Dua Korban Berkisah Tentang Aksi Kekerasan John Key Cs di Maluku: "Tak Bisa Kerja Setelah Kehilangan Tiga Jari"

Dua korban kekerasan kelompok John Key Cs siap memberikan kesaksian tentang insiden "potong jari" yang menimpa mereka. Ada apa di balik peristiwa di Tual, Maluku Tenggara, yang sidang pengadilannya dipindahkan ke Surabaya itu?
KARDONO SETYORAKHMADI, Surabaya-YEMRI Refra, 24, dan Charles Refra, 22, mengaku masih agak lelah setelah perjalanan jauh dari Maluku. Namun, saat ditemui Jawa Pos (Grup Cenderawasih Pos) di sebuah tempat di Surabaya tadi malam, keduanya bersemangat ketika bercerita soal kasusnya dengan John Key.
''Pernah minta damai. Tapi, beta tak kasih. Ini harus selesai di pengadilan,'' kata Yemri Refra, salah seorang korban yang jarinya dipotong. ''Kalau John Key bilang ada adat potong jari, maka beta tegaskan, tidak ada adat itu,'' sambung Charles Refra.
Keduanya kemudian bercerita secara rinci mengenai malam mengenaskan itu. Kata Yemri, peristiwa nahas itu dimulai pada 18 Juni 2008 lalu. Saat itu ada insiden di kampung mereka, Tual, Maluku Tenggara. ''Memang ada keributan, tapi saya tak tahu apa-apa,'' ucapnya.
Konflik internal di keluarga Refra itu kemudian dilerai Yohanis Refra. ''Namun, Yohanis kemudian melapor ke ibu John Key, kalau sayalah biang keladinya. Padahal, saya tidak tahu apa-apa,'' tuturnya. Kabar yang berkembang, Yemfi dituding mengancam menghabisi bapak John Key itu.
Kabar itu kemudian terdengar di telinga John Key alias John Refra yang saat itu berada di Jakarta. Dia kemudian datang ke Tual dan membuat janji bertemu dengan Yemfri. Pada 19 Juli 2008 keduanya bertemu di rumah salah seorang keluarganya.
''Pas saya di rumah, tiba-tiba dia (John Key) datang dan langsung memukul saya. Dia menuduh saya mau membunuh dia punya bapak,'' tutur Yemfri dengan logat Maluku yang kental.
Yemfi langsung berkata, "Bu (Kakak, Red), bukan saya!" Tapi, John Key terus memaki dan kemudian menendang ulu hati Yemfri. Setelah itu, turun pula Fransiscus Refra alias Tito Refra, yang tak lain adik John Key. Sempat terjadi pergumulan antara Tito dan Yemri, namun kemudian turun lagi Pedro Tanlain -anak buah John Key- seraya membawa parang.
Melihat parang itu, Yemfi langsung menghentikan perlawanan. Dengan mudah dia diseret ke dalam mobil. Yemfi kemudian dibawa ke rumah Tito. Sepanjang perjalanan sekitar tiga kilometer itu, setiap kata pembelaan Yemfri dibalas dengan jotosan John Key.
Rombongan itu tiba di rumah Tito sekitar tengah malam. Tetap saja Yemri dituduh mau menghabisi bapak John Key, tapi tetap pula Yemfri membantah dan berkata, "Bu, bukan saya". Meski begitu, tetap pula makian dan tendangan mampir ke sekujur badannya. Hampir semua orang yang ada di sana menganiaya Yemfri. ''Yang saya ingat adalah Pedro Tanlain, Obut Renfra, Ifo Rahantoknam, dan Antonius Tanlain,'' ceritanya.
Ketika terjatuh, John Key masih terus menganiaya. Bahkan, batu dan bangku dipukulkan John Key ke tubuhnya. Selanjutnya, Yemfri diseret dan John Key menempelkan sebilah parang ke lehernya. ''Tebas leher kau. Kau mau bunuh beta punya bapak!" kata John Key. Namun, si adik, Tito, punya ide lain.
''Jangan, Bu. Jangan potong leher, potong jari saja,'' ucap Tito seperti yang ditirukan oleh Yemfri. Selanjutnya, Yemfri meletakkan tangan kirinya ke meja. Namun, kemudian diteriaki oleh Tito. ''Tak usah tangan kiri, pakai tangan kanan''.
Yemfri berusaha tegar dan bahkan bertanya, ''Bu, satu jari atau semua?'' ucapnya. ''Tak usah pakai tanya-tanya,'' bentak Tito. Dia kemudian menebaskan parangnya. Namun, jari itu tak langsung patah. Selanjutnya, Tito meminta parang baru, kemudian menebas lagi. Akibatnya, jari telunjuk, tengah, dan jari manis pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu putus. Darah segar menyembur.
John Key kemudian menendang meja itu sehingga Yemfri, meja, dan potongan jari-jari tersebut ikut terlempar. Selanjutnya, Yemfri bersama Charles -yang jarinya sudah dipotong terlebih dahulu- dibawa ke Hotel Felia di Kota Tual. Di dalam kamar itu, Yemfri sempat dipukul dengan kunci oleh John Key hingga kepalanya berdarah. Setelah mata, tangan, dan kakinya dilakban, Yemfri dibuang di depan rumah Damianus Refra di kawasan Ohebun. ''Damianus itu merupakan bapak angkat saya,'' ucapnya.
Seperti Yemfri, pengalaman yang menimpa Charles Refra tak kalah berat. Bahkan, Charles hingga tadi malam tetap tak mengetahui kenapa jarinya dipotong oleh John Key cs. ''Malam itu (19 Juli 2008), saya berada di rumah Damianus Refra. Saya asyik main kartu dengan teman saya,'' katanya. Tiba-tiba saja, muncul John Key bersama sejumlah orang. Katanya, mereka masuk begitu saja dan langsung bertanya, "Ada yang namanya Charles?".
''Saya langsung kasih muka. Ingin tahu kan siapa yang mencari?'' ucap pria yang istrinya tengah mengandung lima bulan itu. Tiba-tiba bogem mentah dari John Key melayang. Saking kerasnya, Charles langsung terbanting ke tanah. ''Bu, salah saya apa?'' ujarnya.
Tetap saja, yang diterima Charles bukan jawaban. Tapi, makian dan sebuah injakan keras di dadanya. Tanpa banyak kata, Tito Refra dan sejumlah temannya langsung menyeret Charles ke dalam mobil. Malam itu pula, Charles dibawa ke rumah Tito Refra.
Cerita selanjutnya kurang lebih sama dengan nasib yang dialami Yemfri. Hanya, Charles benar-benar tak mengetahui sedikit pun alasan dirinya juga jadi sasaran. Bahkan, ketika tangan kanannya disiapkan di meja, Charles mengaku takut dan bingung. ''Bu, berapa jari?'' tanyanya. Namun, seperti Yemfri pula, Tito menjawabnya dengan makian dan bentakan.
Tito kemudian meminta parang dari Ifo Rahantoknam. Parang itu diangkat tinggi-tinggi dan ditebaskan ke jari-jari Charles. ''Sakit rasanya,'' katanya tentang kejadian mengerikan tersebut. Namun, itu hanya awal dari sakit yang lebih pedih karena jari-jari Charles belum terpotong.
''Lalu, ditatah seperti ini,'' ucap Charles seraya menirukan tukang mi mencacah sayuran. Akibatnya, jempol, jari manis, dan jari kelingking Charles hilang. Setelah itu, Charles dibawa ke bagian belakang rumah untuk dilakban kaki dan tangannya.
Pas kembali ke depan, Charles melihat Yemfri baru saja "dieksekusi" jarinya. Dengan kondisi kaki dan tangan dilakban, keduanya dimasukkan mobil dan dibawa ke Hotel Felia. Cerita selanjutnya, keduanya "dibuang" begitu saja di depan rumah Damianus Refra sore sekitar pukul 17.00.
Setelah berembuk dengan keluarga, keduanya langsung melapor ke Polsek Kei Kecil dan polres setempat. Namun, laporan tersebut tidak mendapat tanggapan berarti. ''Baru dua minggu kemudian, setelah Kapolda sendiri turun tangan, kasus kami ditangani,'' katanya.
Yemfri dan Charles mengaku pernah ditawari penyelesaian damai, tapi keduanya sepakat menolak.''Tidak bisa seperti itu. Saya sudah cacat dan tak bisa bekerja,'' tegas Yemfri. (el)

SBY ”Berkelahi” dengan Jurus Sendiri: "Dari Pertemuan Puncak Washington DC"

