Direkonstruksi Otsus, Penting! Soal Jalan Penyelesaian Masalah Papua

24 Oktober 2008 04:58:14
JAYAPURA- Ketua Komisi A DPR Papua Yance Kayame, SH yang membidangi Politik, Hankam, Luar Negeri, Otsus, Pemerintah dan Aparatur bahwasanya selama masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan maka aspirasi merdeka tidak akan pernah padam. Untuk itu, politisi gaek ini menawarkan dua jalan keluar penting yang bisa dijadikan ruang untuk meredam aspirasi itu dan bisa menjawab seluruh persoalan yang ada di Papua. Pertama adalah segera dilakukannya rekonstruksi Otsus dan pemerintah pusat harus melakukan penguatan diplomat ke luar negeri. "Kalau dua hal ini tidak dibangun dengan baik, maka isu Papua merdeka tidak akan pernah padam," tukasnya serius.Rekonstruksi Otsus penting bagi dia, karena menurutnya, pelaksanaan Otsus sejak awal tidak konsisten, salah satunya adalah terlambatnya pembentukan sejumlah instrumen Otsus antara lain pembentukan MRP dan keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Provinsi IJB. " Itu semua telah menghambat implementasi Otsus Papua, karena ketika MRP belum ada kita tidak bisa membuat Perdasus maupun Perdasi," katanya.Karena itu satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh saat ini adalah melaksanakan rekonstruksi Otsus. Sebab bagi dia, Otsus sesungguhnya menawarkan penyelesaian masalah Papua yang lebih kompleks dan luas asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Undang Undang Otsus Papua telah memberikan ruang terhadap penyelesaian masalah Papua baik masalah kesejahteraan dan keadilan maupun pelurusan sejarah Papua. " Otsus adalah jalan keluar terbaik dan utuh bagi penyelesaian masalah Papua," ujarnya lagi. Hanya saja, pertanyaannya apakah setelah 7 tahun Otsus diimelementasikan ada perubahan di kedua kedua aspek itu. "Disini rekonstruksi Otsus sangat penting," imbuhnya. Untuk pelaksanaan rekonstruksi ini banyak negara yang bisa di contoh khususnya yang punya model sama. Tetapi di satu sisi Yance mengingatkan agar integritas bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tetap terjaga.Sejalan dengan itu, para tokoh sentral di Papua hingga unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat mulai dari Presiden, Wapres, DPR-RI dan lembaga - lembaga terkait duduk bersama untuk mengevaluasi dan merekonstruksi ulang Otsus Papua. Dan kalau ini tidak dilakukan maka isu politik Papua akan terus menjadi momok bagi pemerintah Indonesia. "Jadi dari pada Inggris, Australia, Amerika atau negara manapun yang bicarakan masalah Papua, lebih baik tua - tua di negeri ini berkumpul untuk mengklarifikasi masalah ini," katanya. Ia juga mengingatkan riak - riak yang sekarang ini muncul di Papua, jangan dipandang remeh sebab baginya, masalah kecil ini bukan mustahil akan menjadi ancaman besar bagi disintegrasi bangsa. "Jadi pemerintah harus konsen dengan Papua," imbuhnya.Sebab kata pria yang sudah terjun ke kancah politik sejak tahun 1980 ini, Otsus merupakan bargaining politik yang sudah diperjuangkan dengan susah payah sejak tahun 1997 hingga 2001, yang diawali dengan penyampaian aspirasi yang sama.. " Ketika itu kami menemui Presiden Gus Dur untuk menyampaikan aspirasi Papua Merdeka, tetapi Gus Dur hanya bilang, pulang, berdoa dan bekerja," katanya menirukan kalimat Gus Dur ketika itu. Jawaban itu telah direnungkannya dan telah membuka mata hati anggota DPRD Provinsi Irian Jaya yang mengantarkan aspirasi ketika itu. Sebab itu artinya keinginan Papua Merdeka tidak akan pernah mendapat jawaban. Sebagai gantinya lahir kesepakatan nasional tentang Otsus bagi Papua yang sekarang digunakan sebagai landasan kebijakan Pemprov Papua. "Jadi Otsus sudah final, hanya harus di rekonstruksi lagi," tukasnya.Lanjut Yance Kayame, disisi lain penguatan diplomat Indonesia di luar negeri juga sangat penting karena mereka-lah yang menjadi kunci utama solidnya politik luar negeri Indonesia. Ia bahkan menilai kalau sebenarnya politik luar negeri Indonesia belum mantap karena Indonesia belum membangun lintas sector ekonomi yang baik di dalam negeri, lalu isu lokal yang kerap mengklaim suku, agama, ras dan daerah masih melilit kebutuhan politik dalam negeri serta kemampuan bargaining di tingkat internasional yang masih lemah. "Ini semua menghambat hubungan kerja dengan dunia luar, selain itu hubungan kerja juga masih di donimasi komunitas fisiologi yang tidak konek dengan kebutuhan bangsa dan negara yang kemudian merembet pada isu disintegrasi bangsa seperti sekarang ini," katanya. Meski begitu, Yance Kayame mengaku sependapat dan setuju dengan statemen Ketua Komisi I DPR-RI Theo L. Sambuaga yang mengecam upaya pihak asing untuk mensponsori kampanye pemisahan Papua dari NKRI seperti yang dilakukan dua anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parliamentarians for West Papua. "Apa yang dikatakan itu sudah benar tetapi sebaiknya pemerintah pusat dan jajarannya mulai dari DPR-RI, Deplu, Depdagri, Kepala BIN, Menkopolhukam harus bisa mengantisipasi hal - hal seperti ini sejak dini dengan membuat perencanaan yang baik," katanya. Perencanaan yang dimaksud itu antara lain mengatur strategi untuk mencegat langkah NGO ataupun pihak - pihak tertentu untuk berkonspirasi dengan orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI di luar negeri. "Jangan sudah terjadi baru kebakaran jenggot, jadi coba bikin perencanaan yang baik untuk meredam isu Papua di luar negeri," katanya.Untuk itu, kata Yance Kayame, peningkatan wawasan kemampuan dan ketangkasan diplomat luar negeri dan ditingkatkannya basis ekonomi yang kuat dan andal serta perlunya mencekal atau mengurangi ruang gerak para politisi yang berorientasi suku, agama, dan ras menjadi sangat penting dalam masalah ini.Tetapi itu terlalu jauh, yang penting untuk Papua saat ini adalah bagaimana membangun komitmen yang kuat untuk terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua kini dan nanti sehingga ancaman - ancaman disintegrasi yang kerap hadir dapat minimalisir.Di bagian lain, Yance Kayame memuji langkah aparat TNI/Polri yang sudah menangani aksi demo dengan baik sehingga tidak jatuh korban dan yang paling penting situasi dan kondisi tetap aman dan kondusif. Di pihak lain ia juga berterima kasih kepada yang melakukan demo karena sudah melakukan askinya dengan damai. "Aparat saya lihat cukup proporsional dalam menangani masalah ini, ini perlu dibina terus sehingga aturan - aturan dalam penyampaian aspirasi pada pemerintah betul betul di taati oleh semua pihak baik oleh pihak keamanan maupun yang melakukan demo," tandasnya. (ta)