Alokasikan 5 M untuk Maibrat-Tambrauw

MANOKWARI-Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Jimmy D Ijie menugaskan Komisi A yang membidangi masalah pemerintah untuk membicarakan masalah pemekaran calon Kabupaten
Tambrauw dengan pemerintah pusat di Jakarta. Kalau memang masyarakat menghendaki, dirinya pun akan mendukung bahwa pemekaran di Tambrauw tidak boleh dipecah-pecah, tapi tetap satu kesatuan kultur dan budaya.
‘’Komisi A akan mengawal pembahasan pemekaran Kabupaten Tambrauw. Saya dukung kalau keinginan rakyat hanya menghendaki 1 pemekaran di Tambrauw dengan wilayah 10 distrik,’’ tegasnya.
DPRD, lanjut Ijie, akan membuat surat kepada gubernur maupun pemerintah pusat agar memperhatikan aspirasi masyarakat yang tetap menghendaki pemekaran Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 distrik, bukan 6 atau 4 distrik.
‘’Hari ini juga saya akan buat surat. Tambrauw 10 distrik, 6 di wilayah Kabupaten Sorong dan 4 di Manokwari. Dari Moraid sampai Kali Kasih,’’ ujarnya.
Namun Ketua DPRD juga mengakui, bukan persoalan mudah menyatukan masyarakat yang sudah terlanjur berbeda pandangan serta melibatkan dua pemerintahan (Kabupaten Manokwari dan Sorong). Sehingga diharapkan peran Pemprov Papua Barat segera menengahi polemik berkepanjangan mengenai pemekaran calon Kabupaten Tambrauw ini.
Dalam pembahasan RAPBD 2008 ini eksekutif dan
legislatif, lanjut Ijie mengalokasikan Rp 5 M untuk
pemekaran calon Kabupaten Tambrauw dan Maibrat. Dengan harapan kedua kabupaten tersebut segera terealisir sehingga dapat dibentuk struktur pemerintahannya termasuk pembentukan DPRD. ‘’Hasil Pemilu 2009 sudah harus menghasilkan DPRD Kabupaten Tambrauw,’’ tukasnya lagi.
Jimmy Ijie mengaku sejak awal pengusulan pemekaran Kabupaten Tambrauw diusulkan ke pemerintah pusat. Namun sangat disayangkan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD terkait pemekaran
Tambrauw ini.
‘’Seharusnya DPRD diundang. Ada kepentingan apa, sehingga masalah Tambrauw seperti sekarang ini. Apa mau dijual ke investor,’’ tandasnya dengan nada tanya.(lm)