Kalau harus dibuat daftar orang yang paling disalahkan sebagai penyebab krisis global sekarang ini, semua akan sepakat memasukkan nama ini: Joseph J. Cassano. Dialah yang harus berada di urutan pertama daftar itu. Cassano-lah pencipta apa yang disebut credit default swaps (CDS) –izinkan saya menerjemahkannya dengan ”perlindungan terhadap kredit gagal bayar”, satu istilah yang sebelum terjadi krisis ini masih sangat langka di Indonesia.
Bahkan, kalau banyak analis mengatakan Eropa-lah yang akan menjadi korban terparah sebagai dampak krisis ini, kaitannya juga dengan CDS itu. Nama Cassano amat top di Eropa dalam pengertian yang negatif. Cassano memang orang New York, tapi berkantor di London, Inggris. Hebatnya, kantor pusatnya di New York sangat bergantung padanya. Bahkan, ada yang menggambarkan, kantor pusat AIG (American International Group), perusahaan asuransi terbesar di dunia di New York itu sudah bertekuk lutut pada anak perusahaannya atau unit usahanya di London yang di bawah komando Cassano ini.
Cassanolah yang membuat AIG runtuh dan memaksa pemerintah Amerika Serikat mengambil alih 85 persen saham AIG dengan cara menyuntikkan dana ke AIG USD 85 miliar, hampir sama dengan nilai seluruh APBN kita.
Cerita kehebatan Cassano itu kira-kira begini: Pada 1990-an bank-bank di Eropa umumnya kelebihan dana. Artinya, terlalu banyak uang deposito milik masyarakat yang ditaruh di bank-bank Eropa. Orang Eropa memang lebih konservatif. Tidak terlalu senang spekulasi bermain saham. Ini berarti bank harus membayar bunga deposito kepada masyarakat terlalu banyak. Maka, bank-bank Eropa mencari akal sekuat tenaga untuk memutar uang tersebut agar bisa menghasilkan bunga lebih besar.
Cassano mengetahui itu. Di sisi lain Cassano juga tahu lembaga-lembaga keuangan di AS lagi kesulitan dana karena banyaknya kredit perumahan yang macet (subprime mortgage). Apalagi, tingkat kesenangan masyarakat Amerika Serikat menabung sangatlah kecil. Orang AS dikenal suka belanja (dan dianggap inilah yang membuat ekonomi AS bergairah) membuat tingkat tabungan masyarakat AS termasuk yang paling rendah di dunia: rata-rata hanya 2 persen dari pendapatan. Terlalu banyak orang yang hidupnya bergantung pada kartu kredit. Artinya, keuangan masyarakat sering defisit per bulan.
Bank-bank Eropa melihat situasi di AS itu seperti menghadapi madu dan racun. Apalagi, jaringan Cassano sangat agresif menggoda mereka. Di satu pihak bank-bank Eropa sangat ingin menyalurkan kelebihan dananya ke sana karena iming-iming suku bunga yang sangat menggiurkan. Di lain pihak bank-bank Eropa itu takut lantaran agunan yang diterima adalah rumah-rumah yang berasal dari sitaan kredit macet. Padahal, harga rumah-rumah itu sudah jauh lebih rendah daripada nilai kredit yang macet.
Yang paling ditakutkan bank-bank Eropa adalah: jangan sampai melanggar aturan bank internasional yang disebut Basel II, terutama menyangkut kecukupan modal. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap memberikan kredit, bank harus meningkatkan modal yang disimpan di penjaminan. Semakin kurang berkualitas kredit itu semakin tinggi nilai modal penjaminannya. Bank-bank di Eropa tahu kalau sampai mereka memberikan kredit yang dikaitkan dengan subprime mortgage, konsekuensi permodalannya sangat berat.
Di saat seperti itulah Cassano datang dengan resep yang dianggap bisa membersihkan racun dari madu. Bank-bank Eropa bisa menikmati bunga tinggi yang ditawarkan Cassano tanpa harus meneguk racunnya. Yakni, menggunakan resep bikinan Cassano yang disebut credit default swaps (CDS) tadi. Bank-bank Eropa bisa meminjamkan uang kepada lembaga-lembaga keuangan besar di AS seperti Lehman Brothers, Goldman Sachs, dan seterusnya dengan swaps atau jaminan atau perlindungan dari AIG.
Dengan resep dari Cassano ini, bank-bank Eropa bisa berkelit dari kewajiban penyetor modal penjaminan tambahan seperti yang diatur dalam Basel II. Untuk itu bank-bank Eropa memang harus membayar fee yang besar kepada AIG. Sebagai bandingan, kalau untuk fasilitas credit equity swaps (CES) fee-nya maksimum hanya 100 basis poin, untuk DCS ini AIG minta fee sampai 500 basis poin.
Meski harus membayar fee kepada AIG yang sangat besar, bank-bank Eropa merasa aman. Pertama, bunga yang didapat masih jauh lebih besar. Kedua, kalau toh kredit itu gagal dibayar balik, AIG-nya Cassano menjamin pembayarannya. Dan, yang penting, meski bank-bank Eropa memberikan kredit kepada lembaga keuangan yang jaminannya adalah kredit-kredit gagal bayar seperti yang berasal dari subprime mortgage, itu tidak dianggap melanggar Basel II.
Mengapa? Karena kredit-kredit gagal bayar itu sudah dimasukkan dalam paket-paket dengan kemasan bagus. Meski isinya busuk, bungkusnya indah dan menggoda. Apalagi, yang membungkus itu perusahaan-perusahaan dengan reputasi kelas satu: ratingnya AAA. Sangat tepercaya. Siapa yang tidak percaya Lehman Brothers dan sebangsanya itu. Semua ratingnya AAA. Sebuah rating tertinggi.
Di Indonesia perusahaan yang ratingnya AAA tidak banyak (Misalnya, PT HM Sampoerna, PT Telkom, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Summit Oto Finance, Red). Jawa Pos dua tahun lalu ratingnya hanya A- (A minus), dan baru tahun lalu jadi A. Masih harus bekerja keras lagi untuk bisa menjadi ke A+, lalu AA-, AA, AA+. Entah berapa puluh tahun lagi bisa jadi AAA. Entah kerja keras seperti apa lagi untuk bisa mencapai itu.
Bahkan, negara Indonesia, yang tidak pernah gagal bayar utang, yang selalu tumbuh dengan baik, yang pengelolaan keuangannya dipuji bank dunia, yang meski secara politik masih sering ribut namun terbukti tetap stabil, hanya diberi rating B. Belum BB atau BBB. Masih jauh dari rating A, apalagi AA atau AAA.
Padahal, perusahaan-perusahaan yang membungkus jaminan-jaminan gagal bayar itu semua ratingnya AAA. Yang menjual bungkusan-bungkusan itu, AIG-nya Cassano, ratingnya juga AAA. Laporan keuangannya menunjukkan kemajuan yang pesatnya bukan main. Labanya juga selangit. Maka bank-bank Eropa menganggap kredit yang diberikan kepada Lehman Brothers dan lain-lain itu sangat aman. Karena itu, ketika ”membeli” bungkusan-bungkusan cantik tersebut, bank-bank Eropa tidak diwajibkan menambah modal penjaminan seperti yang diharuskan Basel II.
Transaksi ”bungkusan pepes kosong” CDS itu mencapai USD 562 miliar! Atau sekitar Rp 70.000.000.000.000.000. Bukan semua uangnya berasal dari bank-bank Eropa, namun terlalu banyak yang berasal dari Eropa. Itulah sebabnya, dalam pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington kemarin, Eropa ingin sekali ”menghukum” AS. Yakni, dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan baru bagi perusahaan keuangan yang ingin melakukan bisnis keuangan dengan model yang rumit-rumit seperti itu.
Semangat tinggi Eropa untuk menghukum AS dengan sangat keras itulah yang diwaspadai Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus berkoordinasi dengan tim delegasi untuk membicarakan soal yang rumit ini: jangan sampai tujuan yang sebenarnya untuk menghukum AS itu negara seperti Indonesia ikut jadi narapidana.
Presiden harus ”berkelahi” dengan caranya sendiri untuk menghindari itu. Sebab, kalau Indonesia juga harus mengikuti persyaratan baru kelak secara ketat, bisa-bisa Indonesia –yang tidak tahu apa-apa mengenai penyebab krisis– langsung masuk penjara dan mati di dalamnya. Inilah salah satu misi presiden yang berhasil dari pertemuan puncak ini.
Lembaga-lembaga keuangan dunia yang akan melakukan transaksi, kelak, harus memenuhi lebih dari 50 persyaratan. Mulai transparansi, pengawasan, pengambilan risiko sampai penegakan aturan, sampai persyaratan ratingnya.
Kelak, kira-kira, kalau semua berhasil dirumuskan, gambarannya begini: ada 50 atau 70 peraturan. Perusahaan keuangan yang akan melakukan bisnis dengan tingkat kerumitan 10, harus memenuhi semua persyaratan itu. Tapi, lembaga keuangan yang hanya melakukan bisnis dengan tingkat kerumitan 5, hanya perlu memenuhi syarat separo dari yang ditetapkan itu. Semakin rendah tingkat keruwetan bisnisnya, semakin sedikit persyaratan yang harus dipenuhi.
Presiden SBY sangat lega karena nada memberlakukan semua persyaratan untuk semua negara bisa dihindari. Kalau saja, misalnya, Indonesia juga harus memenuhi seluruh persyaratan itu, semua bank di Indonesia akan langsung tidak bisa berusaha. Padahal, kondisi bank di Indonesia saat ini sudah sangat prudent. Peruraturan pemerintah untuk bank di Indonesia juga sudah sangat ketat –terima kasih atas terjadinya krismon 1998 lalu.
Kalau toh masih ada yang harus diatur lebih ketat adalah lembaga-lembaga keuangan non-bank. Ini pun khusus menyangkut yang kepemilikannya satu grup dengan perusahaan yang merestrukturisasi keuangan. Sebab, grup-grup usaha di Indonesia juga memiliki lembaga keuangan nonbank, yang bisa saja menjadi lubang kelemahan. Misalnya, lembaga keuangannya miliknya sendiri itulah yang diminta mengatur agar harga sahamnya jauh lebih mahal saat perusahaan itu akan melakukan go public. (Catatan: Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos Group)

Rupiah Terus Lunglai: "(BI Tangkal Aksi Spekulasi)"

