Jayapura, Fajar Papua
Saat ini pemerintah provinsi mulai melakukan pemotretan tentang keadaan kampung-kampung sebagaimana ada pada hari ini. Pemotretan dalam artian menyangkut perumahan, pendidikan, kesehatan, makanan dan gizi yang belum bagus, untuk itu dari situ pemerintah akan memulai dan dengan membangun kampung secara berencana, bertahap serta secara berkesinambungan.
Hasil yang akan diharapkan pemerintah provinsi papua adalah akan mengukur apakah makanan dan gizi itu bertambah baik dari ibu hamil yang sehat dan balita yang sehat, karena kita mau masukan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak balita. Maka akan diukur ketika anak-anak ini sehat atau ketika air muka mereka itu berseri-seri, ketika badan mereka sehat berarti kita bisa mengukur kemajuan dari perbaikan ini.”ujar kaka bas (nama sapaan) dari Barnabas Suebu, SH Gubernur Provinsi papua.
Lanjut Gubernur, demikian juga dengan kesehatan dan pendidikan, sedangkan kalau perumahaan itu fisik makanya bisa dilihat, itulah yang ingin kita capai dari waktu-ke waktu dan kita harus berjalan secara konsisten atau kita konsisten selama lima tahun.
Maka selama 5 tahun kedepan, tutur orang nomor satu di pemerintahaan provinsi papua ini bahwa akan mendekati 10 Triliun dana yang pemerintah provinsi papua dedikasikan untuk pembangunan di kampung, kalau orang kampung yang kerjakan dan bukan pemborong yang kerjakan maka uang itu akan beredar di kampung.
Dengan mereka kerjakan maka uang akan masuk ke kantong mereka, dana inilah yang akan merancang pertumbuhan ekonomi kampung, karena jika adanya pertumbuhan ekonomi kemudian masyarakat tidak pegang uang itu sama saja dengan bohong, maka itu mulai saat ini diwajibkan rakyat harus pegang uang, maka siapa jual kepada siapa, siapa beli kepada siapa akan terjadi dan merancang ekonomi kemudian ada pasar dan mereka bisa dapat pendapatan bertambah lagi dari pertumbuhan ekonomi itu.
Dana blok yang akan diperuntukkan untuk 4300 kampung itu, pertama adalah system mekanisme dan prosedur dari dana APBD provinsi dan APBD kabupaten, kita sebut blok grand karena ini adalah dana iba yang diturunkan langsung kepada rakyat dan tidak boleh dipotong satu sen pun ditengah jalan, maka kita tidak lewatkan prosedur birokrasi karena bisa dipotong itulah sebabnya blok grand.”jelas kaka bas.
Menurut Suebu, dana ini akan di turunkan melalui Bank Papua, maka semua kampung diseluruh papua harus mempunyai akses ke Bank Papua yang terdekar dari kampung itu. Selanjutnya ketika uang itu ada di bank sebelumnya masyarakat akan didik, dilatih, diberi petunjuk untuk bagaimana melihat diri mereka sendiri dan mereka melihat masa depan mereka sendiri, kemudian dilatih untuk mereka mengindentifikasi potensi yang ada pada mereka serta mengindentifikasi kebutuhan mereka maka berdasarkan itu mereka dilatih untuk membuat perencanaan dikampung sesudah itu barulah masuk tahap pelaksana oleh mereka sendiri.
Kita sudah siapkan pelatih disemua distrik, kemudian aparatur pemerintah pada tingkat distrik kita perkuat, dimana sejak lima tahun yang lalu distrik ini diperkuat untuk tugas ini, mereka inilah yang akan menjadi pendamping disamping itu akan ada LSM yang nantinya turun, serta juga ada mahasiswa atau sarjana turun kampung untuk membantu masyarakat.”uarainya.
Dikatakannya, mereka adalah pendamping sebab masyarakat bukan adalah objek tetapi masyarakat adalah subjek maka mereka sendirilah yang harus mengerjakan. Inilah konsep pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, sesudah mereka mengerjakan maka mereka akan dilatih untuk mengawasi serta mempertanggung jawabkan dana ini.
Maka pengelolaan dana ini seperti APBN ditingkat Negara, APBD di tingkat provinsi, APBD di tingkat kabupaten maka selanjutnya APBD tingkat kampong, untuk itu tegas Gubernur Papua bahwa rakyat sendiri harus kumpul karena perlu adanya transparansi untuk mencegah korupsi di tingkat kampung, tetapi kalau tidak transparan maka kepala kampung bisa menyalagunakan dana ini alias main kucing-kucingan dengan siapa, karena itu harus transparan diawasi oleh rakyat, kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk bisa mempertanggung jawabkan dana itu.
Atas dasar dan pertanggung jawaban itu maka tahun depan kita berikan lagi itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban itu yang kita latih public di tingkat kampung. Yang akan menilai ini atau itu sudah berhasil adalah pemerintah diatasnya, mulai dari distrik, bupati dan provinsi untuk mengecek apakah kesemuanya itu sudah berjalan atau belum.
Ketika kebisaaan ini menjadi budaya maka pada puluhan bahkan ratusan tahun mendatang, dimana anggaran belanja pemerintah kita turunkan ke rakyat, maka rakyat sendiri mengerjakan semuanya untuk dia sendiri maka inilah yang kita sebut roh dari pembangunan itu, dimana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan apa yang ada pada mereka kemudian kita akan dampingi.”sambung bas polos dengan nada senyum. (jim)
Showing posts with label documen berita me. Show all posts
Showing posts with label documen berita me. Show all posts
01 November 2008
Gubernur Papua; "Sejahterahkan Rakyat, Titik Strategi Pembangunan Harus Ada Di Kampung"
Jayapura, Fajar Papua
Pemerintah wajib memberikan dorongan serta dukungan agar setiap rakyat dapat membangun dirinya dengan kekuatan mereka sendiri, pasalnya pemerintah membantu baik dengan dana, fasilitas, bimbingan dan pendampingan.
Dengan demikian maka program dari rencana strategi pembangunan (respek) ini akan mencakup dari bawah dalam artian di 4300 kampung yang ada di seluruh tanah papua, baik diprovinsi papua maupun papua barat.
Jika memang pembangunan itu ditujukkan untuk membangun mulai dari kampung hingga ke kota, itu sudah membalik. Sebenarnya tidak muluk-muluk, pasalnya kita ingin kehidupan dari rakyat di kampung-kampung ini dari hari ke hari bertambah baik, misalnya seperti makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat semuanya bertambah baik serta di dukung infrastruktur yang baik di tingkat kampung.”terang Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH baru-baru ini.
Selain itu, kata Bas air untuk minum, listrik dan lebih dari itu pihaknya dalam hal ini pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten hingga distrik akan membuat sayap, sebab membangun dirinya sendiri dalam artian masyarakat itu harus benar-benar berada dibawah kepemimpinan dari kampung itu sendiri melalui kepala kampung, unsur pemerintah, kepala adat.
Ketika kita mau sejahterakan rakyat, maka titik strategi pembangunan itu harus ada di kampung, selama ini pembangunan itu dari kota, makanya tidak pernah tiba di kampung, karena itu kita turunkan mulai dari sana. Dengan berbagai macam program tersebut, sumber dana untuk respek ini sendiri, tutur Bas berasal dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten.
Dimana dana APBD Provinsi untuk tahun ini pemerintah sediakan rata-rata 100 juta per kampung, jadi 100 juta dikali 4300 kampung berarti 430 Milyard, sedangkan dana dari kabupaten juga rata-rata disediakan 100 juta perkampung, maka digabungkan menjadi 86 Milyard.
Sedangkan dana APBN itu yang disebut program nasional pemberdayaan masyarakat untuk tingkat distrik dan kampung serta dana dari sejumlah Negara donor dan organisasi internasional akan mendukung program ini, sehingga total diharapkan untuk tahun ini lebih dari 1 Triliun yang akan turun untuk diterima langsung oleh rakyat, dan rakyat sendiri yang harus menggunakan dana ini untuk membangun diri mereka sendiri.”tandasnya seraya menambahkan bahwa dana itu akan dinaikan dari 100 juta menjadi 200 juta, sehingga total keseluruhan yang turun sampai ke kampung itu bukan 1Triliun tetapi naik menjadi 2 Triliun. (jim)
Pemerintah wajib memberikan dorongan serta dukungan agar setiap rakyat dapat membangun dirinya dengan kekuatan mereka sendiri, pasalnya pemerintah membantu baik dengan dana, fasilitas, bimbingan dan pendampingan.
Dengan demikian maka program dari rencana strategi pembangunan (respek) ini akan mencakup dari bawah dalam artian di 4300 kampung yang ada di seluruh tanah papua, baik diprovinsi papua maupun papua barat.
Jika memang pembangunan itu ditujukkan untuk membangun mulai dari kampung hingga ke kota, itu sudah membalik. Sebenarnya tidak muluk-muluk, pasalnya kita ingin kehidupan dari rakyat di kampung-kampung ini dari hari ke hari bertambah baik, misalnya seperti makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat semuanya bertambah baik serta di dukung infrastruktur yang baik di tingkat kampung.”terang Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH baru-baru ini.
Selain itu, kata Bas air untuk minum, listrik dan lebih dari itu pihaknya dalam hal ini pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten hingga distrik akan membuat sayap, sebab membangun dirinya sendiri dalam artian masyarakat itu harus benar-benar berada dibawah kepemimpinan dari kampung itu sendiri melalui kepala kampung, unsur pemerintah, kepala adat.
Ketika kita mau sejahterakan rakyat, maka titik strategi pembangunan itu harus ada di kampung, selama ini pembangunan itu dari kota, makanya tidak pernah tiba di kampung, karena itu kita turunkan mulai dari sana. Dengan berbagai macam program tersebut, sumber dana untuk respek ini sendiri, tutur Bas berasal dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten.
Dimana dana APBD Provinsi untuk tahun ini pemerintah sediakan rata-rata 100 juta per kampung, jadi 100 juta dikali 4300 kampung berarti 430 Milyard, sedangkan dana dari kabupaten juga rata-rata disediakan 100 juta perkampung, maka digabungkan menjadi 86 Milyard.
Sedangkan dana APBN itu yang disebut program nasional pemberdayaan masyarakat untuk tingkat distrik dan kampung serta dana dari sejumlah Negara donor dan organisasi internasional akan mendukung program ini, sehingga total diharapkan untuk tahun ini lebih dari 1 Triliun yang akan turun untuk diterima langsung oleh rakyat, dan rakyat sendiri yang harus menggunakan dana ini untuk membangun diri mereka sendiri.”tandasnya seraya menambahkan bahwa dana itu akan dinaikan dari 100 juta menjadi 200 juta, sehingga total keseluruhan yang turun sampai ke kampung itu bukan 1Triliun tetapi naik menjadi 2 Triliun. (jim)
Pdt. Zebulon Karubaba, S.Th,.MA: "Gereja Kingmi Papua Telah Menang di Pengadilan"
Jayapura, Fajar Papua
Persolan tidak selalu saja terjadi hanya di pemerintahaan saja namun gereja sebagai wadah atau tempat setiap insan di muka bumi ini untuk beribadah, bersaksi dan bersekutu, bisa saja kena imbasnya. Mengapa, sebab persoalan itu bisa saja terjadi hanya karena masalah jabatan, uang dan lain sebagainya.
Antisipasi ke hal seperti itu, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Zebulon Karubaba, S.Th,.MA kepada wartawan mengimbau kepada seluruh masyarakat umum dan khususnya warga gereja kingmi papua baik yang ada di provinsi Papua maupun di provinsi Papua Barat perlu ketahui bahwa gereja kingmi di Papua sudah dinyatakan menang di pengadilan terkait dengan tuntutan mengunakan nama 'Sinode' serta gugatan untuk 'Asset Gereja'.
Lanjutnya, kedua gugatan itu pihak pengadilan tidak menerima dalam arti gugatan tersebut belum waktunya untuk disampaikan, maka dikembalikan kepada gereja sesuai dengan aturan yang sudah ada. Aturan tersebut seperti, amandemen pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan bahwa gereja kingmi papua itu menggunakan sinode dan klasis karena berada di wilayah pemerintahan khusus.
Dengan adanya aturan tersebut akhirnya rekan-rekan pro gereja kemah injil Indonesia (GKII) tidak senang dengan adanya putusan pengadilan, sehingga mereka ada ajukan banding pada tanggal 2 mei bulan lalu, hingga sekarang ini pihaknya belum tahu menahu pasti tentang memori bandingnya apa, namun sudah lewat 14 hari.”terang Pdt, Zebulon Karubaba, S.Th,. MA kepada Fajar Papua, seusai dirinya menghadiri acara wisuda Mahasiswa/I STT Walter Pos Jayapura Angkatan XVI, Sabtu (9/6) lalu di Pos VII kabupaten jayapura provinsi papua.
Katanya, yang lebih aneh mereka sudah berusaha untuk bawah ke pertemuan gereja yang disebut dalam organisasi seperti konferensi luar bisaa, tetapi konferensi tersebut hanya berfungsi untuk memilih ketua baru menggantikan ketua lama, tetapi itu mereka buat dengan akal-akalan supaya mereka menolak pihaknya (pengurus sinode kingmi papua-red) keluar lalu mereka mengambil asset milik gereja kingmi papua.
Tetapi kami sudah tahu mereka punya akal busuk itu sehingga kami sedang mempertimbangkan apakah perlu kami ikut konferensi itu atau tidak, sebab ada saran dari penasehat hukum kami bahwa jangan ikut konferensi itu, sampai pada keputusan hukum secara tetap melalui pengadilan tinggi (PT) atau mahkamah agung (MA).”tegas bapa asli suku ambai ini.
Intinya, semua itu saat ini masih dalam pergumulan doa dan juga akan dibicarakan dengan pengurus sinode untuk apakah pengurus sinode kingmi hadir dalam konferensi itu atau tidak. Karena itu merupakan salah satu upaya kekalahan dari teman-teman yang ada di papua dengan pengurus pusat.
Ketika ditanya mengenai kondisi anggota jemaat yang pro kingmi dengan yang pro GKII, kata Karubaba, bahwa untuk di wilayah provinsi papua ini tidak terbagi besar, dan bukan terbagi secara sama, namun hanya pecahan kecil-kecil saja.
Dari beberapa pemimpin gereja dengan beberapa orang-orang tertentu, kalau dipresentasikan anggota yang pro GKII itu sangat kecil berkisar antara 3-5 persen, sedangkan anggota jemaat yang pro kingmi berkisar antara 95 persen. Dengan demikian harapan saya kedepan rekan-rekan yang pro GKII agar segera bergabung saja, karena mereka tidak begitu banyak, jika mereka tetap mempertahankan itu akan sangat memalukan, sebab pada prinsipnya mereka akan berjalan, namun tidak ada anggota.”katanya tegas.
