Dubes AS Penasaran Otsus

13 September 2008 11:37:48
JAYAPURA- Selama berada di Provinsi Papua, rupanya Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron Hume tak ingin menyia-nyiakan kunjungannya. Ia menyempatkan diri menyambangi sejumlah lembaga penting di Papua.
Dimulai dari daerah Timika, Kamis(11/9), kemudian bertemu Gubernur Suebu, SH di gedung negara malam harinya, dan Jumat kemarin, Cameron R Hume bersama beberapa orang staf dari atase pertahanan, atase politik, dan USAID mengujungi Polda Papua dan diteruskan ke Kodam XVII/ Cenderawasih selanjutnya ke Majelis Rakyat Papua (MRP), sebelum bertolak ke Manado. Kehadirian mereka lembaga representase cultural orang asli Papua (MRP)
itu hanya mencoba menggali informasi atau mendengar dari MRP mengenai pelaksanaan Otsus di Papua. Hal ini sebagaimana diungkapan Cameron R Hume bersama rombongan saat ditemui wartawan seusai pertemuan di gedung MRP Jumat (12/9). "Kami ingin mendengar secara langsung, program yang sudah berlangsung di lapangan dari sudut pandang MRP," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan dalam percakapannya yang ditemui Wakil Ketua I MRP, Ir Frans Wospakrik dan Dra Hana S. Hikoyabi juga menanyakan sejauh mana implementasi Otsus dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial masyarakat dan pelaksanaan pembiayaan selama ini.
"Kami mengadakan percakapan tentang pelaksanaan dari bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi yang sudah ada, dan juga bagaimana pelaksanaan pembiayaannya," tuturnya yang mengaku telah tiga kalinya ke Provinsi Papua.
Hume juga mengungkapkan situasi Papua sangat berbeda dengan apa yang dikatakan di luar sana, ini berkat atas kerja keras dari pemerintah pusat hingga daerah dan semua pihak, baik rakyatnya sendiri untuk memajukan Papua kedepan.
"Ini terlihat sudah bagusnya berjalan pendidikan yang ada di Papua, dan implementasi pembangunan di sana sini, sehingga penggunaan dana yang besar kepada rakyat Papua berjalan dengan baik," pungkasnya menutup pertanyaan wartawan karena pihaknya harus mengejar pesawat.
Sementara itu, Wakil Ketua I Ir Frans Wospakrik, M.Sc yang ditemui terpisah mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, Hume hanya menanyakan bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.
Meski begitu ada juga pertanyaan Hume yang agak spesifik, khususnya kondisi Papua selama Otsus berlangsung. "Saya katakan bahwa Otsus sekarang ini sedang berjalan dan kita sedang berusaha agar undang undang Otsus ini bisa dilaksanakan secara konsukwen oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," terangnya.
Kata Wospakrik, Dubes Amerika ini ingin tahu bagaimana situasi Papua setelah implementasi Otsus, karena dana Otsus untuk Papua selama ini cukup besar dan ada juga amanat Otsus yang cukup besar harus dilaksanakan.
"Seperti kita ketahui bahwa dana Otsus memang cukup besar, tetapi sekarang ini ada masalah dalam penggunaan dana Otsus itu, sebab menurut dia (Hume) sepertinya dana yang banyak ini ada masalah dalam manajemen pengelolaannya," tuturnya.
Selain itu lanjut Wospakrik, Hume juga bertanya bagaimana pendapat MRP dengan kondisi khususnya tentang manajemen dana Otsus itu digunakan untuk apa saja dan bagaimana pengelolaannya. "Saya jawab bahwa MRP itu tidak berperan dalam pengelolaan dana, hanya kita mengikuti perkembangan, tetapi kesannya memang alokasi dana Otsus belum konsisten seperti yang diamanatkan oleh undang - undang," paparnya.
Selain itu Hume juga menanyakan alokasi dana Otsus untuk pendidikan, Wospakrik mengatakan bahwa dana Otsus itu 30 persen digunakan untuk pendidikan, 15 persen untuk bidang kesehatan dan 15 persennnya lagi untuk sector ekonomi kerakyatan. "Menurut undang - undang kan seperti itu," imbuhnya.