JAKARTA-Sektor finansial tanah air masih diselimuti kabut tebal. Baik bursa saham maupun nilai tukar rupiah masih didera pelemahan. Nilai tukar rupiah dalam perdagangan terus lunglai, hingga akhirnya melemah 400 poin dibanding penutupan perdagangan sehari sebelumnya menuju level Rp 11.500 per dolar AS (USD). Sementara di bursa saham, aksi jual saham-saham blue chip membawa indeks harga saham gabungan (IHSG) tergelincir tipis 9,9 poin (0,74 persen) membentuk level 1.326,62.
Bank Indonesia (BI) mulai berupaya mencegah transaksi valuta asing untuk kegiatan spekulatif. Mulai hari ini, seluruh pihak selain bank, harus memiliki underlying transaksi untuk perdagangan valas di atas USD 100 ribu per bulan. Untuk nasabah individu, juga diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk transaksi dalam jumlah itu.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank. Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengatakan peraturan tersebut tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang dianut Indonesia. "Perlu ditegaskan bahwa ketentuan ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa atau kontrol kapital yang membatasi arus modal lintas negara", kata Miranda di Gedung BI, Jakarta, kemarin (12/11).
Miranda mengatakan ketentuan terbaru ini hanya sebatas mengatur tata cara perolehan devisa melalui bank dengan memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga kebebasan pelaku ekonomi atas penggunaan devisa yang telah dimiliki tidak dibatasi.
Pelaku ekonomi selain bank, yaitu nasabah individu, badan hukum Indonesia dan pihak asing, dapat dengan bebas melakukan pembelian valuta asing, baik melalui transaksi spot, forward, maupun transaksi derivatif. Keharusan pencantuman tujuan penggunaan valas (underying transaksi) untuk perdagangan di atas USD 100 ribu, dimaksudkan untuk mengurangi aksi spekulasi.
Selain itu, juga untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. "Sehingga transaksi valuta asing yang dilakukan oleh nasabah bank, baik individu dan badan hukum Indonesia maupun pihak asing, memiliki tujuan penggunaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi sektor riil," kata Miranda.
Guru besar Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini bukan karena ada aksi spekulasi. "Ini bukan karena spekulasi, tapi karena kurangnya pasokan USD. Ada capital outflow di Indonesia," ujar perempuan yang selalu mewarnai rambutnya itu.
Hal senada diungkapkan Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan. Menurut dia, saat ini ada pelarian dana asing sehingga menyebabkan pasokan USD berkurang. "Masalahnya, dana dari asing yang biasanya masuk di pasar saham juga berhenti, sehingga likuiditas USD makin ketat," ujarnya.
Dia menilai, semua transaksi atau aksi beli USD yang dilakukan pelaku pasar saat ini bukan untuk spekulasi. "Orang beli USD saat ini itu ada alasannya, ada yang bayar utang, untuk impor, dan sebagainya. Saat ini rupiah belum pada tahap yang benar-benar sangat lemah sehingga berpotensi untuk dijadikan spekulasi," jelasnya. Andaikan ada investor ritel yang membeli USD di kisaran USD 5 ribu - 10 ribu untuk spekulasi, dia menilai jumlahnya tidak signfikan. "Masalah utama ada pada pasokan sehingga nilai tukar rupiahnya terus menurun. Ada pembelian USD terus-menerus, sementara stoknya tidak ada karena sudah dibawa keluar dipakai di negara masing-masing," ujarnya.
Fauzi mengatakan, solusi utama untuk memperkuat rupiah adalah dengan menambah pasokan USD. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengembalikan uang WNI yang diparkir di luar negeri. "Caranya banyak, salah satu yang utama adalah tax amnesty," ujarnya. Kadin sudah mengusulkan hal tersebut kepada otoritas agar likuiditas di dalam negeri lebih longgar.
Terpisah, Kepala Ekonom BNI Tony Prasentiantono mengatakan, ada indikasi pelarian dana nasabah kakap di tanah air ke bank-bank di luar negeri dengan alasan keamanan atas penjaminan dana simpanannya. Bagaimana pun, kata dia, emerging market masih dinilai rentan oleh nasabah-nasabah kakap. "Sejak awal saya merasa pemerintah terlambat melakukan blanket guarantee. Yang bisa membuat rupiah menguat adalah blanket guarantee," ujarnya. Diharapkan juga, jika Fed rate akan turun lagi menjadi 0,5 persen akan ada hot money yang masuk ke tanah air.
Likuiditas Perbankan
Di sisi lain, pertumbuhan kredit tahun depan bakal melambat menjadi hanya 22-24 persen. Namun rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) masih cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Ini karena pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hanya tumbuh 18-20 persen. Sehingga keketatan likuiditas masih bakal menghinggapi perbankan pada 2009.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad mengatakan likuiditas masih akan menjadi masalah utama tahun depan. "Likuiditas tahun 2009 tetap menjadi perhatian. Pertumbuhan kredit 22-24 persen tidak terlalu buruk, itu normal," kata Muliaman.
Muliaman mengatakan, BI akan terus memastikan akses bank kepada likuiditas tetap normal. Kelancaran pasar uang antarbank akan menjadi perhatian, agar bank-bank tidak melakukan perang suku bunga untuk memperebutkan dana pihak ketiga. (sof/eri)

50.536 Guru Bantu Menunggu Diangkat PNS

JAKARTA-Antrean guru bantu untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), ternyata masih panjang. Berdasar data Depdiknas, hingga detik ini, masih ada 50.536 orang guru bantu yang belum diangkat menjadi PNS. Hal itu tentu menyulitkan karena sesuai peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS, paling lambat semua guru bantu harus selesai diangkat sebelum 2009.
''Jika tidak, maka kesempatan mereka untuk menjadi PNS akan tertutup,'' ujar Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Baedhowi ketika ditemui di Jakarta, kemarin.
Baedhowi menyatakan, pada 2005 tercatat 56.228 guru yang diangkat menjadi PNS, pada 2006 sejumlah 44.032 guru bantu diangkat menjadi PNS, pada 2007 ada 56.358 guru dan pada 2008 diangkat lagi 54.587 guru bantu. ''Dari jumlah itu total menjadi 211.205 guru yang telah diangkat menjadi PNS,'' kata dia.
Lalu bagaimana kejelasan nasib lebih dari 50 ribu guru bantu itu? Baedhowi menjelaskan, walaupun belum diangkat, namun, sejumlah 28.505 guru diantaranya telah masuk ke proses pemberkasan. Sebanyak 20.864 guru belum masuk pemberkasan, 10.862 guru diantaranya sudah masuk ke pusat data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan sisanya (9.822 guru) belum masuk ke data pusat BKN. ''Ada juga yang tidak memenuhi syarat usia (kelebihan). Jumlahnya 1.347 orang,'' jelas Baedhowi secara mendetail.
Seharusnya, kata dia, sesuai PP 48 tahun 2005 itu semua guru bantu telah selesai diangkat sebelum 2009, namun hal itu tidak terealisasi. Terkait lambatnya proses dan berbelitnya mekanisme itu, Baedhowi menuding kurang sigapnya pemberkasan di level Pemerintah Daerah. ''Pengangkatan tenaga honorer ada di daerah, saya tidak tahu kenapa daerah belum menyelesaikannya. padahal formasi pengangkatan telah ditutup oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,'' jelasnya.
Menyikapi hal tersebut, Depdiknas tidak tinggal diam. Demi mengantisipasi penghentian formasi, pihaknya telah menyiapkan honor guru bantu hingga Maret 2009 mendatang. Untuk itu, dia menghimbau agar Pemda segera memproses pemberkasan dan adminstrasi para guru bantu sebelum deadline tersebut. ''Kami akan terus mendorong agar semua diangkat sebelum Maret,'' pungkasnya..
Nasib para guru bantu itu sangat ironis. Mengigat sebelumnya Mendiknas Bambang Sudibyo menuturkan bahwa Indonesia tidak akan kekurangan guru karena hingga 2015 jumlah guru PNS yang dimiliki pemerintah masih berlebihan. Itu ditandai dengan rasio jumlah murid dan guru masih cukup besar, yakni 1 guru untuk 14 orang siswa. Rasio itu lebih besar dibandingkan dengan rasio ideal, yakni satu guru untuk 20 orang siswa.
Sebagai ilustrasi, murid SD di Indonesia 26 juta siswa, sementara jumlah siswa SMP sebanyak 12 juta jiwa. Sedangkan jumlah guru 2,7 juta orang, dengan jumlah guru swasta 1,2 juta orang.
Akibat jumlah guru yang berlebihan, pemerintah bahkan kesulitan mencari guru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi setelah lolos uji sertifikasi kuota 2006. Sebab, guru baru dapat memperoleh SK setelah kepala sekolah menyatakan guru yang bersangkutan mengajar minimal 24 jam sepekan, sesuai ketentuan pasal 35 ayat 2 UU Guru dan Dosen. (zul)

Eksekusi Amrozi Dkk Masih Menjadi Misteri

CILACAP--MI: Eksekusi tiga terpidana mati Bom Bali I, Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, yang dikabarkan dilaksanakan pada Sabtu dinihari, hingga Sabtu(8/11) pagi masih menjadi misteri.
Sejumlah wartawan tampak masih bertahan di sekitar Dermaga Wijayapura, Cilacap, guna menunggu kabar dari Pulau Nusakambangan mengenai kepastian pelaksanaan eksekusi.
"Kita masih menunggu kabar, apakah eksekusi itu telah dilaksanakan atau belum.
Sementara itu, tersiar kabar jika keluarga ketiga terpidana mati tersebut akan mendatangi Nusakambangan.
Terkait kabar tersebut, anggota Majelis Syuro Tim Pengacara Muslim (TPM), Ustad Hasyim Abdullah, saat dihubungi melalui telefon, membenarkan bahwa ada perwakilan keluarga Amrozi dan Mukhlas yang berencana datang ke Nusakambangan.
"Memang ada perwakilan keluarga Amrozi-Mukhlas Lamongan yang dijemput kejaksaan untuk menuju Nusakambangan, tetapi hal itu di luar koordinasi dengan TPM," katanya.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya tidak mengetahui secara pasti maksud kedatangan perwakilan keluarga tersebut ke Nusakambangan.
Sementara mengenai keluarga Imam Samudra, lanjutnya, hingga saat ini masih dalam perundingan.
"Keluarga Serang (Imam Samudra, red.) memang berencana ke Nusakambangan. Namun hingga saat ini mereka belum berangkat karena masih berunding," katanya.
(Ant/OL-02)

Eksekusi Amrozi Cs Dijadwal Ulang: "Keluarga Gagal Temui Amrozi Cs"