Ditambahkannya, kalau misalnya mereka berkeras hati dan mereka jalan, pengurus sinode kingmi juga tidak ada masalah karena pihaknya sudah dapat izin operasi dari departemen agama republic Indonesia, khususnya di wilayah papua gereja kingmi papua sudah dapat izin dan sudah punya nomor terdaftar dulu yang telah terurus di pengadilan tertinggi di Jakarta.
Jadi pengadilan tertinggi di Jakarta sudah kasih kita punya nomor terdaftar dulu pada tahun 1973, sekarang sudah ada di tangan kami, dan selanjutnya kami mau bawah ke kantor agama untuk di aktifkan kembali nomor itu, karena nomor itu belum dihapuskan namun masih ada. Sehingga jangan teman-teman menggangap kingmi adalah gereja baru, tetapi gereja kingmi adalah tuan rumah disini.”tukasnya.
Kingmi papua bergabung dengan GKII sejak tahun 1983, maka itu tidak bisa dibilang bahwa gereja baru namun kingmi adalah tuan rumah, alasannya karena kingmi adalah salah satu gereja di papua yang ikut bersama-sama dengan gereja sinode kingmi di Indonesia untuk mendirikan GKII, istilahnya kingmi adalah pendiri, jadi bukan sekedar gereja baru.
Pada saat kingmi bergabung dengan GKII itu bawah asset semua baik pakaian, tikar dan lain-lainnya, jadi tidak salah kalau sekarang kingmi mau pisah dari GKII untuk kembali ke sinode jelasnya apa yang menjadi asset kingmi sudah tentunya akan dibawah kembali, dan bukan berarti GKII seenaknya menahannya dan mau dipermasalahkan.
Kami himbau kepada jemaat di kepala burung supaya tetap tenang serta berhati damai, karena saat ini pengurus sinode dalam waktu dekat akan menetapkan badan pengurus klasis kepala burung, supaya semua anggota itu dikumpulkan dalam wadah klasis untuk di tuntut melakukan kewajiban umat Kristen dalam wadah gereja kingmi papua. Kami tahu bahwa di sorong dan di manokwari sebagai ibu kota provinsi papua barat itu mayoritasnya kingmi yang banyak kebanding GKII begitu pula di serui juga.”tambah karubaba mengakhiri komentarnya. (jim)
Persolan tidak selalu saja terjadi hanya di pemerintahaan saja namun gereja sebagai wadah atau tempat setiap insan di muka bumi ini untuk beribadah, bersaksi dan bersekutu, bisa saja kena imbasnya. Mengapa, sebab persoalan itu bisa saja terjadi hanya karena masalah jabatan, uang dan lain sebagainya.
Antisipasi ke hal seperti itu, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Zebulon Karubaba, S.Th,.MA kepada wartawan mengimbau kepada seluruh masyarakat umum dan khususnya warga gereja kingmi papua baik yang ada di provinsi Papua maupun di provinsi Papua Barat perlu ketahui bahwa gereja kingmi di Papua sudah dinyatakan menang di pengadilan terkait dengan tuntutan mengunakan nama 'Sinode' serta gugatan untuk 'Asset Gereja'.
Lanjutnya, kedua gugatan itu pihak pengadilan tidak menerima dalam arti gugatan tersebut belum waktunya untuk disampaikan, maka dikembalikan kepada gereja sesuai dengan aturan yang sudah ada. Aturan tersebut seperti, amandemen pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan bahwa gereja kingmi papua itu menggunakan sinode dan klasis karena berada di wilayah pemerintahan khusus.
Dengan adanya aturan tersebut akhirnya rekan-rekan pro gereja kemah injil Indonesia (GKII) tidak senang dengan adanya putusan pengadilan, sehingga mereka ada ajukan banding pada tanggal 2 mei bulan lalu, hingga sekarang ini pihaknya belum tahu menahu pasti tentang memori bandingnya apa, namun sudah lewat 14 hari.”terang Pdt, Zebulon Karubaba, S.Th,. MA kepada Fajar Papua, seusai dirinya menghadiri acara wisuda Mahasiswa/I STT Walter Pos Jayapura Angkatan XVI, Sabtu (9/6) lalu di Pos VII kabupaten jayapura provinsi papua.
Katanya, yang lebih aneh mereka sudah berusaha untuk bawah ke pertemuan gereja yang disebut dalam organisasi seperti konferensi luar bisaa, tetapi konferensi tersebut hanya berfungsi untuk memilih ketua baru menggantikan ketua lama, tetapi itu mereka buat dengan akal-akalan supaya mereka menolak pihaknya (pengurus sinode kingmi papua-red) keluar lalu mereka mengambil asset milik gereja kingmi papua.
Tetapi kami sudah tahu mereka punya akal busuk itu sehingga kami sedang mempertimbangkan apakah perlu kami ikut konferensi itu atau tidak, sebab ada saran dari penasehat hukum kami bahwa jangan ikut konferensi itu, sampai pada keputusan hukum secara tetap melalui pengadilan tinggi (PT) atau mahkamah agung (MA).”tegas bapa asli suku ambai ini.
Intinya, semua itu saat ini masih dalam pergumulan doa dan juga akan dibicarakan dengan pengurus sinode untuk apakah pengurus sinode kingmi hadir dalam konferensi itu atau tidak. Karena itu merupakan salah satu upaya kekalahan dari teman-teman yang ada di papua dengan pengurus pusat.
Ketika ditanya mengenai kondisi anggota jemaat yang pro kingmi dengan yang pro GKII, kata Karubaba, bahwa untuk di wilayah provinsi papua ini tidak terbagi besar, dan bukan terbagi secara sama, namun hanya pecahan kecil-kecil saja.
Dari beberapa pemimpin gereja dengan beberapa orang-orang tertentu, kalau dipresentasikan anggota yang pro GKII itu sangat kecil berkisar antara 3-5 persen, sedangkan anggota jemaat yang pro kingmi berkisar antara 95 persen. Dengan demikian harapan saya kedepan rekan-rekan yang pro GKII agar segera bergabung saja, karena mereka tidak begitu banyak, jika mereka tetap mempertahankan itu akan sangat memalukan, sebab pada prinsipnya mereka akan berjalan, namun tidak ada anggota.”katanya tegas.
Ditambahkannya, kalau misalnya mereka berkeras hati dan mereka jalan, pengurus sinode kingmi juga tidak ada masalah karena pihaknya sudah dapat izin operasi dari departemen agama republic Indonesia, khususnya di wilayah papua gereja kingmi papua sudah dapat izin dan sudah punya nomor terdaftar dulu yang telah terurus di pengadilan tertinggi di Jakarta.
Jadi pengadilan tertinggi di Jakarta sudah kasih kita punya nomor terdaftar dulu pada tahun 1973, sekarang sudah ada di tangan kami, dan selanjutnya kami mau bawah ke kantor agama untuk di aktifkan kembali nomor itu, karena nomor itu belum dihapuskan namun masih ada. Sehingga jangan teman-teman menggangap kingmi adalah gereja baru, tetapi gereja kingmi adalah tuan rumah disini.”tukasnya.
Kingmi papua bergabung dengan GKII sejak tahun 1983, maka itu tidak bisa dibilang bahwa gereja baru namun kingmi adalah tuan rumah, alasannya karena kingmi adalah salah satu gereja di papua yang ikut bersama-sama dengan gereja sinode kingmi di Indonesia untuk mendirikan GKII, istilahnya kingmi adalah pendiri, jadi bukan sekedar gereja baru.
Pada saat kingmi bergabung dengan GKII itu bawah asset semua baik pakaian, tikar dan lain-lainnya, jadi tidak salah kalau sekarang kingmi mau pisah dari GKII untuk kembali ke sinode jelasnya apa yang menjadi asset kingmi sudah tentunya akan dibawah kembali, dan bukan berarti GKII seenaknya menahannya dan mau dipermasalahkan.
Kami himbau kepada jemaat di kepala burung supaya tetap tenang serta berhati damai, karena saat ini pengurus sinode dalam waktu dekat akan menetapkan badan pengurus klasis kepala burung, supaya semua anggota itu dikumpulkan dalam wadah klasis untuk di tuntut melakukan kewajiban umat Kristen dalam wadah gereja kingmi papua. Kami tahu bahwa di sorong dan di manokwari sebagai ibu kota provinsi papua barat itu mayoritasnya kingmi yang banyak kebanding GKII begitu pula di serui juga.”tambah karubaba mengakhiri komentarnya. (jim)
Pemda Sorsel perlu Koordinasi dengan Manokwari tentang Tamrau
Bintuni, Fajar Papua
Terkait dengan masalah pemekaran kabupaten tamrau yang mana sampai dengan saat ini masih dalam proses. Kini beberapa tokoh pemuda mulai angkat bicara dan menyoroti pemda kabupaten sorong yang selalu mengangkat suara untuk mempersoalkan masalah kabupaten tamrau.Tokoh pemuda tersebut menyoroti kepada pemda kabupaten sorong yang selalu berbicara masalah kabupaten yang akan dimekarkan yakni Tamrau, selain itu juga Maibrat. “Yang berhak untuk berbicara adalah kabupaten manokwari, karena Tamrau berada dekat dengan kabupaten manokwari sedangkan Maybrat itu pemda kabupaten sorong bisa bicara karena sangat dekat dan koordinasi dengan pemda kabupaten sorsel, sedangkan kalau Tamrau yang berhak berbicara adalah kabupaten Manokwari. Dengan alasan karena hal itu sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah, dia (kabupaten sorong) tidak berhak untuk berbicara kalau dari sisi pemerintah tetapi kalau dia mau bicara dari sisi keluarga boleh-boleh saja asal jangan memakai nama pemerintah kabupaten sorong.Demikian ditegaskan oleh Tokoh Pemuda Tamrau, Barnabas Abobi, SE kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui di Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (24/7) kemarin.Untuk pemekaran dua kabupaten ini yakni Tamrau dan Maibrat, ungkapnya, perlu adanya koordinasi yang matang antara pihak kabupaten manokwari dengan pihak kabupaten sorsel, agar kelak nanti setelah disetujui atau asese untuk dimekarkan maka posisi dari kedua kabupaten tersebut sangat jelas dan tidak membingunkan masyarakat yang ada di 10 distrik ini.“Perlu adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten sorsel dengan manokwari agar akan jelas dan tidak membingunkan masyarakat, sehingga letak atau posisi kabupaten akan jelas supaya masyarakat tidak keliru. Maka tidak akan ada berbagai imej atau pertanyaan dari masyarakat tentang posisi kabupaten yang jelasnya berada dimana?”tuturnya dengan tegas.Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa posis kabupaten tamrau letaknya di distrik kebar, sedangkan posisi kabupaten maibrat berada di sorsel, jadi untuk selanjutnya pemerintah sorsel tinggal hanya koordinasi dengan kabupaten manokwari untuk masalah tamrau. (jim)
Terkait dengan masalah pemekaran kabupaten tamrau yang mana sampai dengan saat ini masih dalam proses. Kini beberapa tokoh pemuda mulai angkat bicara dan menyoroti pemda kabupaten sorong yang selalu mengangkat suara untuk mempersoalkan masalah kabupaten tamrau.Tokoh pemuda tersebut menyoroti kepada pemda kabupaten sorong yang selalu berbicara masalah kabupaten yang akan dimekarkan yakni Tamrau, selain itu juga Maibrat. “Yang berhak untuk berbicara adalah kabupaten manokwari, karena Tamrau berada dekat dengan kabupaten manokwari sedangkan Maybrat itu pemda kabupaten sorong bisa bicara karena sangat dekat dan koordinasi dengan pemda kabupaten sorsel, sedangkan kalau Tamrau yang berhak berbicara adalah kabupaten Manokwari. Dengan alasan karena hal itu sudah sangat sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah, dia (kabupaten sorong) tidak berhak untuk berbicara kalau dari sisi pemerintah tetapi kalau dia mau bicara dari sisi keluarga boleh-boleh saja asal jangan memakai nama pemerintah kabupaten sorong.Demikian ditegaskan oleh Tokoh Pemuda Tamrau, Barnabas Abobi, SE kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui di Kantor Bupati Teluk Bintuni, Senin (24/7) kemarin.Untuk pemekaran dua kabupaten ini yakni Tamrau dan Maibrat, ungkapnya, perlu adanya koordinasi yang matang antara pihak kabupaten manokwari dengan pihak kabupaten sorsel, agar kelak nanti setelah disetujui atau asese untuk dimekarkan maka posisi dari kedua kabupaten tersebut sangat jelas dan tidak membingunkan masyarakat yang ada di 10 distrik ini.“Perlu adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten sorsel dengan manokwari agar akan jelas dan tidak membingunkan masyarakat, sehingga letak atau posisi kabupaten akan jelas supaya masyarakat tidak keliru. Maka tidak akan ada berbagai imej atau pertanyaan dari masyarakat tentang posisi kabupaten yang jelasnya berada dimana?”tuturnya dengan tegas.Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa posis kabupaten tamrau letaknya di distrik kebar, sedangkan posisi kabupaten maibrat berada di sorsel, jadi untuk selanjutnya pemerintah sorsel tinggal hanya koordinasi dengan kabupaten manokwari untuk masalah tamrau. (jim)
Tanggapi Kekesalan MasyarakatKadistrik Tembuni: “Aturan Di Atur Tatapem dan Bupati”
Bintuni, Fajar Papua
Menanggapi pemberitahuan yang di ekspos media koran ini pada edisi rabu 28 Juni lalu dengan topik ‘Masyarakat Tembuni sambut baik Kadisttrik Terpilih’ namun masyarakat merasa kesal atas tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat sehingga tidak kesiapan-kesiapan dalam penjemputan kadistrik baru Tembuni.Maka untuk hal tersebut, Kepala Distrik Tembuni, Rudy H. Hardjo, A.Md saat ditemui wartawan media koran ini belum lama ini di Kantor Bupati Teluk Bintuni. Ia menyampaikan bahwa kalau dilakukan demikian dalam arti pengaturan-pengaturan seperti itu hanya pihak pemerintah yang mengetahui. Pasalnya, jadwal-jadwal itu kita secara pribadi kita tidak mengetahui, artinya kita selaku kadistrik baru tidak tahu kesitu hanya kita diperintahkan siap untuk kita berangkat.“Disitu memang masyarakat merasa kesal seperti itu dalam arti mereka kenapa sampai tidak ada penjemputan tidak ada kesiapan apa informasi itu seakan-akan untuk kita sendiri tidak mengetahui kesitu sebab itu merupakan pengaturan-pengaturan dari tata pemerintahan bersama bupati untuk menyusun jadwal-jadwal tertentu dan mungkin kegiatan seperti begini jika kalau kita lihat dalam arti seperti halnya informasi yang disampaikan Bupati sendiri bahwa selama ini program pemerintahan itu kurang berjalan bagus sehingga kalau kita menunda-nunda waktu artinya akan menghambat untuk program kegiatan pemerintah yang berjalan khususnya di distrik,”aku Kadistrik. Lanjutnya, jadi lebih bagus lebih cepat supaya pelayanan kepada masyarakat itu supaya lebih cepat, jadi kalau masyarakat kita mau tunda-tunda artinya pelayanan kepada masyarakat itu akan tertunda, jadi itu adalah informasi dari bupati sendiri.Pasalnya, tutur Mantan Kepala Kelurahan Bintuni Barat ini bahwa kalau nanti untuk penyambutan-penyambutan itu ada waktu tertentu apabila nantinya jika ada kunjungan kerja (kunker) dari Bupati ke masing-masing distrik disitulah baru kita bisa sambut dan bisa jemput dengan meriah sebab pada awal selama ini khususnya di Tembuni ini belum ada kunjungan dari Bupati ke sana. Oleh sebab itu, jelasnya lagi bahwa kesiapan kita nantinya akan dinampakan dilakukan pada saat ada kunker dari Bupati baru kita sambut beliau dengan tari-tarian dan meriah.“Kalau yang kemarin pada saat kunker Wakil Bupati ke Tembuni itu hanya mengantar pengantar tugas kepala distrik dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas di distrik yang selama ini masih kosong selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan di Distrik Tembuni, dengan selesai pelantikan juga ternyata masih kosong juga.”paparnya. (jim)
