Pembagian Dana Otsus Kurang Adil

JAYAPURA-Pembagian dana Otsus dengan perbandingan 40 : 60 persen antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan pemerintah kabupaten dan kota, dipandang belum adil. Hal itu seperti diungkapkan Sekretaris Pokja Agama Drs Vitalis Yumte kepada Cenderawasih Pos (grup Koran ini) pekan kemarin. "Kami melihatnya begitu, selama ini pembagian dana Otsus dengan angka perbandingan yang ada masih belum adil," ungkapnya.
Dikatakan, meskipun dari perbandingan 40 : 60 persen tersebut Pemprov mendapakan 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen dari total dana Otsus di tahun tersebut, namun sesungguhnya belum memenuhi asas keadilan. "Masih tidak adil karena setelah dibagi habis di semua kabupaten/kota maka jumlahnya menjadi sedikit bahkan lebih kecil dari 40 persen seperti yang diterima Pemprov," katanya.
Dana Otsus yang 40 persen tersebut dibagi habis untuk dikelola oleh masing-masing SKPD di jajaran Pemprov, sementara 60 persen dikelola oleh kabupaten/kota. Dengan angka perbandingan yang tidak adil itu, kata Yumte, tak heran jika kemudian anggaran yang dikelola oleh sebuah kabupaten lebih kecil jika dibandingkan dengan angka yang dikelola sebuah SKPD di Pemprov. Yang lucu lagi, salah satu SKPD bahkan mengelola dana yang jumlahnya sama dengan jumlah dana Otsus yang dikelola oleh dua kabupaten. Sehingga jika sebuah SKPD saja mengelola dana yang jumlahnya sama dengan yang dikeolola oleh kabupaten maka tak heran jika ada kecemburuan di antara pemerintah kabupaten maupun kota. "Apa ini yang namanya adil," imbuhnya.
Pertanyaannya, kata Yumte, apakah rakyat yang diurus Pemprov atau kabupaten berbeda. "Tentu saja tidak kan, bahkan jika mau rasional, yang memiliki rakyat itu sesunguhnya adalah pemerintah kabupaten dan kota bukan provinsi," paparnya.
anjutnya, jika disimak dengan benar, sesungguhnya, fungsi pemerintah provinsi adalah pada tataran pengawasan, pembinaan dan evaluasi. "Provinsi tidak perlu mengelola dana yang terlalu besar,"katanya lagi.
Karena itu lanjut Yumte, pyramidal utuh yang kerap dikatakan gubernur sesungguhnya belum terbukti, karena alokasi anggaran masih lebih besar untuk birokrasi. Untuk itu, ia menyarankan agar ke depan gubernur dan jajarannya merefleksikan diri untuk mempersempit pikiran dengan melihat jangkauan. "Harus ada evaluasi total dalam peanggaran, kalau kita ingin merubah kehidupan rakyat,"tandasnya.(ta)