CILACAP - Eksekusi terpidana mati kasus bom Bali I dijadwal ulang. Setelah molor dari rencana semula, yang eksekusi sedianya dilakukan Senin dini hari (3/11) atau Selasa dini hari tadi (4/11), kini jaksa eksekutor mengantongi jadwal baru. Agenda baru itu sekarang berada di genggaman Jaksa Agung Hendarman Supandji.
’’Jadwal baru telah keluar dan tinggal turun ke jaksa lapangan,’’ ucap sebuah sumber Jawa Pos di Jakarta. Dia memastikan, jadwal eksekusi mati tetap dilaksanakan sebelum 15 November sebagaimana pernyataan Jaksa Agung. ’’Soal harinya secret, karena ada hak terpidana di sana. Mereka berhak lebih dulu tahu dibanding publik,’’ ujarnya. Sumber itu tak menyebutkan tegas alasan penundaan eksekusi yang telah di depan mata itu.
Apakah karena faktor perlawanan hukum yang dilakukan TPM (Tim Pengacara Muslim) yang mengajukan PK (peninjauan kembali)? ’’Tidak juga,’’ jawabnya.
Sumber yang tak mau dikorankan namanya itu hanya menyebutkan bahwa pelaksanaan itu diundur sementara karena alasan lain di luar soal teknis hukum. ’’Kita tidak ingin dilaksanakan hari ini (kemarin, Red) untuk menghindari politisasi pihak tertentu,’’ ujarnya. Dia tidak menjelaskan politisasi yang dimaksudkan.
Sementara itu, salah satu pentolan TPM Achmad Michdan menduga, selain upaya hukum yang dilakukan pihaknya, kedatangan Pangeran Charles merupakan salah satu faktor penundanya. ’’Ada banyak alasan politis di sana,’’ duganya.
Pada bagian lain, sumber koran ini di Nusakambangan mengatakan, seharian kemarin tetap tak ada aktivitas mencolok di Lapas Batu, tempat Amrozi, Ali Ghufron (Mukhlas), dan Imam Samudra ditahan. Amrozi cs yang menghuni sel isolasi sejak Jumat (31/10) juga tampak tenang dan beraktivitas seperti biasa, kendati berada di ruang terbatas. ’’Jika sore masih mengaji dan malam hingga subuh melakukan salat malam,’’ katanya.
Ancam Lapor KY dan Komisi III
Keinginan keluarga tiga terpidana mati dan TPM untuk bisa mengunjungi trio bomber bom Bali I tersebut pupus. Ini setelah Kejaksaan Agung tak mengeluarkan izin berkunjung.
Pagi kemarin 22 orang yang tergabung dalam TPM dan keluarga tiga terpidana mati itu tiba di Pelabuhan Wijayapura untuk menyeberang ke Nusakambangan. Dari rombongan TPM tampak antara lain Achmad Mihdan dan Fahmi H. Bachmid.
Sementara itu, dari keluarga tiga terpidana mati terlihat Ali Fauzi (adik dari Amrozi dan Mukhlas), Soemarno (keponakan Amrozi), Lulu Jamaludin, dan Wawan Setyabudi. Dua nama terakhir adalah adik Imam Samudra.
Paginya, ke-22 orang itu bisa masuk ke ruang tunggu Pelabuhan Wijayapura. ’’Kami sempat berkoordinasi dengan Pak Bambang (Bambang Winahyo, Kakanwil Depkumham Jateng, Red),’’ kata Achmad Michdan.
Namun, menirukan Bambang, Michdan menyebutkan bahwa kewenangan memberi izin kini diambil alih Kejaksaan Agung. ’’Bambang mengatakan, setelah Kapuspenkum Kejagung merilis akan mengeksekusi klien kami, kewenangan pemberian izin sudah diambil Kejagung,’’ urainya.
Untuk itu, menurut Michdan, pihaknya –melalui stafnya di Jakarta– telah mengirimkan surat permohonan izin berkunjung ke Kejaksaan Agung. Namun, setelah ditunggu sekitar satu jam belum ada jawaban, rombongan itu memutuskan kembali ke daerah masing-masing. Namun, tak lupa oleh-oleh berupa kripik gadung, roti chanay, abon kesukaan Amrozi, puluhan sarung, dan sejumlah aneka makanan lainnya dititipkan ke petugas.
Selain itu, TPM menitipkan sepucuk surat kepada ketiganya. Isinya, selain memberi tahu telah mencoba berkunjung, TPM menanyakan kondisi terakhir mereka. ’’Maklum saja, kabarnya pada Jumat (31/10) lalu ketiganya didatangi sekitar 30 petugas. Entah apa maksudnya. Kami hanya ingin mencari kejelasan mengenai kondisi mereka,’’ tandas Michdan.
Sebelum pulang, TPM juga meminta petugas yang menyerahkan surat itu agar meminta surat balasan. ’’Kami akan kembali lagi pukul 15.00 (kemarin, sore, Red). Kami berharap sudah mengantongi izin. Kalau pun tak bisa, kami juga meminta surat balasan tersebut,’’ urainya.
Namun, perkembangan terus terjadi antara pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Selama masa itu, TPM intens berkoordinasi dengan Bambang Winahyo. Kabarnya, dalam pembicaraan itu Bambang sempat "angkat tangan". Ini setelah Jam Pidum Kejagung sempat melontarkan ucapan, "Ngapain mereka (TPM dan keluarga) ingin ketemu lagi?".
Mendengar kabar itu, TPM dan kerabat Amrozi cs tersebut nekat kembali ke Pelabuhan Wijayapura. Suasananya sudah berbeda karena petugas telah menempatkan sebuah barikade kawat berduri di depan pintu masuk yang sudah terkunci.
Sebelumnya, mendapat gejala penolakan, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam TPM menyiapkan sebuah poster yang bertuliskan "Stop perkosaan hak para napi". Betul, di tengah hujan deras, rombongan itu mendapat halangan –bahkan untuk sekadar melewati pintu gerbang. Di depan pintu itu, Lulu Jamaludin, Achmad Michdan, dan Fahmi H. Bachmid meminta surat balasan dan menjajaki kemungkinan untuk bisa berkunjung.
Namun, sambutannya tak simpatik. Bahkan, seorang petugas polisi berkata, "Kalau ingin bertemu Amrozi, silakan berenang sana ke Nusakambangan".
Mendapat penolakan tersebut, TPM langsung balik kanan dan menggelar konferensi pers di Hotel Tiga Intan. Achmad Michdan mengancam akan melaporkan tindakan tak simpatik berikut penolakan itu ke Komisi III DPR dan Komisi Yudisial. ’’Ini sebuah pencabutan hak terhadap narapidana. Kami ini ingin berkunjung biasa, kenapa dipersulit? Bagaimana dengan ucapan Hendarman (Jaksa Agung Hendarman Supandji, Red) sebelumnya yang mengatakan tidak akan menghalang-halangi keinginan untuk bertemu?’’ sergahnya.
Pada bagian lain, koordinator TPM Jawa Timur Fachmi H. Bachmid menuding eksekutor menyembunyikan sesuatu. ’’Kami khawatir ada apa-apa dengan ketiga klien kami. Kalau tidak, kenapa harus dipersulit seperti ini? Bahkan, surat balasan saja tidak kami terima. Ada apa dengan semua ini?’’ tandasnya. Secara tegas Fachmi bahkan menyitir kemungkinan ketiganya telah dieksekusi. ’’Bisa saja terjadi kan?’’ tambahnya.
Sementara itu, kerabat ketiga terpidana mati tersebut tak bisa menyembunyikan kekecewaan. ’’Kami jelas-jelas khawatir dengan kondisi kedua kakak kami. Apalagi, dengan perkembangan berita yang simpang siur ini,’’ kata Ali Fauzi. ’’Siapa sih yang tak kecewa. Sudah jauh-jauh datang mengecek berita yang simpang siur, namun ditolak tanpa alasan yang jelas,’’ paparnya.
Namun, sorenya, Bambang Winahyo menelepon Achmad Michdan. Bambang mengisyaratkan bahwa izin berkunjung tersebut bakal di-acc. Tapi, hingga tadi malam, izin itu belum keluar.
Yang keluar jawaban dari Kejagung justru surat TPM pada Jumat (31/10) lalu. Surat TPM itu adalah permintaan mendampingi ketiga kliennya saat dieksekusi kelak. Jawaban Kejagung pun tak kalah mengecewakan. Yakni, TPM hendaknya mengajukan permohonan ke Kejati Balikarena eksekutornya adalah Kejati Bali. ’’Ini jelas kami dipingpong. Kami harap segera ada kejelasan,’’ tandasnya. (naz/ano/jpnn)

Pemekaran Papua untuk Kepentingan Pemilu 2009

[JAKARTA] Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan pembahasan dan merevisi Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif pembentukan empat provinsi baru dan tiga kabupaten di Papua. Inisiatif pemekaran provinsi dan kabupaten itu bukan aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dinilai cacat karena melanggar Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.
Bergulirnya rencana pemekaran empat provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, serta tiga kabupaten yakni Pegunungan Arfak, Grime Nawa dan Manokwari Selatan, dinilai bermuatan politik menjelang Pemilihan Umum 2009. Pemekaran itu dilakukan untuk memperbesar wilayah pemilih.
Hal itu mencuat dalam diskusi soal pemekaran Papua yang digelar oleh SNUP di Jakarta, Selasa (29/1).
Hadir dalam diskusi itu antara lain Ketua SNUP Bonar Tigor Naipospos, anggota DPR Komisi VII Simon Patrice Morin, Adriana dari Pusat Penelitian Politik LIPI, dan tokoh masyarakat Papua, Pendeta Philip Erari.
"Proses ini (pembahasan RUU Inisiatif DPR) harus dikoreksi karena telah diambil langkah-langkah tanpa konsultasi dengan yang mewakili daerah. Nanti saya akan melakukan secara tertulis, mengirim surat ke Komisi II yang sudah mengusulkan RUU tersebut," ujar Simon Patrice Morin.
Sebenarnya, ujar Morin, ia mengaku kaget adanya inisiatif pemekaran daerah yang diambil oleh DPR. Padahal, Papua merupakan daerah Otsus yang memiliki MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Dalam UU Otsus bagi Papua ditegaskan bahwa untuk pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang.
Hal itu menyebabkan RUU Inisiatif DPR tentang pemekaran provinsi di Papua dinilai tidak menghormati UU Otsus, juga MRP dan DPRP. Morin bahkan menyesalkan ketidaktahuan beberapa anggota Komisi II DPR terhadap ketentuan dalam UU Otsus tersebut.
Sedangkan menurut Bonar, rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran melainkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. "SNUP menengarai ada kolaborasi antara segelintir anggota DPR dengan elite lokal politik Papua yang bermotif pada kekuasaan dan uang," kata Bonar.
Terkait pelaksanaan Otsus bagi Papua, Adriana menilai seharusnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus itu. Selama ini, sambungnya, memang ada evaluasi yang digelar tetapi tidak menyeluruh. Padahal, dengan evaluasi tersebut dapat diketahui apakah ada perkembangan yang signifikan di Papua.
Simbol
Selain menyoroti RUU Inisiatif DPR, SNUP juga menyoroti Peraturan pemerintah Nomor 77/2007 tentang Lambang Daerah. Dalam PP itu, khususnya Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa lambang daerah tidak boleh mempunyai kesamaan dengan desain atau logo organisasi terlarang atau gerakan separatis di Indonesia.
Dalam bagian penjelasan, logo yang dimaksud adalah logo burung mambruk dan bintang kejora di Papua. Tak ayal, saat ini di Papua, setiap penggunaan logo-logo tersebut, pihak yang menggunakannya langsung ditangkap aparat.
Sumber : www.suarapembaruan.com