Menanggapi pemberitahuan yang di ekspos media koran ini pada edisi rabu 28 Juni lalu dengan topik ‘Masyarakat Tembuni sambut baik Kadisttrik Terpilih’ namun masyarakat merasa kesal atas tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat sehingga tidak kesiapan-kesiapan dalam penjemputan kadistrik baru Tembuni.Maka untuk hal tersebut, Kepala Distrik Tembuni, Rudy H. Hardjo, A.Md saat ditemui wartawan media koran ini belum lama ini di Kantor Bupati Teluk Bintuni. Ia menyampaikan bahwa kalau dilakukan demikian dalam arti pengaturan-pengaturan seperti itu hanya pihak pemerintah yang mengetahui. Pasalnya, jadwal-jadwal itu kita secara pribadi kita tidak mengetahui, artinya kita selaku kadistrik baru tidak tahu kesitu hanya kita diperintahkan siap untuk kita berangkat.“Disitu memang masyarakat merasa kesal seperti itu dalam arti mereka kenapa sampai tidak ada penjemputan tidak ada kesiapan apa informasi itu seakan-akan untuk kita sendiri tidak mengetahui kesitu sebab itu merupakan pengaturan-pengaturan dari tata pemerintahan bersama bupati untuk menyusun jadwal-jadwal tertentu dan mungkin kegiatan seperti begini jika kalau kita lihat dalam arti seperti halnya informasi yang disampaikan Bupati sendiri bahwa selama ini program pemerintahan itu kurang berjalan bagus sehingga kalau kita menunda-nunda waktu artinya akan menghambat untuk program kegiatan pemerintah yang berjalan khususnya di distrik,”aku Kadistrik. Lanjutnya, jadi lebih bagus lebih cepat supaya pelayanan kepada masyarakat itu supaya lebih cepat, jadi kalau masyarakat kita mau tunda-tunda artinya pelayanan kepada masyarakat itu akan tertunda, jadi itu adalah informasi dari bupati sendiri.Pasalnya, tutur Mantan Kepala Kelurahan Bintuni Barat ini bahwa kalau nanti untuk penyambutan-penyambutan itu ada waktu tertentu apabila nantinya jika ada kunjungan kerja (kunker) dari Bupati ke masing-masing distrik disitulah baru kita bisa sambut dan bisa jemput dengan meriah sebab pada awal selama ini khususnya di Tembuni ini belum ada kunjungan dari Bupati ke sana. Oleh sebab itu, jelasnya lagi bahwa kesiapan kita nantinya akan dinampakan dilakukan pada saat ada kunker dari Bupati baru kita sambut beliau dengan tari-tarian dan meriah.“Kalau yang kemarin pada saat kunker Wakil Bupati ke Tembuni itu hanya mengantar pengantar tugas kepala distrik dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas di distrik yang selama ini masih kosong selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan di Distrik Tembuni, dengan selesai pelantikan juga ternyata masih kosong juga.”paparnya. (jim)
Masyarakat Irarutu III kesal, empat prioritas dari Hasil PBM belum Terealisasi
Babo, Fajar Papua
Empat prioritas dari hasil perencanaan bersama masyarakat (PBM) yang berlangsung di kampung Irarutu III yakni, Bidang kesehatan diantaranya adalah membangun tiga unit pos pelayanan terpadu (posyandu), renovasi sumur air bersih. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan diantaranya adalah membangun kios-kios di jetty. Bidang pendidikan difokuskan pada upaya pengadaan peralatan bermain untuk luar ruangan sekolah taman kanak-kanak (TK), pemberian honor kepada guru SD, SMP dan SMA serta renovasi asrama siswa dan memnberikan sejumlah bantuan kepada rumah-rumah ibadah.Namun dengan tegas masyarakat yang berada di Dusun Kasira I kampung Irarutu III Distrik Babo merasa kesal karena hingga sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya, namun masih dapat dikatakan hanyalah program secara teori saja. Sehingga masyarakat sampai saat ini belum menikmati hasil dari PBM tersebut yang dapat dikatakan belum terlaksana 100 persen. Demikian ditegaskan oleh Kepala Dusun Kasira I Kampung Irarutu III, Umar Manomo kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui di kediamannya baru lalu di babo.Kepada wartawan, Umar Manomo menuturkan bahwa kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi itu diantaranya adalah jembatan, posyandu, rumah los PKK, bantuan kepada rumah-rumah ibadah, air bersih dan lain-lainnya. Pada hal program ini mulai dihasilkan pada tahun 2005 silam, namun hingga sampai saat ini belum ada realisasinya. Dari semuanya itu air bersih yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat namun masyarakat masih susah untuk menikmati air bersih, walaupun memang ada sumur galian yang dikerjakan oleh masyarakat namun masih juga harus disaring baru bisa dinikmati. Namun akibat dari air tersebut banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan misalnya seperti badan gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya air bersih menjadi kendala utama.“Kami berharap kepada pemda untuk bisa jelih dan memperhatikan hal ini, jika kalau perusahaan membantu masyarakat pemda juga harus mengontrol atau cros cek dilapangan, mana-mana yang sudah direalisasi dan mana yang belum direalisasi. Kami masyarakat sangat sesali dimana ada perusahaan datang untuk membantu masyarakat, tetapi kenapa dari pihak BP Brau sudah tidak peduli untuk melihat hal ini sebenarnya kami sudah menyuruh untuk bapak-bapak dapat turun kelapangan tetapi mereka menjawab ia kami akan turun kelapangan namun kenyataannya tidak ada realisasinya. Kami mau agar perusahaan bekerja yang benar jangan janji-janji kepada masyarakat, juga kepada perusahaan dan BP jika semua kegiatan belum direalisasikan jangan dulu memuat hal-hal yang belum terealisasi, salah satu contoh yaitu seperti yang dimuat di kabar dari kampung pada edisi maret 2006, dengan judul ‘PBM Irarutu III hasilkan empat prioritas’. Memang melalui PBM itu telah hasilkan empat prioritas namun hingga saat ini belum ada realisasinya, jadi kami dari masyarakat mengharapkan agar jika kalau sudah ada realisasi baru bisa disampaikan ke publik melalui ekspos di koran atau media apapun.,”tegasnya mengakhiri. (jim)
Empat prioritas dari hasil perencanaan bersama masyarakat (PBM) yang berlangsung di kampung Irarutu III yakni, Bidang kesehatan diantaranya adalah membangun tiga unit pos pelayanan terpadu (posyandu), renovasi sumur air bersih. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan diantaranya adalah membangun kios-kios di jetty. Bidang pendidikan difokuskan pada upaya pengadaan peralatan bermain untuk luar ruangan sekolah taman kanak-kanak (TK), pemberian honor kepada guru SD, SMP dan SMA serta renovasi asrama siswa dan memnberikan sejumlah bantuan kepada rumah-rumah ibadah.Namun dengan tegas masyarakat yang berada di Dusun Kasira I kampung Irarutu III Distrik Babo merasa kesal karena hingga sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya, namun masih dapat dikatakan hanyalah program secara teori saja. Sehingga masyarakat sampai saat ini belum menikmati hasil dari PBM tersebut yang dapat dikatakan belum terlaksana 100 persen. Demikian ditegaskan oleh Kepala Dusun Kasira I Kampung Irarutu III, Umar Manomo kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui di kediamannya baru lalu di babo.Kepada wartawan, Umar Manomo menuturkan bahwa kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi itu diantaranya adalah jembatan, posyandu, rumah los PKK, bantuan kepada rumah-rumah ibadah, air bersih dan lain-lainnya. Pada hal program ini mulai dihasilkan pada tahun 2005 silam, namun hingga sampai saat ini belum ada realisasinya. Dari semuanya itu air bersih yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat namun masyarakat masih susah untuk menikmati air bersih, walaupun memang ada sumur galian yang dikerjakan oleh masyarakat namun masih juga harus disaring baru bisa dinikmati. Namun akibat dari air tersebut banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan misalnya seperti badan gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya air bersih menjadi kendala utama.“Kami berharap kepada pemda untuk bisa jelih dan memperhatikan hal ini, jika kalau perusahaan membantu masyarakat pemda juga harus mengontrol atau cros cek dilapangan, mana-mana yang sudah direalisasi dan mana yang belum direalisasi. Kami masyarakat sangat sesali dimana ada perusahaan datang untuk membantu masyarakat, tetapi kenapa dari pihak BP Brau sudah tidak peduli untuk melihat hal ini sebenarnya kami sudah menyuruh untuk bapak-bapak dapat turun kelapangan tetapi mereka menjawab ia kami akan turun kelapangan namun kenyataannya tidak ada realisasinya. Kami mau agar perusahaan bekerja yang benar jangan janji-janji kepada masyarakat, juga kepada perusahaan dan BP jika semua kegiatan belum direalisasikan jangan dulu memuat hal-hal yang belum terealisasi, salah satu contoh yaitu seperti yang dimuat di kabar dari kampung pada edisi maret 2006, dengan judul ‘PBM Irarutu III hasilkan empat prioritas’. Memang melalui PBM itu telah hasilkan empat prioritas namun hingga saat ini belum ada realisasinya, jadi kami dari masyarakat mengharapkan agar jika kalau sudah ada realisasi baru bisa disampaikan ke publik melalui ekspos di koran atau media apapun.,”tegasnya mengakhiri. (jim)
Akibat Panas & Hujan : "Penderita Malaria, Campak dan Diare Meningkat"
Bintuni, Fajar Papua
Akibat panas lantas hujan atau kondisi alam yang tidak memungkinkan akhir-akhir ini di kabupaten teluk bintuni atau kondisi alamnya kurang baik menggakibatkan penderita malaria, campak dan diare mulai meningkat. Sesuai pantauan Fajar Papua baik di rumah sakit, puskesmas bahkan balai pengobatan (BP) animo pasien mulai meningkat. Dari informasi yang berhasil dihimpun Fajar Papua, dimana urutan pertama penyakit ditempati oleh Maria, menyusul penyakit campak dan diare. Kebanyakan tiga penyakit ini diderita oleh orang dewasa selain orang dewasa juga diderita oleh anak-anak dibawah usia lima tahun (Balita).Meningkatnya penderita disebabkan karena kondisi alamnya kurang menetukan. Kondisi alam tersebut terjadi mengakibatkan penderita (pasien) meningkat. Kebanyakan pasien menderita penyakit malaria selain itu juga ada pasien yang menderita penyakit campak yang kebanyakan diderita oleh Balita, disusul dengan penyakit diare. Demikian dikemuakan oleh Pemimpin Balai Pengobatan Santa Lidwina Bintuni, Sr. Ida Jeujanan, MM kepada Fajar Papua belum lama ini.“Dari hasil pelayanan kesehatan di BP ini, jenis penyakit yang nampak, dan memang selama saya ikuti dan memang saya lihat pada beberapa hari terakhir ini sejak peresmian disini itu, peringakat satu dan dua yaitu Malaria dan diare yang cukup besar, kita pastikan dalam satu hari saja bisa 10 orang dan itu semua yang menderita adalah anak-anak sedangkan kalau untuk orang dewasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan anak-anak.”tukas Sr. Ida.Ditambahkannya, meningkatnya tiga jenis penyakit ini disebabkan karena cuaca atau iklim sekarang yaitu panas lantas hujan, sehingga mempengaruhi. Kebanyakan pasien yang datang untuk berobat adalah dari Manimeri, Tuasai dan SP V yang dapat dikatakan paling banyak, sedangkan daerah-daerahlain sangat sedikit. (jim)
Akibat panas lantas hujan atau kondisi alam yang tidak memungkinkan akhir-akhir ini di kabupaten teluk bintuni atau kondisi alamnya kurang baik menggakibatkan penderita malaria, campak dan diare mulai meningkat. Sesuai pantauan Fajar Papua baik di rumah sakit, puskesmas bahkan balai pengobatan (BP) animo pasien mulai meningkat. Dari informasi yang berhasil dihimpun Fajar Papua, dimana urutan pertama penyakit ditempati oleh Maria, menyusul penyakit campak dan diare. Kebanyakan tiga penyakit ini diderita oleh orang dewasa selain orang dewasa juga diderita oleh anak-anak dibawah usia lima tahun (Balita).Meningkatnya penderita disebabkan karena kondisi alamnya kurang menetukan. Kondisi alam tersebut terjadi mengakibatkan penderita (pasien) meningkat. Kebanyakan pasien menderita penyakit malaria selain itu juga ada pasien yang menderita penyakit campak yang kebanyakan diderita oleh Balita, disusul dengan penyakit diare. Demikian dikemuakan oleh Pemimpin Balai Pengobatan Santa Lidwina Bintuni, Sr. Ida Jeujanan, MM kepada Fajar Papua belum lama ini.“Dari hasil pelayanan kesehatan di BP ini, jenis penyakit yang nampak, dan memang selama saya ikuti dan memang saya lihat pada beberapa hari terakhir ini sejak peresmian disini itu, peringakat satu dan dua yaitu Malaria dan diare yang cukup besar, kita pastikan dalam satu hari saja bisa 10 orang dan itu semua yang menderita adalah anak-anak sedangkan kalau untuk orang dewasa sangat sedikit jika dibandingkan dengan anak-anak.”tukas Sr. Ida.Ditambahkannya, meningkatnya tiga jenis penyakit ini disebabkan karena cuaca atau iklim sekarang yaitu panas lantas hujan, sehingga mempengaruhi. Kebanyakan pasien yang datang untuk berobat adalah dari Manimeri, Tuasai dan SP V yang dapat dikatakan paling banyak, sedangkan daerah-daerahlain sangat sedikit. (jim)
Tungguh Amanah dari Kodim ManokwariTNI-AD Kab. Teluk Bintuni Bulan Agustus Lakukan Kegiatan TMMD
Bintuni, Fajar Papua
Salah satu kegiatan dari tentara nasional indonesia angkatan darat (TNI-AD) yaitu melakukan tentara manunggal membangun kampung (TMMD) yang didalamnya merupakan keterlibatan dari semua TNI dalam suka maupun duka bagi kehidupan rakyat, dengan melakukan kegiatan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh TNI AD diseluruh indonesia mulai dari sabang hingga merauke.Untuk itu kegiatan tersebut juga merupakan program utama yang akan dilakukan oleh TNI-AD yang bertugas di kabupaten teluk bintuni. Demikian dikemukakan oleh Danramil Kabupaten Teluk Bintuni, Kapten Infantri, Gito kepada wartawan belum lama ini dibintuni.Ia juga mengatakan bahwa tugas dari TNI-AD adalah sebagai penegak keamanan serta pengayom bagi masyarakat, untuk itu guna membangun kabupaten ini menuju kabupaten yang baru, kita dari pihak TNI-AD akan melakukan kegiatan TMMD.Pasalnya, setiap kegiatan program TMMD yang akan dilakukan khususnya diwilayah kerjanya, diantaranya meliputi distrik bintuni, distrik arandai dan distrik tembuni. “ Ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak TNI-AD khususnya diwilayah kerjanya yaitu melalui salah satu pelaksanaan program TMMD. Untuk kegiatan ini belum dapat dipastikan namun, dengan jelas saya mau katakan bahwa ditargetkan pelaksanaannya akan diadakan pada bulan agustus mendatang,”jelas Danramil Teluk Bintuni saat bincang-bincang dengan Fajar Papua belum lama ini di bintuni.Ia mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan TMMD ini pihaknya akan menungguh amanah dari Kodim Manokwari. “Ya, jika sudah ada amanah dari kodim di manokwari kepada kita disini, maka barulah kita mulai melakukan kegiatan tersebut diatas baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, sehingga dengan sendirinya pembangunan khususnya di kabupaten teluk bintuni akan maju,”ungkapnya.Ditambahkannya, dengan melakukan kegiatan TMMD ini bukan berarti baru saja dilakukan didaerah ini tetapi kegiatan ini sudah menjadi program dari TNI-AD guna membangun desa. Sehingga diharapkan agar setelah diadakannya kegiatan TMMD pihaknya pun juga membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemda bahkan masyarakat setempat. Sebab jika sebaliknya tidak ada dukungan dari masyarakat berarti keberadaan TNI-AD tidak ada serta kegiatan yang diprogramkan oleh TNI-AD itu tidak akan tercapai. (jim)