Meski begitu, Wospakrik mengatakan bahwa MRP berusaha mendorong kebijakan baru yang diambil Gubernur agar pengelolaan dana secara pyramidal (piramida utuh) benar-benar dilaksanakan secara konsisten, sehingga dana itu benar - benar untuk masyarakat, khususnya yang mencakup tiga sektor utama tersebut, sementara yang untuk birokrasi diperkecil. Hume memberikan respon yang positif terhadap dana pendidikan yang 30 persen itu karena ia mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi orang Papua.
"Kelihatannya dia (Hume) setuju dengan alokasi pendidikan yang 30 persen itu, saya katakan bahwa bagi kami di MRP bukan hanya sekedar uang, tetapi bagi kami hak masyarakat dan kewenangan juga tidak kalah pentingnya," katanya.
Menurut Wospakrik, Hume juga memberikan komentar positif terhadap dana pendidikan dan mengatakan sudah selayaknya dana pendidikan harus besar, sebab investasi untuk Papua sangat penting. "Kata Hume, kalau dengan pendidikan yang baik lalu investasi masuk maka orang Papua bisa ambil peran penting dalam job - job yang disedaikan oleh investasi itu," katanya. Hume juga menaruh prihatin terhadap tingginya angka HIV/AIDS di Papua.
Kendati menanyakan Otsus, tetapi Hume tidak memberikan komentar panjang lebar terkait dengan hal itu. Kata Wospakrik, Hume terkesan hanya ingin mendengar dan ingin mengetahui saja tentang Otsus Papua.
Sekedar diketahui Duta besar Amerika untuk Indonesia, Cameron R Hum ini bersama dengan colonel Bill Dickey assisten atase angkatan darat, Colonel Kevin Richard atase pertahanan untuk Indonesia, Lisa Anne Baldwin dari USAID, Matthew Censer adalah political officer.
TANYA PENGAMANAN DI PERBATASAN PNG
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kodam XVII/Cenderawasih, kemarin rombongan Dubes AS ini diterima oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution di ruangan Cycloop Kodam XVII/Cenderawasih.
Sebagaimana dijelaskan oleh Pjs. Kapendam XVII/Cenderawasih, Mayor CAJ Drs. Jumadin dalam releasenya, pada kesempatan itu, Pangdam menanyakan kepada Dubes AS tentang issue separatis yang berkembang di Papua.
"Menanggapi hal ini, Dubes AS menyatakan bahwa pada prinsipnya, sikap resmi Amerika Serikat adalah mendukung kedaulatan NKRI di wilayah Papua. Apabila ada beberapa unsur yang berbeda dengan sikap resmi ini, maka itu tidak akan menjadi gangguan bagi hubungan ini," katanya.
Pada kesempatan itu, Dubes AS menanyakan seputar penjagaan di perbatasan Papua New Guinea (PNG). Menanggapi hal itu, Pangdam menjelaskan, penjagaan perbatasan PNG dapat dilaksanakan dengan baik dan telah terjadi komunikasi antara kedua pihak. Namun karena panjangnya perbatasan yang mencapai 700 km, maka membutuhkan personel yang cukup.
Pangdam juga menjelaskan, sejak dirinya menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih, dirinya telah memberikan perintah kepada seluruh prajurit di jajarannya agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh 8 wajib TNI. Dimana, saat ini, lebih mengutamakan pendekatan kebudayaan dan pendakatan melalui agama. "Sebab pada dasarnya di Papua ini TNI tidak memiliki musuh yang perlu dihadapi dengan cara militer. Orang-orang yang saat ini berseberangan pendapat dengan kita bukanlah musuh, namun menjadi keharusan bagi kita untuk memberikan penjelasan melalui cara-cara dialog," ujar Pangdam.
Dikatakan, untuk melaksanakan tugas dengan baik, semua prajurit harus menggunakan prinsip, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Artinya dalam berbuat sesuatu sesuai dengan cara pandang masyarakat setempat, supaya apa yang disampaikan tidak menjadi salah pengertian.
Sekedar diketahui, pertemuan ini diakhiri dengan saling menukar cinderamata antara Pangdam XVII/Cenderawasih dengan Duta Besar AS dan selanjutnya melakukan foto bersama sebelum berpisah. (ind/ta/fud/jpnn