Golkar Minta Sultan Tidak Tergoda Partai Lain

Jumat, 31/10/2008 17:43 WIB
DetikNews-Jakarta - Beberapa partai politik telah mendekati Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk digadang-gadang sebagai capres dalam Pilpres 2009. Namun demikian, Partai Golkar meminta anggota dewan penasehatnya itu tidak tergoda dengan tawaran tersebut."Pak Sultan jangan mau tergoda dengan partai-partai itu. Sayang kalau Sultan dilamar dengan partai-partai lain yang kalau saya sebut namanya pun langsung lupa," ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.Hal itu disampaikan Priyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2008).Menurut Priyo, sebagai Ketua DPP Partai Golkar, dirinya tetap menghormati keputusan Sultan untuk mendeklarasikan diri sebelum partai beringin itu menetapkan 'jago'nya."Apapun juga Sultan adalah tokoh papan atas di Golkar. Saya harap Sultan bersabar sedikit sampai usai pemilu legislatif," imbuhnya.Sebaliknya, Golkar pun meminta gubernur Yogyakarta itu untuk turut membantu dalam pemenangan pemilu legislatif di wilayah DIY, Jateng dan Jatim."Saya harap Sultan dengan kewibawaannya bisa memobilisir pemenangan pemilu legislatif di Yogya, Jateng dan Jatim," pinta Ketua FPG itu."Kalau DIY, Jateng dan Jatim menjadi kantung suara signifikan buat Golkar, bisa saja ada sesuatu kejutan lain dalam pilihan politik," tandasnya. (lrn/irw)

Yati Terancam Hukuman Mati

Jumat, 31/10/2008 17:59 WIB
DetikNews-Jakarta - Identitas korban mutilasi bus Mayasari Bhakti sudah dipastikan bernama Hendra aliasBurung. Tersangka, Sri Rumiyati alias Yati terancam hukuman mati atas perbuatannya."Dia dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman pidanamaksimal 20 tahun penjara atau seberat-beratnya hukuman mati," ujar Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Purwadi Arianto saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/10/2008).Selama pemeriksaan, Yati telah terbukti membunuh Hendra alias Burung. Sebelum dimutilasi, kepala Hendra dihantam dengan batu sebanyak tiga kali."Setelah yakin mati, dia baru memotong pergelangan kaki, lalu kepala korban," ujar pengacara Yati, Haposan Hutagalung, ketika dihubungi wartawan.Setelah memotong tubuh Hendra, Yati kemudian membuang potongan tubuh ke beberapatempat pada 29 September lalu. Beberapa tempat tersebut yakni, Terminal Kalideres,Bus Prima Asli jurusan Kalideres-Cirebon, bus Mayasari Bhakti jurusan Kalideres-Pulogadung dan Taksi Express. (mei/gah)

Jelang Eksekusi Amrozi CsMal-mal di Jakarta Adem AyemDidi Syafirdi

Jumat, 31/10/2008 17:56 WIB

DetikNews-Jakarta - Menjelang eksekusi Amrozi cs di awal bulan November ini, beredar isu teror bom melalui pesan singkat. Target serangan bom adalah mal-mal besar, kantor-kantor kedubes negara-negara Barat, restoran-restorna a la Barat, dan kemungkinan rumah-rumah ibadah.Namun tampaknya sms teror tersebut tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari mal-mal di Jakarta. Selain jumlah pengunjungnya tetap normal, pengamanan juga tidak ditingkatkan secara signifikan. Meski mengaku makin waspada, namun jumlah personel maupun jenis pengamanan tetap seperti hari biasa. Hal itu setidaknya terlihat dari pantauan detikcom di Plasa Senayan dan Plasa Semanggi."Tiap hari keamanan memang kita tingkatkan. Dengan adanya rencana eksekusi kita lebih waspada saja," ujar kordinator keamanan di Plasa Senayan yang enggan disebut namanya kepada detikcom, Jumat (31/10/2008).Menurutnya, pihaknya memang memperoleh surat dari Polda Metro Jaya yang menginstruksikan peningkatan penjagaan keamanan menjelang dilaksanakannya eksekusi terhadap Amrozi cs. Namun dia mengaku tidak ada pengamanan khusus menjelang eksekusi tersebut.Pantauan detikcom, pintu bagian timur mal tersebut hanya dijaga dua petugas. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas pemeriksaan isi tas. Demikian juga pintu bagian barat."Ini peningkatan keamanan, Pak?" tanya detikcom kepada salah seorang petugas."Tidak. Ini hal yang biasa dilakukan untuk setiap pengunjung," jawab petugas tersebut.Dari basement sampai lantai tiga, hanya terlihat beberapa petugas berpakaian safari hitam. Suasana mal juga terlihat normal. Pengunjung masih ramai seperti biasa. Di tempat parkir, terlihat beberapa petugas parkir yang mengatur keluar masuknya mobil dan sepeda motor tanpa melakukan pemeriksaan khusus.Hal serupa bisa dijumpai di Plasa Semanggi. Pengunjung bahkan tidak perlu menjalani pemeriksaan tas maupun melalui metal detector untuk masuk mal tersebut. Jumlah personil yang berjaga juga tidak melebihi hari-hari biasa. (did/sho)

Eksekusi Amrozi Cs Sabtu Dini HariTriono Wahyu Sudibyo

Jumat, 31/10/2008 17:36 WIB
DetikNews-Jakarta - Kapan eksekusi Amrozi Cs dilakukan? Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan eksekusi akan dilaksanakan antara tanggal 1-15 November 2008. Tapi sebuah sumber di Kejaksaan mengungkap eksekusi akan digelar Sabtu (1/11/2008) dini hari besok. "Sudah siap semua. Brimob juga di Semarang sudah digeser ke Nusakambangan. Bisa jadi nanti malam atau dini hari," kata sumber di Kejaksaan yang tidak mau disebut namanya kepada detikcom, Jumat (31/10/2008).Informasi eksekusi terpidana bom Bali I ini bisa benar, namun bisa juga meleset. Hanya saja, persiapan eksekusi nampaknya sudah matang. Jaksa dari Bali pun dikabarkan sudah berada di Nusakambangan. Bahkan tim eksekutor sudah berada juga di Nusakambangan sejak Kamis (30/10/2008).Hendarman sendiri meski sudah memberi ancang-ancang eksekusi, namun ia tetap merahasiakan hari H. Ia memilih berteka-teki. "Sampeyan (kamu) ini tanya saja, pokoknya hari X," kata Hendarman saat dicecar wartawan soal hari H eksekusi, di Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta.Sementara itu keluarga tiga terpidana mati mengaku belum menerima pemberitahuan soal eksekusi. Padahal menurut, Tim Pembela Muslim (TPM) yang menjadi pengacara Amrozi cs, pemberitahuan harus diberikan 3 hari sebelum eksekusi. Namun menurut Hendarman, Kejagung tidak wajib memberi tahu soal kapan waktu eksekusi dilakukan. "Memang tidak ada ketentuan. Nanti akan diberitahu setelah ada permintaan terpidana," katanya.Kabar eksekusi akan digelar Sabtu sebelumnya telah dilansir Sidney Morning Herald. Media Australia ini juga mengutip sumber untuk informasi tersebut. (iy/bdi)

Menkes Curiga Penyakit Kolere di Nabire Ulah Perusahaan AsingIrwan Nugroho

Sabtu, 18/10/2008 08:25 WIB DetikNews-Jakarta - Wabah penyakit kolera mewabah di Nabire Papua beberapa waktu lalu, dikabarkan 173 penduduk meninggal dunia. Diduga wabah penyakit ini sengaja disebarkan oleh perusahaan tambang emas asal Prancis yang menginginkan agar area tersebut dikosongkan. Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari pun mengunjungi daerah tersebut. "Jadi aktivitis di Nabire sana itu mengatakan kolera itu ada di 3 dari 10 kampung yang akan dieksploitasi emasnya. Datanglah aktivis-aktivis itu ke Jakarta,"ujar Menkes Siti Fadilah Supari saat penerbangan dari Sentani menuju Nabire, Jumat (17/10/2008). Dugaan wabah itu sengaja disebarkan makin menguat karena Bupati Nabire justru memerintahkan untuk melakukan evakuasi. Siti mengaku telah memanggil Bupati nabire ke Jakarta untuk dimintai keterangan, namun tak kunjung datang. "Saya sudah undang Bupati Nabire ke kantor saya sebanyak 3 kali untuk menjelaskan, tapi selalu tidak datang,"ungkap dokter ahli jantung dan pembuluh darah ini. Siti menjelaskan kunjungannya ke Nabire, bukan untuk meninjau lanjut lokasi yang terkena Kolera, melainkan untuk menyadarkan adanya kepentingan asing di balik penyakit itu. "Inilah yang akan saya kabarkan, bahwa ada orang asing bukan orang kita sendiri,"jelasnya. (rdf/rdf)

