HIV-AIDS Jadi Ancaman Serius: "Gubernur Larang Penjualan Miras dan Prostitusi Pinggir Jalan"

JAYAPURA-Perkembangan kasus HIV-AIDS di Tanah Papua ini sudah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup rakyat Papua. Pasalnya, fakta-fakta menunjukkan bila keadaan ini dibiarkan, maka di Papua akan tiba suatu keadaan bahwa semua akan tertular dan mati.
Hal ini dikatakan Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH dalam sambutannya pada acara pembukaan Pertemuan Pemangku Kepantingan Untuk Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tanah Papua yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, tadi malam. "Saya bukan mendramatisasi keadaan, tetapi keadaan masyarakat di gunung-gunung, di kantor-kantor, di rumah tangga sudah menjadi ancaman serius bagi kita," tegasnya.
Dikatakan, pertemuan kali ini bukan untuk menangisi masalah yang sudah terjadi, tetapi semuanya harus sadar dan harus tahu bahwa masalah HIV-AIDS bukan lagi menjadi masalahnya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), masalahnya Dinas Kesehatan, tetapi masalah ini sudah menjadi masalah semua pihak.
"Oleh karena itu kita semua harus menangani masalah ini secara serius dan kita harus bersama-sama menghimpun segenap kekuatan untuk menyatakan perang terhadap penyakit-penyakit menular khususnya HIV-AIDS yang mematikan ini," tandasnya.
Menurutnya, untuk menanggulangi masalah ini, semua pihak harus melihat persoalan ini lebih luas sampai ke akar persoalan. "Ini adalah bagian dari seluruh persoalan kesehatan. Ini juga bagian dari dampak perubahan perilaku sosial, mulai dari mabuk-mabukan kemudian penyimpangan seksual dan tertular HIV,"ujar Suebu
Gubernur menyatakan bahwa dirinya merasa senang dengan digelarnya pertemuan ini, sebab upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS ini memang harus dilakukan secara besar-besaran. "Upaya pencegahan dan penanggulangan itu harus lebih besar dari proses penyebaran virus itu. Makanya kita semua harus bergerak dan pada 1 Desember nanti yang merupakan hari AIDS se-dunia, saya dan Gubernur Papua Barat akan menyatakan tanggal 1 Desember sebagai hari gerakan besar seluruh rakyat Papua untuk berperang melawan HIV-AIDS dan semua penyakit lainnya," lanjutnya.
Dijelaskan, upaya ini harus dilakukan dengan gerakan memberi tahu ke setiap orang. Karena itu untuk gerakan ini, pemerintah akan menyediakan dana ratusan miliar untuk membuat poster, pamflet, pelatihan-pelatihan di setiap kabupaten, distrik hingga ke kampung-kampung.
"Setiap kampung harus punya TV, radio dan energi untuk listrik. Dana Respek yang ratusan juta pada tahun 2009 akan kita fokuskan untuk perang terhadap penyakit ini," sambungnya.
Dikatakan, terjadinya penularan HIV di Tanah Papua kebanyakan adalah karena pergaulan seks bebas, yang mana awal untuk itu semua berawal dari minuman keras. "Karena itu saya menyatakan, larangan terhdap Narkoba, minuman keras di semua tempat, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti di hotel-hotel. Tidak boleh ada kios dan toko yang menjual Miras. Saya minta polisi dan jaksa mengamankan kebijakan ini," tuturnya sambil menegaskan pula bahwa pembuatan minuman local seperti yang dicampur dengan alcohol maupun spirtus juga dilarang.
Selain itu, Gubernur Papua juga melarang terjadinya prostitusi di pinggir-pinggir jalan. "Polisi tidak boleh membiarkan hal tersebut. Praktek-praktek prostitusi, termasuk yang di hotel-hotel maupun di tempat lainnya tidak boleh dibiarkan," tegasnya lagi.
Ditambahkan, gerakan penyelamatan terhadap Papua ini dilakukan secara menyeluruh, utuh dan konprehensif serta bersama-sama mulai tahun 2009.
Sementara Gubernur Papua Barat, Brigjen Mar (Purn) Abraham Oktovianus Ataruri mengatakan pemimpinan jangan menyerah sebab dalam waktu dekat banyak keluarga dan saudara yang pergi meninggalkan sanak saudara. "Alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun bagi penanggulangan HIV/AIDS di daerah masing masing dan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat lewat LSM, Gereja , Masyarakat Adat dan lain lain,"ujar Ataruri.
Pihaknya menegaskan, kalau bukan sekarang kapan lagi. "Kalau bukan kitorang siapa lagi," tegasnya.
Dikatakan, pertemuan pemangku kepentingan ini untuk mengevaluasi program yang dijalankan selama ini dan merumuskan tujuan yang realistis dan terjangkau untuk membuat langkah bersama antara Provinsi Papua dan Papua Barat dalam penanggulangan HIV-AIDS.
Menurutnya, pada 2006 lalu prevalensi HIV-AIDS sebesar 2,4 % dari 3 juta penduduk di Tanah Papua. "Jadi sekitar 70.000 orang di tanah Papua yang terinveksi HIV lebih tinggi dari jumlah penduduk Kabupaten Fak Fak yang hanya 60.ribu lebih atau tiga kali lipat dari jumlah penduduk Teluk Wondama yang hanya 22.000 penduduk,"ujar Ataruri.
Pihaknya menjelaskan, untuk Provinsi Papua Barat, daerah yang pertama kali yang terjangkit HIV-AIDS adalah di Kabupaten Sorong dan hingga saat ini telah mencapai 1544 HIV dan 700 orang yang sudah meninggal dunia. "10 % dari jumlah penduduk Papua Barat yang hanya berjumlah 723.000. Untuk menekan laju penularan dan penyebaran HIV sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat kita, namun belum ada tanda yang kuat untuk mengurangi epidemic HIV/AIDS di tanah Papua,"ujar Ataruri.
Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Koordinator Kesra yang diwakili Sekretaris KPA Nasional, Dr Nafsiah Mboi,MPH, kemudian Mendagri diwakili Staf Ahli Departemen Dalam Negeri Bidang Pembangunan, Kusnan Al-Hamim, SH. Pertemuan ini juga dihadiri utusan utusan dari Kedutaan Besar Belanda, Amerika Serikat dan Australia serta pimpinan UNICEF dan Bank Dunia. Sedangkan para bupati yang diharapkan banyak yang hadir, ternyata hanya satu dua bupati saja yang kelihatan hadir.
Sementara itu, Ketua Panitia, drh. Constant Karma mengatakan, Data Kasus HIV-AIDS per 30 Juni 2008, di Papua mencapai 4.114 kasus, kemudian di Papua Barat data per 31 Mei 2008 telah mencapai 1386 kasus. "Data ini telah merata di setiap kabupaten kota di tanah Papua. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka 42% kasus HIV dan AIDS di Indonesia berada di tanah Papua," paparnya.
"Meski telah banyak upaya pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilakukan, namun belum semua daerah melakukan upaya serius sehingga diperlukan percepatan yang berorientasi pada penanggulangan akar masalah, perencanaan yang matang, tepat sasaran, terintegrasi dan berdampak pada masyarakat luas," pungkasnya. (fud/cr-153)