Salah satu kegiatan dari tentara nasional indonesia angkatan darat (TNI-AD) yaitu melakukan tentara manunggal membangun kampung (TMMD) yang didalamnya merupakan keterlibatan dari semua TNI dalam suka maupun duka bagi kehidupan rakyat, dengan melakukan kegiatan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh TNI AD diseluruh indonesia mulai dari sabang hingga merauke.Untuk itu kegiatan tersebut juga merupakan program utama yang akan dilakukan oleh TNI-AD yang bertugas di kabupaten teluk bintuni. Demikian dikemukakan oleh Danramil Kabupaten Teluk Bintuni, Kapten Infantri, Gito kepada wartawan belum lama ini dibintuni.Ia juga mengatakan bahwa tugas dari TNI-AD adalah sebagai penegak keamanan serta pengayom bagi masyarakat, untuk itu guna membangun kabupaten ini menuju kabupaten yang baru, kita dari pihak TNI-AD akan melakukan kegiatan TMMD.Pasalnya, setiap kegiatan program TMMD yang akan dilakukan khususnya diwilayah kerjanya, diantaranya meliputi distrik bintuni, distrik arandai dan distrik tembuni. “ Ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak TNI-AD khususnya diwilayah kerjanya yaitu melalui salah satu pelaksanaan program TMMD. Untuk kegiatan ini belum dapat dipastikan namun, dengan jelas saya mau katakan bahwa ditargetkan pelaksanaannya akan diadakan pada bulan agustus mendatang,”jelas Danramil Teluk Bintuni saat bincang-bincang dengan Fajar Papua belum lama ini di bintuni.Ia mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan TMMD ini pihaknya akan menungguh amanah dari Kodim Manokwari. “Ya, jika sudah ada amanah dari kodim di manokwari kepada kita disini, maka barulah kita mulai melakukan kegiatan tersebut diatas baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, sehingga dengan sendirinya pembangunan khususnya di kabupaten teluk bintuni akan maju,”ungkapnya.Ditambahkannya, dengan melakukan kegiatan TMMD ini bukan berarti baru saja dilakukan didaerah ini tetapi kegiatan ini sudah menjadi program dari TNI-AD guna membangun desa. Sehingga diharapkan agar setelah diadakannya kegiatan TMMD pihaknya pun juga membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemda bahkan masyarakat setempat. Sebab jika sebaliknya tidak ada dukungan dari masyarakat berarti keberadaan TNI-AD tidak ada serta kegiatan yang diprogramkan oleh TNI-AD itu tidak akan tercapai. (jim)
Instruksi Kapolres, di Ikuti semua Pengendara Kendaraan Rodu
Bintuni, Fajar Papua
Instruksi Kapolres Teluk Bintuni tentang penggunaan helm standar khususnya bagi pengendara kendaraan roda dua (rodu) turut diikuti oleh semua pengendara rodu Sesuai.Sesuai pantauan wartawan media koran ini, sejak dimulainya instruksi kapolres pada tanggal 1 juli lalu hingga berita ini diturunkan, semua pengendara kendaraan rodu secara serempak mematuhi instruksi dari Kapolres.Salah satu tukang ojek yang engan namanya dikorankan, kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga dengan instruksi dari Kapolres teluk bintuni. “Ya, saya sanggat bangga dan senang walaupun kabupaten ini baru definitif tetapi secara tahap demi tahap peraturan-peraturan mulai nampak. Salah satunya melalui instruksi kapolres teluk bintuni guna mengoptimalkan penggunaan helm standar bagi semua pengendara rodu.”tukasnya dengan respon.kepada wartawan Fajar Papua baru lalu diruang kerjanya, Kapolres Teluk Bintuni, Kompol Piet Renmaur mengatakan bahwa dirinya juga turut bangga serta apresiasi kepada semua elemen masyarakat yang sudah mematuhi instruksinya sebab apa yang disampaikan pada saat HUT Bhayangkara lalu untuk menertibkan pemakaian helm standar secara kompak dan serempak dilakukannya.“Saya berterima kasih serta terkesan baik kepada masyarakat ini memang karena dengan adanya instruksi saya untuk mulai tanggal 1 Juli 2006 ini kita mulai menggunakan pemakaian Helm Standar bagi setiap pengendara kendaranan roda dua, dan semuanya ini telah dilakukan dengan baik.”tegasnya.Lanjutnya, beberapa bulan kedepan akan pula ditertibkan untuk yang boncengpun memakai helm standar, tetapi kalau untuk sekarang ini cuma hanya yang pengendara yang diwajibkan untuk memakai helm standar. “Terus terang saja jika pengendara tersebut tidak memakai helm standar kita akan tahan motor dan kita akan menyuruh dia kembali kerumahnya guna mengambil helm standar,”jelasnya.Sementara ini, kata Kapolres bahwa kita belum memeriksa benar-benar tetapi sebagai himbauan kepada semua pengendara atau pemilik kendaraan untuk dapat mengurus STNK dan Pajak, sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan jangan sampai terdapat, jadi sekali lagi diingatkan bahwa tolong segera dapat diurus.“Walaupun saat ini pengurusannya masih di manokwari namun dalam bulan ini atau bulan depan itu sudah ada disini sebab kepala dinas perekda sekarang lagi mengurus Kantor Samsat sementara di sini, kalau untuk peralatannya sudah masuk tinggal komputer yang belum masuk. Akhirnya bagi setiap pengendara yang akan mau mengendara sebelum mengendarai kendaraan anda jangan lupa memakai helm standar serta mempersiapkan perlengakapan surat seperti SIM, STNK serta Pajak.”harap Kapolres. (jim)
Instruksi Kapolres Teluk Bintuni tentang penggunaan helm standar khususnya bagi pengendara kendaraan roda dua (rodu) turut diikuti oleh semua pengendara rodu Sesuai.Sesuai pantauan wartawan media koran ini, sejak dimulainya instruksi kapolres pada tanggal 1 juli lalu hingga berita ini diturunkan, semua pengendara kendaraan rodu secara serempak mematuhi instruksi dari Kapolres.Salah satu tukang ojek yang engan namanya dikorankan, kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga dengan instruksi dari Kapolres teluk bintuni. “Ya, saya sanggat bangga dan senang walaupun kabupaten ini baru definitif tetapi secara tahap demi tahap peraturan-peraturan mulai nampak. Salah satunya melalui instruksi kapolres teluk bintuni guna mengoptimalkan penggunaan helm standar bagi semua pengendara rodu.”tukasnya dengan respon.kepada wartawan Fajar Papua baru lalu diruang kerjanya, Kapolres Teluk Bintuni, Kompol Piet Renmaur mengatakan bahwa dirinya juga turut bangga serta apresiasi kepada semua elemen masyarakat yang sudah mematuhi instruksinya sebab apa yang disampaikan pada saat HUT Bhayangkara lalu untuk menertibkan pemakaian helm standar secara kompak dan serempak dilakukannya.“Saya berterima kasih serta terkesan baik kepada masyarakat ini memang karena dengan adanya instruksi saya untuk mulai tanggal 1 Juli 2006 ini kita mulai menggunakan pemakaian Helm Standar bagi setiap pengendara kendaranan roda dua, dan semuanya ini telah dilakukan dengan baik.”tegasnya.Lanjutnya, beberapa bulan kedepan akan pula ditertibkan untuk yang boncengpun memakai helm standar, tetapi kalau untuk sekarang ini cuma hanya yang pengendara yang diwajibkan untuk memakai helm standar. “Terus terang saja jika pengendara tersebut tidak memakai helm standar kita akan tahan motor dan kita akan menyuruh dia kembali kerumahnya guna mengambil helm standar,”jelasnya.Sementara ini, kata Kapolres bahwa kita belum memeriksa benar-benar tetapi sebagai himbauan kepada semua pengendara atau pemilik kendaraan untuk dapat mengurus STNK dan Pajak, sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan jangan sampai terdapat, jadi sekali lagi diingatkan bahwa tolong segera dapat diurus.“Walaupun saat ini pengurusannya masih di manokwari namun dalam bulan ini atau bulan depan itu sudah ada disini sebab kepala dinas perekda sekarang lagi mengurus Kantor Samsat sementara di sini, kalau untuk peralatannya sudah masuk tinggal komputer yang belum masuk. Akhirnya bagi setiap pengendara yang akan mau mengendara sebelum mengendarai kendaraan anda jangan lupa memakai helm standar serta mempersiapkan perlengakapan surat seperti SIM, STNK serta Pajak.”harap Kapolres. (jim)
Masyarakat Fafruwar akan Gabung dengan Kab. Fak-Fak, Jika Pemkab Bintuni hanya Janji Tinggal Janji
Babo, Fajar Papua
Tiga kampung yang ada di Distrik Fafurwar ibu kota distrik fruata, yaitu Kampung Mabrema, Mariedi dan kampung Yendo Taniba merasa kesal atas janji-janji dari beberapa oknum pegawai pemda kabupaten teluk bintuni yang mana beberapa waktu lalu telah berjanji kepada masyarakat di tiga kampung tersebut yaitu pemda akan memberikan bantuan pembangunan perumahan sosial bagi masyarakat, pembangunan sekolah, air bersih serta jalan, namun hingga sampai saat ini, dapat dikatakan hanyalah janji tinggal janji dan telah menipu rakyat kecil, sehingga jika terulang lagi pada tahun 2006 ini kita dari masyarakat yang ada di tiga kampung telah sepakat dan putuskan untuk bergabung dengan kabupaten Fak-Fak. Tegas Tokoh Masyarakat Distrik Fafurwar, Titus Nafurbenan kepada Fajar Papua baru lalu di Babo.Dikatakan lebih lanjut, kalau sudah janji harus ada realisasinya, tetapi buktinya tidak ada realisasi hingga sampai saat ini. Maka itu mewakili masyarakat yang ada di distrik fafurwar sangat berharap baik kepada pemerintah kabupaten teluk bintuni dan kepada kepala distrik yang baru agar dapat jelih melihat kekurangan-kekuarangan yang ada di masyarakat, sehingga pada dasarnya kita yang ada distrik ini pun juga ingin maju dan sejahtera sama seperti masyarakat yang ada di kota atau di daerah-daerah lain, maju dalam arti pembangunannya di kampung-kampung. Pembangunan bisa maju asal saja ada yang mau peduli dalam arti dimaksud adalah pemda dan distrik harus dapat jelih dan membukia mata. “Jadi masalah-masalah yang belum terealisasi oleh pemda seperti pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), transportasi laut yang tidak ada, pendidikan dalam hal bangunan sekolah yang telah rusak dan perlu direhap kembali, perumahan sosial, air bersih, jalan dan lain-lainnya harapan kami supaya pemerintah bisa buka mata untuk melihat semua hal ini,”tegasnya dengan berharap.Jelasnya, mengenai jalan memang perusahaan yang pernah merintis jalan tetapi saat ini sudah rusak berat, untuk hal ini semuanya kita berbicara atas kebenaran, sebab kondisi di kampung sudah di ketahui oleh pihak pemda dimana beberapa hari lalu datang dalam kunker di distrik fafurwar dalam rangkah mengantar pengantar tugas kepala distrik baru. Sehingg sudah sangat jelas bahwa kekurangan-kekurang di distrik fafurwar terutama di tiga kampung ini. Untuk itu sekali lagi selaku masyarakat distrik fafurwar sangan mengharapkan agar pemda kabupaten teluk bintuni harus jelih.Kepada kadistrik yang lama harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap penyalagunaan dana milkik masyarakat atau rakyat seperti; bantuan BBM, Bantuan Operasional masyarakat kmpung, bantuan uang keagamaan dan lain-lainnya. Tidak ada Realisasi pemda dan distrik, masyarakat putuskan untuk bergabung dengan kabupaten Fak-Fak!“Kami mohon agar kalau pemda dan distrik sudah janji harus pula direalisasikan di lapangan dan jangan hanya janji tingga janji. Jika untuk semua hal ini pemda dan distrik tidak laksanakan dalam tahun ini (tahun 2006-red) berarti kami masyarakat telah bersepakat dan telah memutuskan untuk dapat bergabung dengan kabupaten Fak-Fak.”tegasnya. (jim)
Tiga kampung yang ada di Distrik Fafurwar ibu kota distrik fruata, yaitu Kampung Mabrema, Mariedi dan kampung Yendo Taniba merasa kesal atas janji-janji dari beberapa oknum pegawai pemda kabupaten teluk bintuni yang mana beberapa waktu lalu telah berjanji kepada masyarakat di tiga kampung tersebut yaitu pemda akan memberikan bantuan pembangunan perumahan sosial bagi masyarakat, pembangunan sekolah, air bersih serta jalan, namun hingga sampai saat ini, dapat dikatakan hanyalah janji tinggal janji dan telah menipu rakyat kecil, sehingga jika terulang lagi pada tahun 2006 ini kita dari masyarakat yang ada di tiga kampung telah sepakat dan putuskan untuk bergabung dengan kabupaten Fak-Fak. Tegas Tokoh Masyarakat Distrik Fafurwar, Titus Nafurbenan kepada Fajar Papua baru lalu di Babo.Dikatakan lebih lanjut, kalau sudah janji harus ada realisasinya, tetapi buktinya tidak ada realisasi hingga sampai saat ini. Maka itu mewakili masyarakat yang ada di distrik fafurwar sangat berharap baik kepada pemerintah kabupaten teluk bintuni dan kepada kepala distrik yang baru agar dapat jelih melihat kekurangan-kekuarangan yang ada di masyarakat, sehingga pada dasarnya kita yang ada distrik ini pun juga ingin maju dan sejahtera sama seperti masyarakat yang ada di kota atau di daerah-daerah lain, maju dalam arti pembangunannya di kampung-kampung. Pembangunan bisa maju asal saja ada yang mau peduli dalam arti dimaksud adalah pemda dan distrik harus dapat jelih dan membukia mata. “Jadi masalah-masalah yang belum terealisasi oleh pemda seperti pembangunan puskesmas pembantu (Pustu), transportasi laut yang tidak ada, pendidikan dalam hal bangunan sekolah yang telah rusak dan perlu direhap kembali, perumahan sosial, air bersih, jalan dan lain-lainnya harapan kami supaya pemerintah bisa buka mata untuk melihat semua hal ini,”tegasnya dengan berharap.Jelasnya, mengenai jalan memang perusahaan yang pernah merintis jalan tetapi saat ini sudah rusak berat, untuk hal ini semuanya kita berbicara atas kebenaran, sebab kondisi di kampung sudah di ketahui oleh pihak pemda dimana beberapa hari lalu datang dalam kunker di distrik fafurwar dalam rangkah mengantar pengantar tugas kepala distrik baru. Sehingg sudah sangat jelas bahwa kekurangan-kekurang di distrik fafurwar terutama di tiga kampung ini. Untuk itu sekali lagi selaku masyarakat distrik fafurwar sangan mengharapkan agar pemda kabupaten teluk bintuni harus jelih.Kepada kadistrik yang lama harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap penyalagunaan dana milkik masyarakat atau rakyat seperti; bantuan BBM, Bantuan Operasional masyarakat kmpung, bantuan uang keagamaan dan lain-lainnya. Tidak ada Realisasi pemda dan distrik, masyarakat putuskan untuk bergabung dengan kabupaten Fak-Fak!“Kami mohon agar kalau pemda dan distrik sudah janji harus pula direalisasikan di lapangan dan jangan hanya janji tingga janji. Jika untuk semua hal ini pemda dan distrik tidak laksanakan dalam tahun ini (tahun 2006-red) berarti kami masyarakat telah bersepakat dan telah memutuskan untuk dapat bergabung dengan kabupaten Fak-Fak.”tegasnya. (jim)
