Komisi Kebenaran Rekonsilidasi Harus Dibentuk

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Senin, 03 November 2008
JAYAPURA (PAPOS)- Aksi demo yang dilakukan sekelompok masyarakat saat ini tidak perlu terjadi menurut sekretaris komisi A DPRP (membidangi pemerintah, Kesbang dan politik) Yanni, andaikan Komisi Kebenaran dan Rekonsilidasi (KKR) sudah terbentuk di Papua. Oleh karena itu, apapaun alasannya KKR ini harus segera terbentuk.Apalagi Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan 7 tahun di Papua, tetapi sampai saat ini KKR belum terbentuk. Sementara salah satu tuntutan UU Otonomi khusus (Otsus) adalah pembentukan KKR di Papua. ‘’Ini harus menjadi agenda politik yang harus disikapi oleh legislative dan eksekutif,’’ ujar Yanni saat berbincang dengan wartawan diruang kerjanya, belum lama ini.
Komisi Kebenaran dan Rekonsilidasi menurut politisi PBR ini adalah sebagai media penyelesaian masa lalu, terutama yang berkaitan dengan pelurusan sejarah integrasi Papua dalam NKRI, sebagai amanat UU Nomor 21 tahun 2001, hingga saat ini belum dibentuk.
Masalah-masalah ideologis yang selama ini menjadi satu factor yang mendorong semangat disintegrasi belum terselesaikan secara permanent. Dan jika hal ini tidak diselesaikan secara proporsional, maka masalah Papua kedepan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah Papua harus segera menyelesaikan berbagai agenda urgen baik yang terkait dengan masalah-masalah pembangunan maupun masalah ideologis.
Lebih lanjut dikatakan, dalam penelusuran KKR ini, apabila masyarakat Papua nantinya yang salah, maka masyarakat harus meminta maaf kepada NKRI. Demikian juga sebaliknya NKRI salah, maka secara arif dan bijaksana NKRI harus meminta maaf kepada masyarakat Papua.’’Disini dibutuhkan keberanian secara arif dan bijaksana, bahkan diharapkan pula pembentukan KKR di Papua jangan sampai disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebab kekayaan alam yang dimiliki Papua menjadi daya tarik tersendiri bagi Negara-negara luar untuk menguasai SDA Papua. Hal ini harus diwaspadai, terutama isu-isu yang bernuansa SARA, seperti di Poso dan Ambon. Demikian juga saat terjadinya aksi demo di Papua saat ini tidak menutup kemungkinan ada aktor dari luar yang menungganginya dibelakang. (bela)