Pendeta Diserukan Keluar dari Caleg: "Wasek BP AM Sinode GKI : GKI di Papua masih Kekurangan Pendeta, Penginjil dan Guru Jemaat"

MANOKWARI- Turut sertanya sejumlah hamba Tuhan dalam kancah politik yang ditandai dengan keputusan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) merupakan hal yang perlu dicermati secara serius.
Dalam hal ini Wakil Sekretaris (Wasek) BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Albert Yocum, STh mengharapkan kepada pendeta,penginjil dan guru jemaat agar tetap berada di mimbar,tidak ikut-ikutan terjun ke kancah politik.
‘’Saya menyerukan agar semua pendeta,penginjil dan guru jemaat agar tetap berada di mimbar gereja dan tidak turun ke jalan politik. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan,kembali lah ke jalan yang benar,’’ujar Pdt Yocu ketika memberikan arahan pada Kemah Kerja Pemuda GKI se Tanah Papua di Manokwari kemarin (17/11).
Pdt Yocu mengatakan perlu menyampaikan hal ini ini karena saat ini GKI di Tanah Papua masih kekurangan pendeta,penginjil maupun guru jemaat padahal warganya cukup banyak.
Dengan jumlah jemaat 1.227, GKI di Tanah Papua hanya memiliki 592 pendeta. Karena itu diminta agar para pendeta tetap menjaga diri dan tidak terjun ke politik.
Ditambahkan,kepada senior-senior pemuda GKI,sejak pertemuan pemuda di Teminabuan, Sorong Selatan, BP Am Sinode bersama pemuda telah merumuskan dan mencanangkan sebuah wadah yang strategis bagi pendidikan politik, yang diberi nama Forum Generasi Muda (FGM) GKI.
Secara hukum,lanjut Yocu,forum ini telah dilegitimasi di Jayapura dan dideklarasikan pada 2 Agustus.
‘’Dengan forum ini,maka seluruh tatanan politik,regenarasi dan persiapan kadar dalam gereja di Tanah Papua maka disiapkan forum generasi muda,’’ ujarnya,seraya menambahkan, FGM sebagai terobosan baru. PAM GKI tetap ada dalam gereja,tapi untuk berakses ke politik ada forum generasi muda
Selain itu hal penting dikemukakan bahwa untuk menjaga Papua sebagai zona damai,GKI akan memprotes segala sesuatu yang bisa menjadi akar terjadinya konflik.
Termasuk keputusan atau kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada golongan tertentu. ‘’Dengan Papua zona damai kita akan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ujarnya.
Lebih lanjut Pdt Yocu menilai,dalam tatanan politik bangsa saat ini,seolah-olah pemimpin bangsa berorientasi pada golongan tertentu.
Padahal,hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.. Karena itu,ia menyerukan,bahwa negara Indonesia adalah milik bersama,tanpa membedakan agama.
‘’Kita wajib menyerukan,NKRI adalah miliki kita bersama,baik orang Kristen, Hindu,Budha dan Muslim. Ini milik kita bersama. Karena itu,kita akan memprotes dan melawan segala bentuk keberpihakan yang sifatnya menuju pada golongan tertentu,’’ ujarnya.(lm)