Pemkab Yahukimo Protes Pemprov Papua

26 Agustus 2008 04:07:49
Karena Ratusan Kampung Tidak Dapat Dana Respek
JAYAPURA-Gara-gara ratusan kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo tidak mendapatkan alokasi dana Respek untuk tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyatakan protes terhadap pemerintah Provinsi Papua.
Bupati Yahukimo Ones Pahabol SE, MM menilai bahwa dari 518 kampung yang ada di 51 distrik di Kabupaten Yahukimo, yang direncanakan mendapatkan dana Respek dikurangi atau tidak seluruhnya mendapatkan dana respek tersebut.
"Dari 518 kampung yang kami usulkan untuk mendapatkan dana Respek ini, ternyata dikurangi dan ini sangat menyimpang," kata Bupati Ones Pahabol kepada Cenderawasih Pos.
Padahal, kata bupati, berdasarkan peraturan daerah bahwa 518 kampung tersebut yang akan menerima dana respek tahun 2008 ini sudah terakomodir, bahkan yang lebih membuatnya heran bahwa hanya separuh kampung atau 220 kampung yang di Yahukimo menerima dana respek tersebut dengan alasan karena uang tidak cukup. "Ini tidak masuk akal jika karena kurang uang, karena ini akan membuat permasalahan baru di Kabupaten Yahukimo," ujarnya.
Untuk itu, Bupati meminta Gubernur Papua untuk memperhatikan hal ini secara serius dan 280 kampung yang belum terakomodir ini diharapkan dapat juga menerima dana respek tersebut, karena jika tidak tentu akan membuat persoalan baru.
Apalagi, melalui 200-an pendamping respek tersebut sudah dilakukan sosialisasi terhadap rencana penerimaan dana respek di kampung-kampung yang ada di 51 distrik tersebut, bahkan pihaknya juga telah mensosialisasikan rencana pemberian dana respek tersebut.
"Pendamping sudah ada yang mengundurkan diri dan kami sudah membuat surat lagi, jika ada permasalahan yang terjadi, kami sudah angkat tangan, yang menjadi tanggungjawab adalah provinsi. Kami sudah koordinasi dengan sekda provinsi dan wakil gubernur," ujarnya.
Bupati mengungkapkan bahwa masalah ini harus diseriusi oleh pemerintah provinsi Papua, karena bisa menjadi polemik antara masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten. Apalagi, yang lebih mengetahui kondisi dan keadaan masyarakat yang ada di kampung tersebut adalah para bupati sendiri sebagai kepala daerahnya dan mengetahui permasalahan, sehingga pihaknya secara serius untuk meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperhatikannya. (bat)