Dari Kegiatan TOT Musrembang : "Top Down-Botomm up Planning" Inti dari Konsep Perencanaan Pembangunan di Kab. Teluk Bintuni
Bintuni, Fajar Papua
Kegiatan training of trainer (TOT) musyawarah rencana pembangunan (musrembang) distrik dan kampung pemerintah kabupaten teluk bintuni bekerjasama dengan yayasan inovasi pemerintah daerah (YIPD) berlangsung selama kurang lebih dua hari, senin (17/7) dan selasa (18/7).Kegiatan TOT ini berlangsung di aula kantor bupati, dan terlihat hadir dalam kegiatan ini pimpinan intansi badan, dinas, kantor dan bagian dilingkungan pemerintah kabupaten teluk bintuni, kepala-kepala distrik se kabupaten teluk bintuni, pimpinan YIPD serta para undangan lainnya.Ketua Panitia, Drs. Ajumat Fimbay, MBA dalam laporannya mengatakan berdasarkan surat edaran Mendagri dan kepala Bappenas nomor: 1181/MM.PPN/02/2006050/244/SJ tahun 2006 tentang diadakannya kegiatan TOT musrembang tahun 2006 dilingkungan pemerintah kabupaten teluk bintuni dengan perihal ‘Petunjuk teknis penyelenggara musrembang’. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai acuan dalam menyusun program perencanaan pembangunan kabupatren teluk bintuni untuk tingkat distrik dan kampung, sehingga pembangunan kabupaten teluk bintuni kedepan dapat maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah teluk bintuni dalam hal ini sebagai konsep perencanaan pembangunan kabupaten teluk bintuni akan memadukan konsep ‘Top down- Botomm up Planning’. Lanjutnya, dalam perencanaan kedepan masyarakat dapat terlibat aktif memberikan masukan-masukan dan sebagai kontrol terhadap hasil pembangunan sehingga proses evaluasi (monitoring) dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan.Tema yang dipakai pada kegiatan TOT ini adalah ‘Dengan musrembang distrik dan kampung kita tingkatkan perencanaan partisipasi dalam RAPBD 2007. Bupati Teluk Bintuni, drg. Alfons Manibuy, DESS melalui Pjs. Bapedda, Drs. Ec. Jusak Karubuy, M.Si mengatakan dalam sambutan bahwa mengapa TOT ini perlu dilakukan? Sebelum kita masuk pada musrembang ada rencana kedepan bahwa setelah habis TOT ini akan turun ke distrik dan ke kampung untuk melakukan musrembang. Jadi, ajak Karubuy dengan tegas bahwa mari kita buat TOT ini sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan. Kita mulai lakukan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (Top Down-Bottom up Planning) yang mana akan kita identifikasikan bersama-sama. Mungkin itu sangat perlu untuk membangun bintuni kedepan yaitu bintuni baru yang kita harapkan antara pembangunan di distrik, kampung dan di kota akan bertumbuh didalam musrembang. Sebagaimana kita harus mengetahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, disitu kita melihat bahwa perencanaan adalah suatu masa depan yang tepat untuk kita membangun satu distrik.“Jadi jika kita membuat suatu perencanaan yang tidak tepat katakan kita akan membuat perencanaan tetapi tidak akan terealisasi, maka dikatakan perencanaan itu belum tepat. Jadi pada saat musrembang itu ada aspirasi dari masyarakat apa yang dingingkan dari masyarakat, kita akan temukan nanti didalam musrembang di tingkat distrik.Jadi banyak sekali permintaan, kebutuhan dan banyak sekali keinginan kita sebagai aparatur pemerintah kita harus bisa dapat melihat mana yang prioritas utama yang kita harus naikan sebagai suatu fokus yang kita akan bawah ke musrembang kabupaten.”ujar karubuy.Lanjutnya, didalam perencanaan kerja kita harus melihat dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, siapa yang mau melaksanakan maka itu dapat dulu dilihat dari sumber dayanya. ada yang mengatakan bahwa kita punya sumber daya banyak tetapi pada saat pelaksanaannya terjadi kebingungan, lebih baik sedikit tetapi itu menyentuh masyarakat dan itu yang diharapakan, dibutuhkan data dan informasi.TOT ini untuk mempersiapkan kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung pada musrembang yang akan dilaksanakan dua minggu setelah TOT ini bertakhir dengan tujuan supaya kita satu tujuan supaya kita satu presepsi dalam menyusun perencanaan pembangunan dari kampung distrik sampai ke kabupaten.Nanti ada LSM yang membantu ke kampung untuk membantu membuat program, jadi Bappeda akan turun kedistrik untuk lakukan musrembang distrik, jadi dengan dari kampung mereka membuat dokumen bawah ke distrik setelah itu Bappeda turun kita membuat musrembang distrik mengankat hasil musyawarah kampung itu kedistrik dan dari distrik kita akan bawah ke musrembang kabupaten.Jadi kita harapakan sebelum musrembang distrik setiap dinas harus membuat prioritas-prioritas pembangunan kedistrik katakan saja misalnya bidang pertanian, air bersih dan sebagainya. Tambah karubuy. (jim)
Kegiatan training of trainer (TOT) musyawarah rencana pembangunan (musrembang) distrik dan kampung pemerintah kabupaten teluk bintuni bekerjasama dengan yayasan inovasi pemerintah daerah (YIPD) berlangsung selama kurang lebih dua hari, senin (17/7) dan selasa (18/7).Kegiatan TOT ini berlangsung di aula kantor bupati, dan terlihat hadir dalam kegiatan ini pimpinan intansi badan, dinas, kantor dan bagian dilingkungan pemerintah kabupaten teluk bintuni, kepala-kepala distrik se kabupaten teluk bintuni, pimpinan YIPD serta para undangan lainnya.Ketua Panitia, Drs. Ajumat Fimbay, MBA dalam laporannya mengatakan berdasarkan surat edaran Mendagri dan kepala Bappenas nomor: 1181/MM.PPN/02/2006050/244/SJ tahun 2006 tentang diadakannya kegiatan TOT musrembang tahun 2006 dilingkungan pemerintah kabupaten teluk bintuni dengan perihal ‘Petunjuk teknis penyelenggara musrembang’. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai acuan dalam menyusun program perencanaan pembangunan kabupatren teluk bintuni untuk tingkat distrik dan kampung, sehingga pembangunan kabupaten teluk bintuni kedepan dapat maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah teluk bintuni dalam hal ini sebagai konsep perencanaan pembangunan kabupaten teluk bintuni akan memadukan konsep ‘Top down- Botomm up Planning’. Lanjutnya, dalam perencanaan kedepan masyarakat dapat terlibat aktif memberikan masukan-masukan dan sebagai kontrol terhadap hasil pembangunan sehingga proses evaluasi (monitoring) dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan.Tema yang dipakai pada kegiatan TOT ini adalah ‘Dengan musrembang distrik dan kampung kita tingkatkan perencanaan partisipasi dalam RAPBD 2007. Bupati Teluk Bintuni, drg. Alfons Manibuy, DESS melalui Pjs. Bapedda, Drs. Ec. Jusak Karubuy, M.Si mengatakan dalam sambutan bahwa mengapa TOT ini perlu dilakukan? Sebelum kita masuk pada musrembang ada rencana kedepan bahwa setelah habis TOT ini akan turun ke distrik dan ke kampung untuk melakukan musrembang. Jadi, ajak Karubuy dengan tegas bahwa mari kita buat TOT ini sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan. Kita mulai lakukan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (Top Down-Bottom up Planning) yang mana akan kita identifikasikan bersama-sama. Mungkin itu sangat perlu untuk membangun bintuni kedepan yaitu bintuni baru yang kita harapkan antara pembangunan di distrik, kampung dan di kota akan bertumbuh didalam musrembang. Sebagaimana kita harus mengetahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, disitu kita melihat bahwa perencanaan adalah suatu masa depan yang tepat untuk kita membangun satu distrik.“Jadi jika kita membuat suatu perencanaan yang tidak tepat katakan kita akan membuat perencanaan tetapi tidak akan terealisasi, maka dikatakan perencanaan itu belum tepat. Jadi pada saat musrembang itu ada aspirasi dari masyarakat apa yang dingingkan dari masyarakat, kita akan temukan nanti didalam musrembang di tingkat distrik.Jadi banyak sekali permintaan, kebutuhan dan banyak sekali keinginan kita sebagai aparatur pemerintah kita harus bisa dapat melihat mana yang prioritas utama yang kita harus naikan sebagai suatu fokus yang kita akan bawah ke musrembang kabupaten.”ujar karubuy.Lanjutnya, didalam perencanaan kerja kita harus melihat dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, siapa yang mau melaksanakan maka itu dapat dulu dilihat dari sumber dayanya. ada yang mengatakan bahwa kita punya sumber daya banyak tetapi pada saat pelaksanaannya terjadi kebingungan, lebih baik sedikit tetapi itu menyentuh masyarakat dan itu yang diharapakan, dibutuhkan data dan informasi.TOT ini untuk mempersiapkan kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung pada musrembang yang akan dilaksanakan dua minggu setelah TOT ini bertakhir dengan tujuan supaya kita satu tujuan supaya kita satu presepsi dalam menyusun perencanaan pembangunan dari kampung distrik sampai ke kabupaten.Nanti ada LSM yang membantu ke kampung untuk membantu membuat program, jadi Bappeda akan turun kedistrik untuk lakukan musrembang distrik, jadi dengan dari kampung mereka membuat dokumen bawah ke distrik setelah itu Bappeda turun kita membuat musrembang distrik mengankat hasil musyawarah kampung itu kedistrik dan dari distrik kita akan bawah ke musrembang kabupaten.Jadi kita harapakan sebelum musrembang distrik setiap dinas harus membuat prioritas-prioritas pembangunan kedistrik katakan saja misalnya bidang pertanian, air bersih dan sebagainya. Tambah karubuy. (jim)
Kompol Piet Renmaur: "Pengamanan di Wilayah LNG Tangguh Sangat Penting”
Bintuni, Fajar Papua
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di perusahaan terbesar ke dua setelah PT Freeport Indonesia yakni, LNG Tangguh, lewat pertemuan beberapa waktu lalu di Aula Mapolresta antara Tim dari Polda Papua, BP Migas dan Polres bintuni adalah mensosialisasikan kerja sama Polda dengan BP migas tentang pengamanan di proyek LNG Tangguh. Demikian hal ini dikemukakan oleh Kapolres Teluk Bintuni, Kompol Piet Renmaur kepada Fajar Papua baru lalu di ruang kerjanya.Dikatakan lebih lanjut, inti dari kegiatan itu kita sosialisasikan mengenai tenaga kerja serta pengamanan di proyek LNG Tangguh. Sebab pengamanan itu sangat penting guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga melalui materi yang di sosialisasikan pada saat itu tentang ‘Bagaimana menangani kasus kasus-kasus yang ada di LNG Tangguh’. Pasalnya hingga saat ini yang mengamankan dan menangani disana adalah Security, maka tugas penting dari polisi selanjutnya hanya mengantisipasi setelah apabila pihak keamanan atau security tidak bisa menyelesaikan persoalan, baru polisi bisa masuk.“Sementara ini yang menangani disana adalah Security sedangkan polisi belum bisa masuk, artinya jika kalau dia sudah tidak mampu lagi baru polisi bisa masuk. Kalau untuk COP itu hanya ada di arandai dan babo, tetapi kita dari polres bintuni belum memanfaatkan mereka bertugas di LNG Tangguh tetapi sementara ini hanya kita manfaatkan mereka hanya bertugas di kampung-kampung masing-masing,”ungkapnya.Saat ditanya ada masalah-masalah apa yang terjadi disana, jawab Kapolres, memang di lokasi LNG Tangguh ada masyarakat yang pernah membuat surat untuk menuntut hak ulayat. Itu disebabkan karena memang penerimaan anggota disana atau tenaga baru disana rupanya banyak membawah orang dari luar tanpa menerima orang asli papua disini, itu sudah sangat terjadi masalah. Maka itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak kepolisian khususnya yang bertugas di wilayah kabupaten teluk bintuni ikut menyelesaikan masalah itu, sehingga persoalan bisa di selesaikan baik.Kepada pimpinan BP, baik BP Migas dan BP Indonesia jika disaat menerima tenaga kerja baru itu jangan sampai terjadi hal kurang baik. Kita harapkan agar penerimaan anggota baru atau tenaga kerja baru disana itu jangan sampai terjadi begitu, artinya kalau tenaga kerja yang non skill boleh menerima saudara-saudara kita yang ada disini, sedangkan yang skill itu bisa diambil dari luar.“Jangan dua-duanya diambil dari luar, jika kalau tenaga yang skil boleh-boleh saja didatangtkan dari luar tetapi kalau tenaga yang non skil tidak perlu lagi didatangkan dari luar, sebab tenaga asli daerah ada banyak.”tegas kapolres. (jim)
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di perusahaan terbesar ke dua setelah PT Freeport Indonesia yakni, LNG Tangguh, lewat pertemuan beberapa waktu lalu di Aula Mapolresta antara Tim dari Polda Papua, BP Migas dan Polres bintuni adalah mensosialisasikan kerja sama Polda dengan BP migas tentang pengamanan di proyek LNG Tangguh. Demikian hal ini dikemukakan oleh Kapolres Teluk Bintuni, Kompol Piet Renmaur kepada Fajar Papua baru lalu di ruang kerjanya.Dikatakan lebih lanjut, inti dari kegiatan itu kita sosialisasikan mengenai tenaga kerja serta pengamanan di proyek LNG Tangguh. Sebab pengamanan itu sangat penting guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga melalui materi yang di sosialisasikan pada saat itu tentang ‘Bagaimana menangani kasus kasus-kasus yang ada di LNG Tangguh’. Pasalnya hingga saat ini yang mengamankan dan menangani disana adalah Security, maka tugas penting dari polisi selanjutnya hanya mengantisipasi setelah apabila pihak keamanan atau security tidak bisa menyelesaikan persoalan, baru polisi bisa masuk.“Sementara ini yang menangani disana adalah Security sedangkan polisi belum bisa masuk, artinya jika kalau dia sudah tidak mampu lagi baru polisi bisa masuk. Kalau untuk COP itu hanya ada di arandai dan babo, tetapi kita dari polres bintuni belum memanfaatkan mereka bertugas di LNG Tangguh tetapi sementara ini hanya kita manfaatkan mereka hanya bertugas di kampung-kampung masing-masing,”ungkapnya.Saat ditanya ada masalah-masalah apa yang terjadi disana, jawab Kapolres, memang di lokasi LNG Tangguh ada masyarakat yang pernah membuat surat untuk menuntut hak ulayat. Itu disebabkan karena memang penerimaan anggota disana atau tenaga baru disana rupanya banyak membawah orang dari luar tanpa menerima orang asli papua disini, itu sudah sangat terjadi masalah. Maka itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak kepolisian khususnya yang bertugas di wilayah kabupaten teluk bintuni ikut menyelesaikan masalah itu, sehingga persoalan bisa di selesaikan baik.Kepada pimpinan BP, baik BP Migas dan BP Indonesia jika disaat menerima tenaga kerja baru itu jangan sampai terjadi hal kurang baik. Kita harapkan agar penerimaan anggota baru atau tenaga kerja baru disana itu jangan sampai terjadi begitu, artinya kalau tenaga kerja yang non skill boleh menerima saudara-saudara kita yang ada disini, sedangkan yang skill itu bisa diambil dari luar.“Jangan dua-duanya diambil dari luar, jika kalau tenaga yang skil boleh-boleh saja didatangtkan dari luar tetapi kalau tenaga yang non skil tidak perlu lagi didatangkan dari luar, sebab tenaga asli daerah ada banyak.”tegas kapolres. (jim)