Papua Tambah 2 Kabupaten Baru. RUU-nya Resmi Disahkan oleh DPR

30 Oktober 2008 05:52:02
JAKARTA - Provinsi Papua kembali melahirkan 2 kabupaten baru. Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Kedua kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Paniai. Selain Provinsi Papua, di provinsi Papua Barat juga bertambah kabupaten 1 kabupaten baru yakni Kabupaten Tambrauw.Kepastian lahirnya kabupaten-kabupaten baru di Papua dan Papua Barat tersebut menyusul disahkannya 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, (Rabu (29/10).Ke-12 RUU itu adalah RUU pembentukan Kota Tengerang Selatan (Banten), Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Sabu Raijua (NTT), Kabupaten Intan Jaya (Papua), Kabupaten Deiyai (Papua), Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji (Lampung), serta Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kabupaten Kepulauan Morotai (Malut), dan Kabupaten Tambrauw (Papua Barat).Dalam kata sambutannya di rapat paripurna DPR, Mendagri Mardiyanto mengatakan, 12 daerah otonom baru itu harus sudah diresmikan dan dilantik penjabat (pjs) kepala daerahnya paling lambat 6 bulan terhitung sejak 29 Oktober 2008. "Sedangkan untuk pelaksanaan pilkada paling lambat dua tahun sejak dilantiknya penjabat kepala daerah," ujar Mardiyanto. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.Dengan ikut disahkannya RUU pembentukan Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Tambrauw, hal itu merupakan hasil perkembangan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR dengan pihak pemerintah yang berlangsung hingga Rabu dinihari pukul 01.00 Wib. Sebelumnya, hingga Selasa (28/10) petang, Panja Komisi II dan pemerintah baru menyepakati 10 RUU untuk disahkan. Jumlah RUU pemekaran yang dibahas ada 17 RUU.Sedang 5 RUU yang lain, yakni RUU pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Kota Berastagi, Kabupaten Maibrat (Papua Barat), Kabupaten Mandau dan Meranti (Riau), belum ikut disahkan. Khusus RUU Protap, Maidrat, dan Meranti, Panja dan pemerintah menyepakati untuk disahkan di masa sidang DPR mendatang, yakni Desember 2008. Sedang RUU pembentukan Kabupaten Mandau dan Kota Berastagi, diserahkan kembali ke daerah karena persyaratan teknis belum terpenuhi. Mandau baru terdiri dua kecamatan, sedang Kota Berastagi baru tiga kecematan. Untuk membentuk kabupaten baru perlu minimal 5 kecamatan, sedang untuk membentuk kota harus ada minimal 4 kecamatan. "Itu sudah disepakati panja dengan pemerintah," ujar anggota Panja Komisi II DPR, Syaefullah Ma'sum kepada JPNN.Com.Untuk diketahui, dalam 2 tahun terakhir, terjadi penambahan 8 kabupaten baru Provinsi Papua. 6 Kabupaten disahkan pada Desember 2007 lalu, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Memberamo Tengah. Dengan adanya tambahan 2 kabupaten baru, maka saat ini provinsi Papua memiliki 28 Kabupaten dan 1 kota. Sementara untuk Papua Barat, dengan disahkannya Kabupaten Tambrauw, maka kini terdapat 9 kabupaten dan 1 kota. (sam/JPNN)

Wapres Minta Media Tak Sebarkan Kebencian

31 Oktober 2008 10:30:44
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali meminta media massa tidak menyiarkan berita yang menimbulkan kebencian, kekerasan, dan merusak moral bangsa. Pemberitaan media massa juga harus objektif sehingga mendorong penghormatan terhadap hak asasi orang lain." Kebebasan pers bukan berarti kebebasan seluas-luasnya. Sesuai Pasal 28 huruf J UUD 1945 hasil amandemen, kebebasan dibatasi oleh undang-undang dan hak asasi orang lain," ujar Kalla ketika membuka seminar Refleksi Sembilan Tahun Kemerdekaan Pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin (30/10).Hadir dalam acara yang digelar Dewan Pers antara lain Wakil Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Serikat Penerbit Surat Kabar Dahlan Iskan, dan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal.Wapres juga meminta media menyiarkan berita yang membangun optimisme masyarakat dan memperlihatkan cara yang benar untuk menyelesaikan permasalahan. Dia mencontohkan, berita tentang pembakaran kantor KPU oleh massa satu kandidat yang kalah dalam pilkada dipastikan akan merembet ke pembakaran kantor KPU di daerah lainnya. " Massa melihat berita tentang pembakaran itu sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau kandidat di pilkada ingin menang, lesson to learn yang dipetik dari berita di media, bakar saja kantor KPU," kata dia. Kalla mengakui media tidak salah memberitakan kekerasan, karena perilaku yang keliru itu fakta jurnalistik. Namun, dia meminta media berfikir tentang tanggung jawab dari berkah kebebasan yang diperolehnya. Berita kekerasan selain memperlihatkan contoh penyelesaian masalah yang keliru, juga membuat pola pikir masyarakat tidak dewasa." Melihat orang demo, pukul-pukulan di televisi, itu menciptakan pola pikir chaos terus-menerus. Mungkin media akan sulit membuat headlines, tapi kalau kita ingin menciptakan masyarakat sejahtera, kita sudahi penciptaan chaos di masyarakat, ajaklah bangsa ini menyelesaikan masalah tanpa kekerasan," paparnya.Dia mencontohkan, Sabtu lalu dia ke Solo untuk membuka Muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah yang dihadiri puluhan ribu orang. Namun, besoknya media justru menayangkan berita tentang demo atas kehadiran Wapres yang hanya dilakukan puluhan orang. " Beritanya tidak salah. Tapi demo itu lima kilometer dari tempat saya, saya bahkan tidak tahu kalau ada demo. Tapi demo yang dilakukan sepuluh orang itu justru menjadi headlines, dan pembicaraan wapres dengan puluhan ribu orang kalah dengan omongan dua-tiga mahasiswa," kata dia. Dalam pengantarnya, Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal menilai media belum dewasa dengan kemerdekaan pers dan belum memahami kode etik jurnalistik. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media ke Dewan Pers.Kondisi tersebut di satu sisi sangat menggembirakan karena masyarakat makin sadar untuk menyelesaikan masalah pemberitaan di luar pengadilan. "Di sisi lain, jumlah pengaduan yang semakin besar ini menunjukkan belum dewasanya pers sendiri atau karena pers melanggar kode etik jurnalistik dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers," kata dia.Ichlasul menilai masih banyak yang harus diperjuangkan agar pers bisa melestarikan kemerdekaannya sendiri. "Pers satu sisi diharapkan bisa membangun dan memberikan pencerahan pada masyarakat. Namun pers juga bisa menghancurkan masyarakat, inilah sisi negatif pers," ujarnya.Hingga Juni lalu, Dewan Pers telah menerima 1.265 pengaduan tentang pemberitaan dari masyarakat. Mayoritas disebabkan pemberitaan yang tidak memenuhi standar dan etika jurnalistik. Dari pengaduan tersebut, Dewan Pers telah menetapkan 31 pelanggaran kategori kelas berat berupa pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dilakukan 23 media. Atas pengaduan tersebut, dua puluh media mematuhi putusan Dewan Pers, sementara tiga media menolak. (noe)

Eksekusi Amrozi Cs Makin Dekat

31 Oktober 2008 10:31:06
CILACAP - Keamanan di Cilacap benar-benar menjadi prioritas polisi. Saat ini, hampir tidak ada sejengkal tanah pun yang luput dari pengawasan petugas keamanan. Kemarin penambahan pasukan besar-besaran dilakukan. Bila sebelumnya polisi menjaga objek-objek vital dan tempat-tempat strategis lain, mulai kemarin (30/10) beberapa instansi pemerintah juga memperoleh perlakuan yang sama. Misalnya, Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pemkab Cilacap. Semakin mendekati hari H eksekusi tiga terpidana mati kasus bom Bali I - Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron- diperkirakan penambahan pasukan akan terus dilakukan.Radar Banyumas (GroupCenderawasih Pos) mengamati, pasukan penjaga objek-objek vital dan kantor pemerintah sudah siap untuk menginap berhari-hari. Sebab, mereka juga membawa ransel besar berisi perbekalan dan matras tidur.Di kejaksaan ditempatkan sepuluh personel Brimob bersenjata lengkap. Di Pemkab Cilacap, sejak siang kemarin ada lima polisi dengan kesiagaan serupa. "Mulai hari ini (kemarin, Red) ada lima orang," ujar seorang pegawai Pemkab Cilacap.Bukan hanya itu, untuk menjamin keamanan di perairan, polisi meningkatkan intensitas patroli dengan perahu karet. Setidaknya, ada dua unit perahu karet yang selalu menyusuri Pantai Nusakambangan. Di beberapa penyeberangan ke Nusakambangan juga mulai ditempatkan sejumlah personel keamanan. Misalnya di Dermaga Sleko, Cilacap. Di situ selalu stand by kapal patroli Angkatan Laut. Brimob beserta armadanya juga siaga di lokasi yang hanya berjarak 200 meter dari pantai itu. Pusdik Kopassus yang juga memiliki fasilitas penyeberangan ke Nusakambangan kini ditumpangi pasukan Brimob untuk menginap.Sebagian pasukan itu diam-diam juga diseberangkan ke Nusakambangan. "Pasukan ini diseberangkan dengan perahu compreng nelayan ke Nusakambangan," ujar salah seorang nelayan di Dermaga Sleko kemarin.Di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, pemeriksaan ketat dilakukan terhadap orang yang tak ada kaitannya dengan aktivitas pelabuhan. Mereka yang tidak punya kaitan dengan kegiatan pelabuhan langsung diminta pergi.Aktivitas nelayan di perairan Cilacap juga dibatasi. Termasuk nelayan yang mencari penghasilan dengan menjual jasa wisata bahari dengan menyusuri Pantai Cilacap dan Nusakambangan. "Kemarin ada orang Polda Jateng menemui Pak Heri (ketua peguyuban nelayan, Red). Intinya, kita dilarang mengantar wisatawan menyusuri Pulau Nusakambangan," ujar Raswan, 37, nelayan di sekitar Benteng Pendem, Cilacap, kemarin. Sementara itu, konsentrasi polisi yang tampak mencolok itu mengundang kecemasan tersendiri bagi warga. Kemarin, Forum Silaturahmi Kiai dan Kader Muda (Forsikda) Cilacap meminta pelaksanaan eksekusi tiga terpidana mati bom Bali dilaksanakan di luar wilayah mereka. Permintaan didasarkan pada pertimbangan keamanan di kabupaten paling barat Jawa Tengah tersebut. "Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Mahmudin, sekretaris Forsikda, kemarin. Alasannya, Amrozi cs memiliki jaringan yang luas. Karena itu, mereka meminta agar eksekusi dilakukan di Pulau Bali yang menjadi tempat aksi Amrozi dkk. Forum itu juga meminta eksekusi segera dilakukan. "Kami minta pihak keamanan untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan cepat sehingga tidak menimbulkan spekulasi lain bagi kepentingan keamanan," ujarnya.Mahmudin menambahkan, sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Amrozi dkk tetap memiliki hak untuk melakukan tobat dan minta maaf kepada keluarga korban. Mengenai tata cara hukuman mati, dia mengatakan tetap mengacu pada peraturan yang ada. Antara lain, terpidana mati harus menghadapi regu tembak. "Harus dengan peraturan hukum yang berlaku di negeri ini dan jangan berlarut-larut," katanya. (amu/har/jpnn/nw)

