Melihat Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi

29 Oktober 2008 04:16:14
Laporan: AGUNG TRI HANDONO
Pelelangan Belum Jalan, Nelayan Bisa Langsung Jual Hasil Tangkapannya Keberadaan PPI Hamadi yang selama ini dikelola oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua, nampaknya sulit untuk dikembangkan atau ditingkatkan statusnya. Terkait dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura sudah beberapa kali meminta agar aset tersebut dilimpahkan penanganannya ke Pemkot.
Keberadaan PPI Hamadi memang sangat strategis, baik bagi nelayan yang hendak menjual hasil tangkapannya, maupun warga yang hendak mencari kebutuhan ikan. Hanya saja, karena kebanyakan nelayan di Kota Jayapura ini adalah nelayan tradisional, maka produksinya pun sangat tergantung dari alat tangkap, sarana pendukung dan juga kendala utama menyangkut cuaca. Tak heran, fluktuasi harga ikan di Kota Jayapura ini memang cenderung sering naik turun, dimana saat cuaca buruk dan banyak nelayan tidak melaut maka pasti harga ikan menjadi mahal, sedangkan saat kondisi baik dan didukung stok ikan yang banyak pula, maka harganya anjlok. Sebenarnya kondisi ini bisa dikendalikan, seandainya fungsi pelelangan maupun tempat penyimpanan atau cold storage bisa dimanfaatkan untuk menampung ikan saat melimpah, sehingga harga cenderung stabil. Hal ini juga dibenarkan beberapa nelayan di Pantai Hamadi, seperti halnya Dody juragan nelayan yang mempunyai beberapa perahu ini mengaku hasil tangkapan tergantung cuaca dan ini mempengaruhi harga jual di pasar. Diakui, pemasaran hasil tangkapan ini memang tidak banyak kendala, sebab hampir semua hasil ikan tangkapan bisa terjual. "Di PPI ini, nelayan bisa langsung jual hasil tangkapannya tanpa perlu proses lelang,"ungkap Dody yang berharap pelayanan di PPI Hamadi ini terus ditingkatkan. Begitu juga yang diungkapkan oleh Haji Sanusi. Ia mengaku dengan adanya PPI Hamadi ini memudahkan para nelayan untuk menjual ikan tangkapan, begitu juga masyarakat pembeli bisa datang langsung. Hanya saja, operasional PPI Hamadi ini masih sederhana, beberapa sarana pendukung seperti pabrik es, cold storage maupun aktivitas pelelangan ikan juga belum berjalan seperti yang diharapkan. "Kami hanya tempati saja untuk jualan ikan, belum ada pelelangan ikan seperti tempat lain,"ujar Sanusi yang mengaku ada juga petugas yang datang menarik retribusi. Sementara itu, Ir Julius Papilaya, Mantan Kasubdin Produksi yang saat ini menjabat sebagai Kasubdin Sumberdaya Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, sedikit banyak memang tahu tentang teknis dari keberadaan PPI Hamadi ini. Pangkalan Pendaratan Ikan Hamaadi ini, salah satu tujuan atau fungsinya adalah tempat bagi para nelayan tradisional untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. "Sesuai kewenangan, PPI Hamadi ini hanya untuk melayani tonase kapal yang bobot kurang dari 10 Gross Ton,"tuturnya. Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan, maka PPI Hamadi ini juga dilengkapi dengan unit-unit operasional atau penunjang lainnya. Antara lain, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun yang ada saat ini hanya transaksi langsung dari nelayan kepada tengkulak/pembeli, tanpa melalui proses peleleangan. Penunjang lainnya adalah cold storage untuk ruang penyimpanan ikan. Untuk saat ini, kapasitas ikan yang ditangkap nelayan di Jayapura ini belum terlalu banyak, dan bisa langsung dibeli oleh masyarakat, sehingga fasilitas ini juga belum berjalan baik. "Namun kami juga ada bantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan berupa cold box besar bagi nelayan, untuk menggantikan cold box dari papan yang sementara masih banyak dipakai nelayan, sehingga lebih tertib"terangnya. Sementara disingung menyangkut kontribusi dari keberadaan PPI ini, sebenarnya memang ada beban target PAD yang diharapkan dari PPI Hamadi yang merupakan salah satu UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Hanya saja, berapa besarnya target yang dibebankan, ia enggan mengungkapkan lebih jauh. Fasilitas lain yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan adalah keberadaan pabrik es yang sementara ini akan direhab dan ada unit perbengkelaan untuk perbaikan kapal yang rusak. Fasilitas pendukung lainnya, juga sudah ada seperti stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan, kios pesisir dan sarana penunjang lain. "Meski sarana lengkap, tapi status atau kelas dari PPI Hamadi ini sulit untuk ditingkatkan, karena kondisi lokasi dan dermaga pantai yang sulit untuk kapal lebih besar lagi,"jelasnya. Sesuai aturan kewenangan pengelolaan, sebagaimana permintaan dari Pemkot untuk pelimpahan, Julius tidak mau berkomentar jauh karena itu merupakan kewenangan dari pimpinan, yang tentunya harus mengikuti aturan mekanisme yang ada. Yang jelas sesuai aturan, Unit PPI Hamadi bertipe D ini memang bisa dikelola oleh provinsi maupun kabupaten/kota, Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) ditangani Provinsi, sedangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Pelabuhan Perikanan Samudra kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. "Di tanah Papua ini hanya adan Pelabuhan Perikanan Pantai di Sorong,"ujar Julius yang mengaku ada rencana pembangunan Pelabuhan Samudra di Merauke. (*)