Penerimaan SMA Perintis Babo Angkatan I Diterima 40-45 Siswa/i
Babo, Fajar Papua
Target penerimaan siswa/I angkatan pertama sekolah menengah atas (SMA) Perintis Babo kabupaten teluk bintuni sebanyak kurang lebih 40-45 siswa/I, dari 40-45 siswa/I yang menjadi target penerimaan, namun hingga berita ini diturunkan jumlah siswa/I yang telah mendaftar sebanyak 21 anak. Alasan dari kurangnya target penerimaan siswa/I disebabkan karena belum adanya bangunan sekolah, maka itu sementara ini masih dipakai satu ruangan SMP yang akan digunakan dan dipakai oleh SMA Perintis bersamaan dengan ruangan sekolah milik SMP Negeri I Babo. Demikian dikemukakan oleh koordinator sementara penerimaan siswa/I baru SMA Perintis Babo, Solikhudin, S.Pd kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (15/7) baru lalu di babo.Solikhudin yang juga adalah Kepala SMP Negeri I Babo ini menegaskan bahwa mengingat karena tidak ada tenaga guru pengajar tetap maka sementara ini guru-guru SMP yang punya skil diperbantukan guna membantu mengajar di SMA sambil menungguh pimpinan sekolah dan staf-staf guru yang definitif atau tetap.“Kami berharap agar pihak pemerintah dalam hal ini dinas terkait yakni P K dan P untuk dapat menempatkan kepala sekolah tetap yang senior dan penanggung jawab, sehingga pada prinsipnya supaya kelak sekolah ini dapat berjalan dengan baik.”ungkapnya dengan tegas.Tanah lokasi yang akan dipakai untuk pembangunan SMA Perintis sudah siap dan tidak ada masalah. Pasalnya jika tanah itu dikatakan tidak bermasalah apabila telah diselesaikan penyelesaian secara adat Siswa/I SMA Perintis akan melakukan kegiatan masa orientasi siswa (MOS) bersamaan dengan siswa/I SMP Negeri I Babo yang diadakan selama dua hari terhitung hari senin (17/7) hingga berakhir hari selasa (18/7) kemarin.Ujarnya, mengingat karena sekolah mines maka pendaftaran siswa/I baru SMA dipungut biaya operasional sementara sebesar Rp. 100.000,- untuk pemungutan biaya tersebut diputuskan bersama melalui koordinasi antara panitia, komite sekolah dan orang tua siswa/i. (jim)
Target penerimaan siswa/I angkatan pertama sekolah menengah atas (SMA) Perintis Babo kabupaten teluk bintuni sebanyak kurang lebih 40-45 siswa/I, dari 40-45 siswa/I yang menjadi target penerimaan, namun hingga berita ini diturunkan jumlah siswa/I yang telah mendaftar sebanyak 21 anak. Alasan dari kurangnya target penerimaan siswa/I disebabkan karena belum adanya bangunan sekolah, maka itu sementara ini masih dipakai satu ruangan SMP yang akan digunakan dan dipakai oleh SMA Perintis bersamaan dengan ruangan sekolah milik SMP Negeri I Babo. Demikian dikemukakan oleh koordinator sementara penerimaan siswa/I baru SMA Perintis Babo, Solikhudin, S.Pd kepada wartawan Fajar Papua saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (15/7) baru lalu di babo.Solikhudin yang juga adalah Kepala SMP Negeri I Babo ini menegaskan bahwa mengingat karena tidak ada tenaga guru pengajar tetap maka sementara ini guru-guru SMP yang punya skil diperbantukan guna membantu mengajar di SMA sambil menungguh pimpinan sekolah dan staf-staf guru yang definitif atau tetap.“Kami berharap agar pihak pemerintah dalam hal ini dinas terkait yakni P K dan P untuk dapat menempatkan kepala sekolah tetap yang senior dan penanggung jawab, sehingga pada prinsipnya supaya kelak sekolah ini dapat berjalan dengan baik.”ungkapnya dengan tegas.Tanah lokasi yang akan dipakai untuk pembangunan SMA Perintis sudah siap dan tidak ada masalah. Pasalnya jika tanah itu dikatakan tidak bermasalah apabila telah diselesaikan penyelesaian secara adat Siswa/I SMA Perintis akan melakukan kegiatan masa orientasi siswa (MOS) bersamaan dengan siswa/I SMP Negeri I Babo yang diadakan selama dua hari terhitung hari senin (17/7) hingga berakhir hari selasa (18/7) kemarin.Ujarnya, mengingat karena sekolah mines maka pendaftaran siswa/I baru SMA dipungut biaya operasional sementara sebesar Rp. 100.000,- untuk pemungutan biaya tersebut diputuskan bersama melalui koordinasi antara panitia, komite sekolah dan orang tua siswa/i. (jim)
Kasi Pendas Serah Terima Jabatan Kepala SD YPPK Yaru dan Aroba
Babo, Fajar Papua
Bertempat di SD Inpres Babo, Senin (17/7) lalu diadakannya serah terima jabatan kepala sekolah dasar (SD) YPPK Yaru dan Aroba oleh Kepala Seksi pengembangan pendidikan dasar dan kurikulum Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (P K & P) Kabupaten Teluk Bintuni, P.E. Nafurbenan. Serah terima jabatan yang dilakukan selama sehari dihadiri Kadistrik Babo yang diwakili oleh Staf Harian, Kepala Kampung Babo, Kepala Kampung Yaru dan Aroba, kepala-kepala sekolah dilingkungan SD negeri dan swasta babo, PSW YPPK babo, Tokoh Masyarakat serta para undangan lainnya. Kepala sekolah lama yakni, Engel Yawehni (Kepsek Lama SD YPPK Yaru) dan Melianus Arfa (Kepsek Lama SD YPPK Aroba), selaku pihak pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama ini. Kepada kepala yang baru yakni, Yanuarius wamburie selaku Kepsek SD YPPK Yaru dan Petrus Trorba Kepsek SD YPPK Aroba untuk tetap memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan managemen sekolah. Demikian ungkap Kasi Pendas Dinas P K & P Kabupaten Teluk Bintuni, P.E. Nafurbenan dalam sambutannya pada saat serah terima, senin lalu. Ungkapnya lebih rinci, mengingat karena fakta umum telah menunjukkan bahwa dalam mengelolah sekolah diperlukan suatu rencana yang terinci, sehingga tidak terjadi pelaksanaan yang tumpang tindih disebabkan oleh kurang koordinasi, komunikasi yang kurang interaktif, kurang motivasi, tidak transparan, kurang teliti dan kurang dipahami didasarkan atas tugas dan fungsi organisasi.Kurang terprogramnya perencanaan sekolah, tegas Nafurbenan disebabkan karena prestasi kerja yang dicapai oleh sekolah tidak maksimal. Dari ketidakmaksimal itu sering ditimpahkan kepada bawahan yaitu Staf/Guru dengan menyatakan pada mereka bahwa mereka kurang terampil, malas bekerja, hanya menungguh perintah saja bahkan mereka dicap sebagai staf/guru yang kurang disiplin. Dari sisi staf/guru berpendirian sebaliknya bahwa kesalahan itu adalah ulah dari kepala sekolah. Dimana hambatan-hambatan pelaksanaan tugas tersebut diatas, perlu segera diatasi dengan membangun suatu sistem yang dapat menjamin kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.“Hal ini sangat dipahami oleh Dinas P K & P kabupaten teluk bintuni karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu diberikan salah satu teknik peningkatan kenerja kepala sekolah yang cukup sederhana akan tetapi jelas terperinci dan komprehensif yang dapat dengan jelas menggambarkan pekerjaan dari kepala sekolah. Dari cermin pelaksanaan tugas kepala sekolah sudah direncanakan untuk mengikuti penataran, pelatihan tentang kinerja kepala sekolah maupun menagemennya.Kita menyadari bahwa keberhasilan pendidikan disekolah dasar dalam memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak dikemudihan hari. Kepala sekolah dasar sebagai pimpinan satuan pendidikan berkewajiban untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pembinaan, peningkatan dan pengembangan para guru dan staf tata usaha serta menumbuhkan kreativitas dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasalnya, keberhasilan ini dapat dicapai melalui prestasi belajar siswa yang tinggi.”tegasnya kepada kepala sekolah baru. Kepada kepala sekolah diharapkan harus mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi sekolah yang baik seperti, mengadakan perencanaan bulanan, semester maupun tahunan, menyusun laporan yang baik diantaranya laporan bulanan, semester maupun tahunan dan diserahkan kepada pembina pendidikan yakni dinas P K & P, serta mengawasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas maupun diluar kelas dan kegiatan administrasi kesiswaan, personil, keuangan dan sebaginya.Tugas dan fungsi kepala sekolah sangat luas diantaranya adalah memimpin, membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan pihak terkait. Membagi habis tugas-tugas kepala sekolah kepada guru/staf, TU sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pengayoman kepada guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Menciptakan dan mengendalikan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan yang menyenangkan, harmonis dan dinamis. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi Guru/TU serta mendorong guru untuk mendayagunakan sarana dan prasarana SD.”tegas Kasi Pendas mengakhiri sambutannyanya. Demikian sambutannya. (jim)
Bertempat di SD Inpres Babo, Senin (17/7) lalu diadakannya serah terima jabatan kepala sekolah dasar (SD) YPPK Yaru dan Aroba oleh Kepala Seksi pengembangan pendidikan dasar dan kurikulum Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (P K & P) Kabupaten Teluk Bintuni, P.E. Nafurbenan. Serah terima jabatan yang dilakukan selama sehari dihadiri Kadistrik Babo yang diwakili oleh Staf Harian, Kepala Kampung Babo, Kepala Kampung Yaru dan Aroba, kepala-kepala sekolah dilingkungan SD negeri dan swasta babo, PSW YPPK babo, Tokoh Masyarakat serta para undangan lainnya. Kepala sekolah lama yakni, Engel Yawehni (Kepsek Lama SD YPPK Yaru) dan Melianus Arfa (Kepsek Lama SD YPPK Aroba), selaku pihak pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama ini. Kepada kepala yang baru yakni, Yanuarius wamburie selaku Kepsek SD YPPK Yaru dan Petrus Trorba Kepsek SD YPPK Aroba untuk tetap memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan managemen sekolah. Demikian ungkap Kasi Pendas Dinas P K & P Kabupaten Teluk Bintuni, P.E. Nafurbenan dalam sambutannya pada saat serah terima, senin lalu. Ungkapnya lebih rinci, mengingat karena fakta umum telah menunjukkan bahwa dalam mengelolah sekolah diperlukan suatu rencana yang terinci, sehingga tidak terjadi pelaksanaan yang tumpang tindih disebabkan oleh kurang koordinasi, komunikasi yang kurang interaktif, kurang motivasi, tidak transparan, kurang teliti dan kurang dipahami didasarkan atas tugas dan fungsi organisasi.Kurang terprogramnya perencanaan sekolah, tegas Nafurbenan disebabkan karena prestasi kerja yang dicapai oleh sekolah tidak maksimal. Dari ketidakmaksimal itu sering ditimpahkan kepada bawahan yaitu Staf/Guru dengan menyatakan pada mereka bahwa mereka kurang terampil, malas bekerja, hanya menungguh perintah saja bahkan mereka dicap sebagai staf/guru yang kurang disiplin. Dari sisi staf/guru berpendirian sebaliknya bahwa kesalahan itu adalah ulah dari kepala sekolah. Dimana hambatan-hambatan pelaksanaan tugas tersebut diatas, perlu segera diatasi dengan membangun suatu sistem yang dapat menjamin kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.“Hal ini sangat dipahami oleh Dinas P K & P kabupaten teluk bintuni karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu diberikan salah satu teknik peningkatan kenerja kepala sekolah yang cukup sederhana akan tetapi jelas terperinci dan komprehensif yang dapat dengan jelas menggambarkan pekerjaan dari kepala sekolah. Dari cermin pelaksanaan tugas kepala sekolah sudah direncanakan untuk mengikuti penataran, pelatihan tentang kinerja kepala sekolah maupun menagemennya.Kita menyadari bahwa keberhasilan pendidikan disekolah dasar dalam memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak dikemudihan hari. Kepala sekolah dasar sebagai pimpinan satuan pendidikan berkewajiban untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pembinaan, peningkatan dan pengembangan para guru dan staf tata usaha serta menumbuhkan kreativitas dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Pasalnya, keberhasilan ini dapat dicapai melalui prestasi belajar siswa yang tinggi.”tegasnya kepada kepala sekolah baru. Kepada kepala sekolah diharapkan harus mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi sekolah yang baik seperti, mengadakan perencanaan bulanan, semester maupun tahunan, menyusun laporan yang baik diantaranya laporan bulanan, semester maupun tahunan dan diserahkan kepada pembina pendidikan yakni dinas P K & P, serta mengawasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelas maupun diluar kelas dan kegiatan administrasi kesiswaan, personil, keuangan dan sebaginya.Tugas dan fungsi kepala sekolah sangat luas diantaranya adalah memimpin, membina kerja sama dengan orang tua, masyarakat dan pihak terkait. Membagi habis tugas-tugas kepala sekolah kepada guru/staf, TU sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pengayoman kepada guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Menciptakan dan mengendalikan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan yang menyenangkan, harmonis dan dinamis. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi Guru/TU serta mendorong guru untuk mendayagunakan sarana dan prasarana SD.”tegas Kasi Pendas mengakhiri sambutannyanya. Demikian sambutannya. (jim)
12 October 2008
Andi Efendi Simanjuntak: Walkot harus Proaktif, akan Rangkap Jabatan di Pemkot Sorong
Sorong, Fajar Papua
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Sorong, Andy Efendy Simanjuntak, SH mengatakan rangkap jabatan di lingkup jajaran pemerintah kota (pemkot) Sorong perlu diseriusi secara proaktif oleh Walikota bersama-sama dengan pihak Baperjakat saat ini. Sehingga, kedepan wajah pemkot sorong dapat terlihat adanya sosok yang tepat berdasarkan eselon, pangkat dan latar belakang pendidikannya guna menduduki suatu jabatan.