FPDIP dan FPDS Walk Out: "Tolak RUU Pornografi Disahkan, Dorong Uji Materi ke MK"

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) benar-benar memperlihatkan sikap keras akibat ketidakpuasannya terhadap pengesahan RUU Pornografi.
Bersama dengan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) -yang juga kecewa atas pengesahan RUU Pornografi-, fraksi kedua terbesar setelah Fraksi Partai Golkar di DPR itu sesegera mungkin berencana melakukan judicial review (uji materi) UU baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya pula, sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan bergabung dalam barisan penentang UU Pornografi.
' 'Kami sudah mempunyai materi dan alasan-alasan mengapa kami mengajukan itu,'' tegas Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kemarin (30/10) di gedung DPR saat keluar (walk out) dari sidang paripurna pengesahan RUU Pornografi bersama seluruh anggota FPDIP.
Menurut Tjahjo, poin-poin yang akan digugat adalah sejumlah pasal terkait definisi, peran serta masyarakat, dan beberapa substansi yang lain. ''Masalahnya bukan pornografinya, tapi isinya. Pasalnya banyak yang tidak clear, bahkan tumpang tindih dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak,'' terangnya.
Selain itu, hingga kini, sejumlah daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, Papua, dan Daerah Istimewa Jogyakarta, menolak pengesahan RUU tersebut. PDIP khawatir, pengesahan RUU Pornografi rentan terhadap ancaman disintegrasi nasional. ''Fraksi kami merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di daerah yang masih terbelah (dengan pengesahan RUU Pornografi, Red),'' tegasnya.
Fraksi Partai Damai Sejahtera juga mendukung judicial review UU Pornografi ke MK. Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengatakan, UU tersebut nanti memunculkan sejumlah masalah karena secara konstitusional masih lemah. Khususnya masih ada penolakan dari sejumlah daerah yang belum tersentuh sosialisasi. ''PDS mendukung jika ada masyarakat melakukan judicial review,'' tandasnya.
Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menjelaskan, setelah mengikuti pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) dan mencermati secara teliti RUU tersebut, pada hakikatnya definisi dan uraian mengenai pornografi dalam RUU masih kabur. Bahkan, sangat memungkinkan terjadinya multitafsir. ''Apakah (RUU Ponografi, Red) benar demi menyelamatkan moralitas bangsa dan melindungi perempuan?'' tanyanya.
Selain itu, pemberlakuan standar moral tunggal atas realitas dan politik serta budaya Indonesia yang plural adalah langkah mundur. Karena itu, kehadiran RUU Pornografi menjadi kesulitan besar yang akan dihadapi bangsa ini di bidang hukum akibat munculnya kemungkinan tafsir baru atas realitas atau satu peristiwa.
FPDS kemarin juga mengikuti langkah politik FPDIP. Dipimpin Ketua Fraksi Carol Daniel Kadang, mereka meninggalkan (walk out) sidang paripurna sebagai protes atas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi.
Setelah gagal mendesak pimpinan sidang untuk menunda pengesahan RUU tersebut, anggota FPDIP dan FPDS meninggalkan sidang dan keluar ruangan.
Namun, sidang paripurna tetap dilanjutkan. ''Kemarin (29/10) rapat konsultasi pengganti bamus (badan musyawarah, Red) telah menyepakati pengambilan keputusan hari ini. Karena itu, kita sepakat melanjutkan paripurna,'' ujar pimpinan sidang Agung Laksono merespons permintaan dari Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.
Sejurus kemudian, 60 anggota FPDIP yang hadir dalam sidang paripurna keluar dari ruang rapat. Disusul empat orang anggota FPDS yang juga memilih walk out.
Ada hal menarik terkait sikap walk out FPDIP dan FPDS. Ternyata dua anggota Fraksi Partai Golkar asal Provinsi Bali juga ikut walk out. Mereka adalah Gde Sumarjaya Linggih dan Nyoman Tisnawati Karna. Padahal, Fraksi Partai Golkar justru mendukung pengesahan RUU Pornografi.
'' Saya minta pengsahannya ditunda. RUU ini terlalu dipaksakan. Baru tadi malam dibicarakan dan sekarang disahkan,'' kata Tisnawati saat menginterupsi rapat paripurna.
Sementara itu, di balkon pengunjung dipenuhi simpatisan dari kelompok masyarakat antipornografi. Mereka mengikuti rapat mulai awal hingga palu diketok untuk pengesahan RUU. Suasana sidang menjadi lebih ramai ketika para simpatisan tersebut menyambut dengan tepuk tangan setiap fraksi yang mendukung pengesahan RUU Pornografi. Dukungan juga datang dari puluhan pendemo di luar pagar Senayan.
Sementara itu, sejumlah daerah dan elemen masyarakat di Indonesia sedang mempersiapkan uji materi terhadap UU tersebut. Misalnya, Sulawesi Utara, Riau, Toli-toli, termasuk sejumlah kelompok adat dari Aliansi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika (AMBTI). Selain itu, masih ada kelompok gay, lesbian, dan biseksual yang juga akan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Mereka berpendapat bahwa penjelasan pasal 4 UU itu disebutkan bahwa persenggamaan homoseksual adalah penyimpangan perilaku seks. (cak/mk)

Pesawat Mendarat di Jalan Tol, Semua Selamat

30 Oktober 2008 06:41:23
JAKARTA – Pengendara mobil yang melewati jalan tol Cikampek pada pukul 08.25 WIB bisa jadi terkaget-kaget karena sebuah pesawat Cessna 172 tiba-tiba menukik dan mendarat (landing) di jalanan. Pesawat berpenumpang tiga orang itu sempat membuat jalan tol macet sebelum akhirnya dievakusi ke tempat yang aman. Pesawat Cessna dengan nomor register PK-SDQ itu merupakan pesawat latih milik Alfa Flying School (AFS), sebuah lembaga pendidikan penerbangan yang berada di Lanud Halim Perdanakusumah. Pesawat itu tiba-tiba mengalami loss engine (kehilangan tenaga) dalam perjalananannya menuju Cirebon, Jawa Barat. Semua penumpang, Capt Ratu Farihah (44), Edo Barokah (19) dan Nur Huda (31) semuanya selamat tanpa luka sedikitpun. Pesawat juga nampak utuh.“Syukur, kami semua selamat kok,” ujar instruktur wanita Capt. yang ikut dalam penerbangan tersebut. Sayang, Tatu –panggilan Ratu Farihah enggan menceritakan lebih lanjut tentang peristiwa tersebut. Saat kejadian itu, Ratu sedang mendampingi anak didiknya Edo untuk mendapatkan sertifikasi terbang dari Alfa Flying School. Lembaga ini memberikan sertifikasi untuk lisensi pilot pribadi (private pilot license/PPL) dan lisensi pilot komersial (commercial pilot license/CPL). Sekitar 20 petugas dari Basarnas (Badan SAR Nasional), polisi, Angkasa Pura bersama-sama mendorong pesawat ringan itu menuju ke rest area yang berada sekitar 400 meter dari lokasi. Mereka menyebar di badan pesawat, sayap kanan dan kiri dan mendorongnya pelan-pelan. Sejumlah masyarakat yang kebetulan lewat turut menyaksikan badan pesawat tersebut didorong menuju rest area dan menyebabkan jalan tol Cikampek tersendat untuk beberapa lama. Ratu Farihah merupakan instruktur unggulan di Alfa Flying School. Wanita kelahiran Jember 10 April 1964 ini dalam seminggu dia bisa beberapa kali terbang ke Cirebon. Dalam sutu wawancara dengan Jawa Pos, ibu dari Radhian Aztecco (22) dan Dhivracca Cheyene (21) ini pernah mengatakan bahwa tidak semua kecelakaan terjadi mutlak akibat kesalahan sumber daya manusia. “Pada saat kejadian itu terjadi. Keputusan yang diambil selalu yang terbaik menurut mereka. Masak iya orang ingin bunuh diri,” ungkapnya. “Penerbangan cross country (lintas daerah) itu merupakan ujian akhir bagi Edo untuk memperoleh sertifikat PPL,” ujar seorang siswa Alfa Flying School yang tidak mau disebut namanya. Sebelumnya, siswa hanya diberikan pelajaran terbang sirkuit (keliling bandara). Suasana di lembaga pendidikan pilot yang berlokasi di Bandara Halim Perdanakusumah itu menjadi sepi setelah peristiwa itu karena banyak jadwal terbang latih yang dibatalkan. Dia menyebut, ketiga penumpang pesawat tersebut sempat mampir ke kantor AFS setelah peristiwa tersebut. Namun mereka belum mau menceritakan kepada siapapun perihal kejadian yang baru saja dialami. “Edo tadi juga datang ke kantor tapi belum mau ngomong apa-apa. Saat disapateman-teman cuma bilang baik-baik saja. Kita juga nggak mau ganggu karena mereka kelihatan masih shock. Jumlah siswa AFS ada tiga angkatan, total sekitar 70-an orang, ” cetusnya.AFS mematok biaya yang lumayan tinggi untuk memperoleh sertifikat private pilot license (PPL) ataupun Commercial Pilot License (CPL). Biaya untuk PPL, misalnya, mencapai USD 12,690 (sekitar Rp 127 juta). Sedangkan untuk memperoleh sertifikat PPL biayanya mencapai USD 25,920 (sekitar Rp 256 juta). Total jika ingin menjadi pilot pemula harus mengeluarkan dana USD 38,610 (sekitar Rp 387 juta). “Paling cepat 1,5 tahun untuk tiap pendidikan,” terang sumber tersebut.Ketua Komite Nasional Keselanmatan Transportasi (KNKT), Tatang Kurniadi menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab loss engine tersebut. Dia menuturkan, mesin pesawat tersebut tiba-tiba berhenti pada saat pesawat berada di ketinggian 500 feet. Pesawat yang memiliki bobot 750 kilogram itu terpaksa terbang tanpa tenaga. “Kita akan lihat lagi nanti, ada apa sebenarnya kok tiba-tiba lost engine,” lanjutnya.Tatang mengatakan, pesawat tersebut sedang melatih dua orang siswa AFS yakni Edo dan Nurhuda yang jam terbangnya masih terbatas. Mereka berdua ingin memperoleh sertifikat private pilot license (PPL). “Siswanya baru memiliki 40 jam terbang. Untung, sang instruktur sudah berpengalaman kurang lebih tujuh tahun. Sebelumnya, dia di Juanda Flying School di Surabaya. Instrukturnya yang punya inisiatif mendarat di jalan tol,” terangnya.Dia mengaku KNKT akan mengalami kesulitan mengusut penyebab insiden serius (serious incident) pesawat Cessna tersebut. Sebab, peawat itu tidak memiliki kotak hitam (blackbox), seperti halnya pesawat komersial yang bisa merekam data percakarapn di kokpit maupun situasi penerbangan pada waktu itu. “Ini pesawat lama, sehingga kami hanya mengandalkan saksi-saksi dan catatan penerbangan. Nanti sayap pesawat akan dipreteli lalu dimasukkan ke dalam kontainer untuk dibawa ke hanggar Halim Perdanakusumah,” jelasnya. (wir/iw/jpnn)