”Ini juga salah satu kendala untuk Pemkot Sorong, karena memang itu masih banyak jabatan-jabatan yang rangkap dan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kita harapkan Walikota Sorong secara serius dan proaktif bisa melihat persoalan ini, karena di kota sorong sendiri ada Baperjakat, kami harapkan supaya Baperjakat dapat berfungsi.”tegasnya.
Menurutnya, menempatkan seorang pejabat jangan hanya karena suka ataupun tidak suka, tetapi tempatkanlah orang yang sesuai dengan jabatan yang diembannya. Jika tidak, maka akan terjadi tumpang tindih dan keragu-raguan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
”Apabila, seseorang sudah menduduki jabatan definitif, maka tupoksinya akan semakin jelas, sebaliknya jika hanya seorang Plh (pelaksana harian-red) atau Plt (pelaksan tugas-red) tentunya akan ada keterbatasan dalam mengambil kebijakkan. Salah satu contoh seperti jabatan sekretaris daerah (Sekda) yang belum definitif, pada hal jabatan dari Sekda itu sangat strategis dalam pemerintahaan,”jelasnya kepada Fajar Papua, diruang kerjanya.
Disisi lain, Efendy juga berharap agar Walikota dapat mengusulkan pejabat yang definitif, dalam rangkah the righ man on the righ please. Jika hal itu masih tertanam didalam pelaksanaan pemerintahaan maka pemerintahan akan berjalan tidak bagus dan tidak mendapat the good governance.
”Sekda sampai dengan saat ini masih plh, kami himbau Waliota harus proaktif guna mengusulkan nama bakal calon sekda dan selanjutnya mendesak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan percepatan pembangunan dengan mendudukan seorang sekda yang definitif. Karena peran, fungsi, tugas, wewenang seorang PLH itu pasti akan timbul keragu-raguan, sementara jabatan Walikota sudah berjalan satu tahun lebih, namun tupoksi dari para PNS belum bisa berfungsi secara maksimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga masih sangat kurang.”tukasnya berharap. (jga)
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Sorong, Andy Efendy Simanjuntak, SH mengatakan rangkap jabatan di lingkup jajaran pemerintah kota (pemkot) Sorong perlu diseriusi secara proaktif oleh Walikota bersama-sama dengan pihak Baperjakat saat ini. Sehingga, kedepan wajah pemkot sorong dapat terlihat adanya sosok yang tepat berdasarkan eselon, pangkat dan latar belakang pendidikannya guna menduduki suatu jabatan.
”Ini juga salah satu kendala untuk Pemkot Sorong, karena memang itu masih banyak jabatan-jabatan yang rangkap dan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kita harapkan Walikota Sorong secara serius dan proaktif bisa melihat persoalan ini, karena di kota sorong sendiri ada Baperjakat, kami harapkan supaya Baperjakat dapat berfungsi.”tegasnya.
Menurutnya, menempatkan seorang pejabat jangan hanya karena suka ataupun tidak suka, tetapi tempatkanlah orang yang sesuai dengan jabatan yang diembannya. Jika tidak, maka akan terjadi tumpang tindih dan keragu-raguan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
”Apabila, seseorang sudah menduduki jabatan definitif, maka tupoksinya akan semakin jelas, sebaliknya jika hanya seorang Plh (pelaksana harian-red) atau Plt (pelaksan tugas-red) tentunya akan ada keterbatasan dalam mengambil kebijakkan. Salah satu contoh seperti jabatan sekretaris daerah (Sekda) yang belum definitif, pada hal jabatan dari Sekda itu sangat strategis dalam pemerintahaan,”jelasnya kepada Fajar Papua, diruang kerjanya.
Disisi lain, Efendy juga berharap agar Walikota dapat mengusulkan pejabat yang definitif, dalam rangkah the righ man on the righ please. Jika hal itu masih tertanam didalam pelaksanaan pemerintahaan maka pemerintahan akan berjalan tidak bagus dan tidak mendapat the good governance.
”Sekda sampai dengan saat ini masih plh, kami himbau Waliota harus proaktif guna mengusulkan nama bakal calon sekda dan selanjutnya mendesak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan percepatan pembangunan dengan mendudukan seorang sekda yang definitif. Karena peran, fungsi, tugas, wewenang seorang PLH itu pasti akan timbul keragu-raguan, sementara jabatan Walikota sudah berjalan satu tahun lebih, namun tupoksi dari para PNS belum bisa berfungsi secara maksimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga masih sangat kurang.”tukasnya berharap. (jga)
Penerimaan Siswa/i SUPN Sorong
80 Kuota, untuk Kota dan Kabupaten Sorong
Sorong, Fajar Papua
Sekolah usaha perikanan menengah (SUPN) Sorong ditahun pelajaran 2008/2009 ini membuka kesempatan lebih kurang 131 siswa/i bagi para lulusan SLTP untuk di didik menjadi tenaga teknis perikanan tingkat menengah selama tiga tahun, yang di buka pendaftarannya pada tanggal 2 Juni 2008 lalu dan akan berakhir pada 3 Juli 2008 besok, sementara untuk kabupaten-kabupaten diluar Kota dan Kabupaten Sorong telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 lalu.
Pasalnya, SUPN Sorong ini adalah lembaga pendidikan formal kejuruan menengah dibawah badan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan departemen kelautan dan perikanan yang memiliki empat program keahlian yakni Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknika Perikanan Laut (TPL), Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP), yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan fasilitas kampus.
Demikian dijelaskan Kepala SUPN Sorong, Jehuda Usjior, S.Sts,.MM melalui Ketua Panitia penerimaan siswa/i baru SUPN, Yosua Kabarek, A.Md kepada Fajar Papua, Selasa (1/7) kemarin diruang kerjanya saat di konfirmasi.
Kabarek lebih lanjut mengatakan sesuai keputusan sekolah kuota penerimaan siswa/i baru tahun 2008/2009 ini totalnya berjumlah 131 orang. Masing-masing 80 kuota untuk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sedangkan kabupaten-kabupetan di luar Kota dan Kabupaten Sorong baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat kuotanya masing-masing 4 orang berdasarkan empat program study.
”Jika di ambil lebih dari itu, jelasnya akan melebihi plafon yang sudah ditentukan sebanyak 360 orang, sedangkan di Kota dan Kabupaten Sorong adalah tuan rumah makanya bisa melebihi dari siswa/i yang diterima dari luar daerah Sorong.
Itu sesuai dengan jumlah penerimaan siswa/i SUPN setiap tahun dari kelas 1 hingga kelas III dan disesuaikan dengan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah ini, sehingga tidak bisa melebihi dari 360 orang. Sampai dengan hari ini (kemarin-red) total siswa/i baru yang sudah mendaftar lebih kurang sebanyak 125 orang,”terangnya.
Dikatakannya, SUPN Sorong ini bukan milik Kota dan Kabupaten Sorong saja tetapi milik semua daerah yang ada di Tanah Papua ini dengan satu tujuan untuk membangun dunia perikanan khusus di Papua, untuk menghasilkan SDM perikanan tingkat menengah yang bermoral, berjiwa bahari dan wirausaha, memiliki etos kerja tinggi yang siap memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
”Satu hal yang kita sangat harapkan yakni setiap calon siswa/i yang masuk di sekolah ini benar-benar berjiwa bahari alias jiwa perikanan sehingga kelak kita bisa akan mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan di SUPN ini, jangan sampai meleset.”harapnya. (jga)
Sorong, Fajar Papua
Sekolah usaha perikanan menengah (SUPN) Sorong ditahun pelajaran 2008/2009 ini membuka kesempatan lebih kurang 131 siswa/i bagi para lulusan SLTP untuk di didik menjadi tenaga teknis perikanan tingkat menengah selama tiga tahun, yang di buka pendaftarannya pada tanggal 2 Juni 2008 lalu dan akan berakhir pada 3 Juli 2008 besok, sementara untuk kabupaten-kabupaten diluar Kota dan Kabupaten Sorong telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2008 lalu.
Pasalnya, SUPN Sorong ini adalah lembaga pendidikan formal kejuruan menengah dibawah badan pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan departemen kelautan dan perikanan yang memiliki empat program keahlian yakni Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknika Perikanan Laut (TPL), Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP), yang juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan fasilitas kampus.
Demikian dijelaskan Kepala SUPN Sorong, Jehuda Usjior, S.Sts,.MM melalui Ketua Panitia penerimaan siswa/i baru SUPN, Yosua Kabarek, A.Md kepada Fajar Papua, Selasa (1/7) kemarin diruang kerjanya saat di konfirmasi.
Kabarek lebih lanjut mengatakan sesuai keputusan sekolah kuota penerimaan siswa/i baru tahun 2008/2009 ini totalnya berjumlah 131 orang. Masing-masing 80 kuota untuk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sedangkan kabupaten-kabupetan di luar Kota dan Kabupaten Sorong baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat kuotanya masing-masing 4 orang berdasarkan empat program study.
”Jika di ambil lebih dari itu, jelasnya akan melebihi plafon yang sudah ditentukan sebanyak 360 orang, sedangkan di Kota dan Kabupaten Sorong adalah tuan rumah makanya bisa melebihi dari siswa/i yang diterima dari luar daerah Sorong.
Itu sesuai dengan jumlah penerimaan siswa/i SUPN setiap tahun dari kelas 1 hingga kelas III dan disesuaikan dengan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah ini, sehingga tidak bisa melebihi dari 360 orang. Sampai dengan hari ini (kemarin-red) total siswa/i baru yang sudah mendaftar lebih kurang sebanyak 125 orang,”terangnya.
Dikatakannya, SUPN Sorong ini bukan milik Kota dan Kabupaten Sorong saja tetapi milik semua daerah yang ada di Tanah Papua ini dengan satu tujuan untuk membangun dunia perikanan khusus di Papua, untuk menghasilkan SDM perikanan tingkat menengah yang bermoral, berjiwa bahari dan wirausaha, memiliki etos kerja tinggi yang siap memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
”Satu hal yang kita sangat harapkan yakni setiap calon siswa/i yang masuk di sekolah ini benar-benar berjiwa bahari alias jiwa perikanan sehingga kelak kita bisa akan mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan di SUPN ini, jangan sampai meleset.”harapnya. (jga)
Amos Watori, SH: Terkait Tuntutan Massa NV. NNGPM
Deadline Pertemuannya Belum Jelas
Sorong, Fajar Papua
Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Amos Watori, SH menyatakan terkait dengan adanya aksi demo damai (unjuk rasa-red) yang dilakukan oleh beberapa ratusan massa mantan pekerja beserta ahli waris Naamlose Venodcschap Netherlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM), Kamis (26/6) lalu di Kantor Depot Pertamina, hingga sampai dengan hari ini (kemarin-red) deadline pertemuannya antara pihak dewan, pertamina dan para muspida belum jelas.
Sebenarnya kata Watori, sesuai kesepakatan dewan dengan pihak Depot Pertamina pada saat unjuk rasa, akan dilakukannya pertemuan pada hari sabtu 28 Juni 2008 lalu yang difasilitasi langsung oleh pihak pertamina dengan melibatkan seluruh unsur muspida, berdasarkan agenda guna mencari solusi.
Terkait dua tuntutan masyarakat yakni ’Meminta Muspida Kota Sorong untuk turut campur tangan dan terlibat langsung dalam penyelesaian hak-hak 5.000 orang mantan pekerja NV. NNGPM,’ dan ’Meminta kepada Menteri BUMN serta Direktur Utama PT. Pertamina pusat untuk hadir di Kota Sorong menyelesaikan hak-hak mantan pekerja dan atau ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM Sorong,’.