SBY Tunda Turunkan BBM. Tak Mau Diklaim Cari Insentif Politik

29 Oktober 2008 04:31:33
JAKARTA - Tuntutan penurunan harga BBM direspons ekstra hati-hati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak ingin keputusan penurunan harga BBM itu berbuah blunder. SBY takut diklaim berusaha mencari keuntungan politik gara-gara mengabulkan desakan sejumlah kalangan tersebut.Karena itu, SBY tidak mau terburu-buru. Pemerintah, kata SBY, terus mengamati perkembangan harga minyak mentah dunia yang mengalami penurunan trajam dalam sebulan terakhir. ''Kita telah melakukan exercise. Tidak boleh kita tergopoh-gopoh, nanti seolah-olah kita hanya ingin mendapatkan insentif politik. Tidak boleh dan tidak bagus," kata SBY saat memberikan keterangan pers di kantor presiden. kemarin. Kemarin SBY memanggil Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji kemungkinan penurunan harga BBM. Pemerintah, kata SBY, harus mengambil keputusan secara rasional dan jernih. ''Kalau itu baik buat rakyat kita, dan memungkinkan untuk diturunkan, kebijakan itu akan kita lakukan,'' katanya..SBY telah memerintahkan Menteri ESDM untuk menghitung secara mendetail kemungkinan penurunan harga BBM. ''Saya memang minta tidak perlu ada publikasi, karena memang harga minyak ini meskipun terakhir ini turun, tapi setiap saat bisa terjadi naik turun atau up and down," kata SBY.Kepala negara mengakui dengan turunnya harga minyak mentah dunia, subsidi BBM berkurang. Namun pemerintah masih harus mengkaji faktor-faktor yang menentukan harga Indonesia Crude Petroleum (ICP) sebelum mengambil opsi kemungkinan penurunan harga BBM. Pemerintah juga haus memperhitungkan faktor lain di luar harga minyak mentah dunia, seperti nilai tukar rupiah, dan pembengkakan subsidi di awal 2008, saat harga minyak mentah dunia naik tajam. ''Andaikata nanti semuanya pas, saya akan mengambil keputusan untuk perubahan harga BBM ini. Kita pastikan, kalau nanti tiba-tiba satu saat naik lagi, ya kenaikan harga itu tidak boleh lebih tinggi daripada harga sekarang," ujar SBY. Ketika harga minyak mentah dunia tetap stabil, menurut SBY, ada kewajiban moral bagi dirinya untuk menurunkan harga BBM.''Pertanyaannya adalah kapan ? Kemudian berapa banyak ? Inilah gunanya exercise,'' terang SBY.(tom/iro)

Parlemen Inggris Picu Papua Merdeka

21 Oktober 2008 10:31:06
JAKARTA – Aksi separatisme yang kembali marak di Papua mengundang keprihatinan DPR. Komisi I (bidang hubungan luar negeri) menentang upaya pihak asing untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Pernyataan resmi itu disampaikan Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga (FPG) didampingi Wakil Ketua Komisi Arief Mudatsir Mandan (FPPP), anggota Komisi I Abdillah Toha (FPAN), dan Marzuki Darusman (FPG) di ruang wartawan DPR kemarin (20/10). ’’Komisi I DPR mengecam berbagai upaya pihak asing yang mensponsori kampanye memisahkan Papua dari NKRI seperti yang dilakukan anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parliamentarians for West Papua,’’ kata Theo.Komisi I juga menilai pembentukan Kaukus Parlemen yang bekerja sama dengan tokoh OPM Beny Wenda bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antaranggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Juga, melanggar prinsip Inter Parliamentary Union (IPU) yang tidak menoleransi upaya separatisme. ’’Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat,’’ ujar Theo.Dia menjelaskan, Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerja sama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Termasuk, masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun Papua di segala bidang. ’’Kami akan tetap menolak berbagai upaya pihak-pihak, termasuk pihak asing, yang hendak memisahkan Papua Barat dari NKRI,’’ tegasnya.Dalam hubungan ini, Komisi I DPR mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya Eropa, untuk mengikuti perkembangan serta menyebarkan informasi objektif tentang otonomi khusus dan pembangunan di Papua.Abdillah Toha menambahkan, komisi I tidak reaktif dalam menanggapi upaya pihak asing tersebut dan tidak senang atas adanya pembentukan parlemen untuk mendukung pemisahan Papua dari NKRI. ’’Ini upaya cuma-cuma karena sejarah Papua satu kesatuan dengan NKRI,’’ katanya.Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengungkapkan, berbagai persoalan atau gejolak yang terjadi di daerah yang menimbulkan ancaman bagi keutuhan NKRI harus ditangani melalui dialog, bukan dengan kekerasan. ’’Jika pun ada orang sekali-kali mengibarkan bendera GAM, RMS, maupun Bintang Kejora, sebaiknya ditangani saja secara lunak dan diyakinkan bahwa mereka tidak perlu melakukan itu,’’ jelasnya setelah pengangkatan dirinya sebagai anggota kehormatan Pepabri oleh Ketua Umum DPP Pepabri Agum Gumelar di Kantor Dephan, Jakarta, kemarin.Dia menuturkan, aparat kepolisian maupun TNI hanya bisa dikerahkan jika memang sangat perlu atau sebagai upaya terakhir untuk menenteramkan keadaan di lapangan. Sebagaimana disampaikan presiden, penanganan persoalan yang bergejolak di lapangan dilakukan secara dialog terbuka. Sebagaimana diketahui, 15 Oktober 2008, dua anggota parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries, membentuk International Parliamentarians for West Papua. Gerakan itu menginspirasi beberapa elemen rakyat sipil di Papua untuk berdemonstrasi menuntut referendum ulang di Papua. ’’Saya merasa yakin, selama tidak ada dukungan senjata, finansial, maupun organisasi dari luar, gejala ini hanya letupan-letupan sementara,’’ kata Juwono. Dia menyatakan, pendekatan dialog, persuasif, dan demokrasi dalam menangani persoalan-persoalan yang timbul di daerah rawan separatis seperti Aceh, Maluku, Papua, maupun gejolak rawan konflik seperti di Poso bukan bentuk kompromi pemerintah, tapi merupakan suatu komitmen bersama dari presiden. ’’Pemerintah mencoba menghidupkan kembali perangkat-perangkat sipil yang bisa mendamaikan sesama golongan masyarakat. Polisi dan TNI hanya sebagai pendukung dan pemberdayaan oleh pemerintah sipil,’’ ungkap alumnus London School of Political Science, Inggris, tersebut. Ketua Umum Pepabri Jenderal (pur) Agum Gumelar yang mendampingi Menhan menambahkan, menyikapi situasi yang berkembang di daerah, sejak dulu hingga sekarang aparat keamanan selalu mengedepankan tindakan persuasif, lunak dan menyadarkan, serta komunikatif.’’Tapi, bila terjadi eskalatif yang kemudian mengancam bingkai NKRI secara nyata, sikap penanganan akan berubah lebih pada tindakan tegas. Saya rasa sikap pemerintah dalam perintahnya akan berubah, bergantung situasi dan kondisi,’’ ujarnya. (rdl/dyn/kim/jpnn)

DPR RI Kecam Pihak Yang Sponsori IPWP

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Selasa, 21 Oktober 2008
JAKARTA (PAPOS) - DPR RI mengecam pihak-pihak yang mensponsori kampanye pemisahan Papua dari NKRI melalui pembentukan Kaukus Parlemen Internasional.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Demikian pernyataan Ketua Komisi I Theo L Sambuaga, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Abdillah Toha dan Anggota Komisi I DPR Marzuki Darusman di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (20/10) petang.
Kaukus Parlemen Internasional dibentuk 15 Oktober 2008 oleh dua anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith dan Lord Harries. Kaukus ini mendukung kemerdekaan dan pemisahan Papua Barat dari NKRI.
DPR mengecam berbagai upaya pihak asing yang menyeponsori kampanye memisahkan Papua dari NKRI, seperti yang dilakukan dua anggota Parlemen Inggris melalui pembentukan "International Parliamentarians for West Papua".
Pembentukan Kaukus Parlemen Internasional ini bekerjasama dengan tokoh OPM, Beny Wenda. Beny sampai saat ini berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua.
Tindakan kaukus itu sangat bertentangan dengan semangat kerjasama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.
Tindakan itu juga melanggar prinsip Inter-Parliamentary Union (IPU) yang tidak mentoleransi upaya separatisme atau pemberontakan bersenjata.
DPR mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dan segara melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa Propinsi Papua Barat merupakan bagian integral NKRI.
Proses integrasi Papua telah berlangsung 50 tahun melalui proses demokrasi, sesuai hukum internasional dan di bawah pengawasan PBB.
Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain, dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, demokrasi dan penghormatan/perlindungan HAM.
Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerjasama internasional dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk masukan, saran dan kerjasama dalam membangun Propinsi Papua Barat dalam segala bidang.
"Akan tetapi kami menolak berbagai upaya oleh pihak-pihak, termasuk pihak asing yang hendak memisahkan Papua dari NKRI," kata Theo.Dalam kaitan ini, Komisi I DPR RI mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya di Eropa untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi obyektif tentang otonomi khusus dan pembangunan di Propinsi Papua yang didukung oleh seluruh masyarakat Papua.(ant)