”Hingga saat ini, kami masih menungguh informasi lanjutan dari Pertamina. Karena sesuai dengan kesepakatan antara dewan dengan pertamina dilakukannya pertemuan pada hari sabtu 28 Juni 2008 lalu namun pertemuan tersebut dipending.”ujarnya kepada Fajar Papua, Senin (30/6) lalu di kantor DPRD Kota Sorong.
Menurut Amos, ketika unjuk rasa itu berlangsung ia juga turut menyaksikan apa yang dilakukan massa NV. NNGPM saat itu. Namun yang pastinya, ada dua tuntutan utama yang disampaikan mantan pekerja beserta ahli waris NV. NNGPM. Seiring dengan itu, dewan mendapat tembusan yang disampaikan oleh Pertamina kepada Wali Kota Sorong dengan tujuan menfasilitasi pertemuan tersebut.
”Mudah-mudahan jangan hanya surat saja yang mereka sampaikan kepada Wali Kota, tetapi kalu bisa mereka juga hadir dan bertemu dengan Wali Kota untuk menjelaskan apa yang menjadi kronologis dari tuntutan masyarakat yang melakukan unjuk rasa itu.”tandasnya. (jga)
Sorong, Fajar Papua
Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Amos Watori, SH menyatakan terkait dengan adanya aksi demo damai (unjuk rasa-red) yang dilakukan oleh beberapa ratusan massa mantan pekerja beserta ahli waris Naamlose Venodcschap Netherlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM), Kamis (26/6) lalu di Kantor Depot Pertamina, hingga sampai dengan hari ini (kemarin-red) deadline pertemuannya antara pihak dewan, pertamina dan para muspida belum jelas.
Sebenarnya kata Watori, sesuai kesepakatan dewan dengan pihak Depot Pertamina pada saat unjuk rasa, akan dilakukannya pertemuan pada hari sabtu 28 Juni 2008 lalu yang difasilitasi langsung oleh pihak pertamina dengan melibatkan seluruh unsur muspida, berdasarkan agenda guna mencari solusi.
Terkait dua tuntutan masyarakat yakni ’Meminta Muspida Kota Sorong untuk turut campur tangan dan terlibat langsung dalam penyelesaian hak-hak 5.000 orang mantan pekerja NV. NNGPM,’ dan ’Meminta kepada Menteri BUMN serta Direktur Utama PT. Pertamina pusat untuk hadir di Kota Sorong menyelesaikan hak-hak mantan pekerja dan atau ahli waris mantan pekerja NV. NNGPM Sorong,’.
”Hingga saat ini, kami masih menungguh informasi lanjutan dari Pertamina. Karena sesuai dengan kesepakatan antara dewan dengan pertamina dilakukannya pertemuan pada hari sabtu 28 Juni 2008 lalu namun pertemuan tersebut dipending.”ujarnya kepada Fajar Papua, Senin (30/6) lalu di kantor DPRD Kota Sorong.
Menurut Amos, ketika unjuk rasa itu berlangsung ia juga turut menyaksikan apa yang dilakukan massa NV. NNGPM saat itu. Namun yang pastinya, ada dua tuntutan utama yang disampaikan mantan pekerja beserta ahli waris NV. NNGPM. Seiring dengan itu, dewan mendapat tembusan yang disampaikan oleh Pertamina kepada Wali Kota Sorong dengan tujuan menfasilitasi pertemuan tersebut.
”Mudah-mudahan jangan hanya surat saja yang mereka sampaikan kepada Wali Kota, tetapi kalu bisa mereka juga hadir dan bertemu dengan Wali Kota untuk menjelaskan apa yang menjadi kronologis dari tuntutan masyarakat yang melakukan unjuk rasa itu.”tandasnya. (jga)
Amos Watori: Otsus harus Terealisasi Tepat Sasaran
Sorong, Fajar Papua
Kucuran dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lebih khususnya di Kota Sorong pada tahun 2008 ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini atau terealisasi tepat sasaran.
Demikian di tegaskan Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Amos Watori, SH ketika berbincang-bincang dengan Fajar Papua, di kantor dewan belum lama ini ketika dikonfirmasi.
Ia mengakui bahwa sebagai wakil rakyat di daerah ini (kota sorong-red) juga mempunyai tanggung jawab penuh, terhadap setiap kucuran dana otsus dalam pelaksanaan pembangunan melalui pengawasan.
Menurut kaca matanya, terkait dengan kucuran otsus untuk pembangunan di Kota Sorong, dimana bantuan dana dari pusat yang bersumber dari dana otsus selama ini berjalan dan itu bisa di buktikan dengan penetapan-penetapan perubahan APBD pada setiap tahun berjalan, atau mulai dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Dimana, semua program itu disampaikan oleh pemerintah kota kepada provinsi dan selanjutnya langsung masuk dalam APBD provinsi.
”Jadi semua program kerja yang dananya bersumber dari otsus itu disampaikan dari pemkot pada pemprov selanjutnya pada saat pembahasan APBD provinsi Papua sudah langsung terkafer semuanya, sehingga kami disini (Dewan-red) sebagai daerah yang memang hanya menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan saja.”jelasnya. (jga)
Kucuran dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lebih khususnya di Kota Sorong pada tahun 2008 ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah ini atau terealisasi tepat sasaran.
Demikian di tegaskan Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Amos Watori, SH ketika berbincang-bincang dengan Fajar Papua, di kantor dewan belum lama ini ketika dikonfirmasi.
Ia mengakui bahwa sebagai wakil rakyat di daerah ini (kota sorong-red) juga mempunyai tanggung jawab penuh, terhadap setiap kucuran dana otsus dalam pelaksanaan pembangunan melalui pengawasan.
Menurut kaca matanya, terkait dengan kucuran otsus untuk pembangunan di Kota Sorong, dimana bantuan dana dari pusat yang bersumber dari dana otsus selama ini berjalan dan itu bisa di buktikan dengan penetapan-penetapan perubahan APBD pada setiap tahun berjalan, atau mulai dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Dimana, semua program itu disampaikan oleh pemerintah kota kepada provinsi dan selanjutnya langsung masuk dalam APBD provinsi.
”Jadi semua program kerja yang dananya bersumber dari otsus itu disampaikan dari pemkot pada pemprov selanjutnya pada saat pembahasan APBD provinsi Papua sudah langsung terkafer semuanya, sehingga kami disini (Dewan-red) sebagai daerah yang memang hanya menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan saja.”jelasnya. (jga)
1030 KK Terima Kartu BLT di kantor Lurah Remu Utara
Sorong, Fajar Papua
Lebih kurang sebanyak 1030 kepala keluarga (KK) ekonomi menengah kebawah yang tersebar di 8 RW dan 24 RT wilayah Kelurahaan Remu Utara, pada Kamis (3/7) kemarin menerima kartu bantuan langsung tunai (BLT).
Sesuai pantaun wartawan, pembagian kartu BLT ini, dimulai sejak pagi hingga berakhir pada sore hari kemarin dan berjalan aman-aman terkendali. Ketika ditemui diruang kerjanya, Kepala Kelurahaan Remu Utara, Fauzi Fattah, S.Stp kepada Fajar Papua, Kamis (3/7) kemarin mengatakan total warga masyarakat miskin yang ada di wilayah kerja kelurahaan remu utara dan telah didata pihaknya berjumlah 1030 kk, yang siap mendapatkan kartu BLT.
Sebelumnya, kata Alumni Mahasiswa STPDN Bandung ini, pihaknya dalam hal ini kelurahaan remu utara telah mengadakan verifikasi, mulai dari data keluarga yang meninggal, meninggalkan tempat tinggal dan berpindah tempat. Yang kemudian ditemui sebanyak 187 KK, dan selanjutnya sudah diganti dengan daftar pengganti baru.
”Kami fokuskan dalam hari ini dari pagi hingga sore khusus untuk pembagian kartu BLT bagi warga yang benar-benar telah terdata. Sementara, data yang ada ini berdasarkan data tahun 2005. Sedangkan setiap nama itu kita patokan sesuai data yang dikirim oleh pihak kantor pos dalam bentuk daftar nominasi.”jelasnya.
Dikatakannya, kita ditugaskan dari kantor pos hanya sebagai verifikasi saja, sebenarnya daftar untuk ferifikasi itu sangat banyak misalnya kelayakan rumahnya harus bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pakai patokan itu, namun yang kita pakai yakni berdasarkan orang yang sudah meninggal atau sudah pindah sesuai dengan kesepakatan semua lurah di kota sorong.
”Kalaupun sudah meninggal, istrinya ada tetap diberikan kepada istrinya terkecuali mereka meninggal dan yang sudah pindah tidak memisahkan keluarga sama sekali disini, itu yang kita verifikasi.”paparnya.
Ia menjelaskan, ada terjadi peningkatakan, dimana data tahun 2005 warga penerima BLT hanya sebanyak 800 kk, namun di tahun 2008 ini meningkat menjadi 1030 kk. Walaupun ada tambahan tetapi sangat riskan sekali dimana ada masyarakat yang menyampaikan bahwa namanya mereka ditahun 2005 memang ada tetapi ditahun 2008 ini tidak ada.
”Saya sampaikan kepada setiap RT bahwa hari ini fokus kita hanya membagikan kartu BLT saja, supaya masyarakat bisa menerima kartunya, dan selanjutnya pihak kantor pos sudah bisa menyiapkan data untuk pembagiannya. Sementara permasalahan yang terjadi itu akan dibicarakan pada besok (hari ini-red) dengan agenda mencari solusinya.”jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai informasi yang diterimanya dari pihak kantor pos sorong bahwa mereka belum bisa membuat jadwal pembagian BLT, karena ada beberapa kelurahan yang belum membagikan kartu dan bahkan belum serahkan datanya ke kantor pos.
”Ada yang mungkin sudah jadi orang kaya dan ada yang masih jadi orang miskin, hanya kita lihat memang dalam pembagian kartu ini masih banyak yang seharusnya tidak menerima, menurut saya masih ada cuma kita tidak ambil resiko untuk mengganti karena kuatir adanya gejolak, sehingga semuanya kembali pada kesadaran masyarakat itu sendiri.”kata Lurah Remu Utara. (jga)
Lebih kurang sebanyak 1030 kepala keluarga (KK) ekonomi menengah kebawah yang tersebar di 8 RW dan 24 RT wilayah Kelurahaan Remu Utara, pada Kamis (3/7) kemarin menerima kartu bantuan langsung tunai (BLT).
Sesuai pantaun wartawan, pembagian kartu BLT ini, dimulai sejak pagi hingga berakhir pada sore hari kemarin dan berjalan aman-aman terkendali. Ketika ditemui diruang kerjanya, Kepala Kelurahaan Remu Utara, Fauzi Fattah, S.Stp kepada Fajar Papua, Kamis (3/7) kemarin mengatakan total warga masyarakat miskin yang ada di wilayah kerja kelurahaan remu utara dan telah didata pihaknya berjumlah 1030 kk, yang siap mendapatkan kartu BLT.
Sebelumnya, kata Alumni Mahasiswa STPDN Bandung ini, pihaknya dalam hal ini kelurahaan remu utara telah mengadakan verifikasi, mulai dari data keluarga yang meninggal, meninggalkan tempat tinggal dan berpindah tempat. Yang kemudian ditemui sebanyak 187 KK, dan selanjutnya sudah diganti dengan daftar pengganti baru.
”Kami fokuskan dalam hari ini dari pagi hingga sore khusus untuk pembagian kartu BLT bagi warga yang benar-benar telah terdata. Sementara, data yang ada ini berdasarkan data tahun 2005. Sedangkan setiap nama itu kita patokan sesuai data yang dikirim oleh pihak kantor pos dalam bentuk daftar nominasi.”jelasnya.
Dikatakannya, kita ditugaskan dari kantor pos hanya sebagai verifikasi saja, sebenarnya daftar untuk ferifikasi itu sangat banyak misalnya kelayakan rumahnya harus bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pakai patokan itu, namun yang kita pakai yakni berdasarkan orang yang sudah meninggal atau sudah pindah sesuai dengan kesepakatan semua lurah di kota sorong.
”Kalaupun sudah meninggal, istrinya ada tetap diberikan kepada istrinya terkecuali mereka meninggal dan yang sudah pindah tidak memisahkan keluarga sama sekali disini, itu yang kita verifikasi.”paparnya.
Ia menjelaskan, ada terjadi peningkatakan, dimana data tahun 2005 warga penerima BLT hanya sebanyak 800 kk, namun di tahun 2008 ini meningkat menjadi 1030 kk. Walaupun ada tambahan tetapi sangat riskan sekali dimana ada masyarakat yang menyampaikan bahwa namanya mereka ditahun 2005 memang ada tetapi ditahun 2008 ini tidak ada.
”Saya sampaikan kepada setiap RT bahwa hari ini fokus kita hanya membagikan kartu BLT saja, supaya masyarakat bisa menerima kartunya, dan selanjutnya pihak kantor pos sudah bisa menyiapkan data untuk pembagiannya. Sementara permasalahan yang terjadi itu akan dibicarakan pada besok (hari ini-red) dengan agenda mencari solusinya.”jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai informasi yang diterimanya dari pihak kantor pos sorong bahwa mereka belum bisa membuat jadwal pembagian BLT, karena ada beberapa kelurahan yang belum membagikan kartu dan bahkan belum serahkan datanya ke kantor pos.
”Ada yang mungkin sudah jadi orang kaya dan ada yang masih jadi orang miskin, hanya kita lihat memang dalam pembagian kartu ini masih banyak yang seharusnya tidak menerima, menurut saya masih ada cuma kita tidak ambil resiko untuk mengganti karena kuatir adanya gejolak, sehingga semuanya kembali pada kesadaran masyarakat itu sendiri.”kata Lurah Remu Utara. (jga)
Andi Efendi Simanjuntak: Kehadiran Ketua dan Wakil Ketua, saat Demo
Sebagai warga Suku Maybrat
Sorong, Fajar Papua
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Sorong, Andi Efendy Simanjuntak mengatakan dalam kaitannya dengan kehadiran Ketua DPRD Kota Sorong, Yahya Salosa, A.Md dan Wakil Ketua II DPRD, Yosafat Kambu beberapa waktu lalu saat adanya demo di Kabupaten Sorong dan kegiatan di Maranatha terkait masalah letak ibu kota kabupaten maybrat menurutnya dilihat dari sisi tata tertib (tatib) DPRD Kota Sorong, kehadiran kehadiran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong ini disana, itu adalah berstatus individu dalam artian sebagai warga dari suku maybrat.
”Jadi kalau memang mereka terangkat dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD itu tentunya ada pleno di sini (ruang sidang dewan-red), bahwa kita akan beritahukan kehadiran mereka disana sebagai pimpinan, namun tidak ada pleno sehingga sudah barang tentu kehadiran kedua pimpinan dewan itu hadir secara pribadi atau sendiri dan tanpa lembaga DPRD ini mengetahui, sehingga itu jelas kehadiran mereka disana sebagai pribadi dan keluarga dari maybrat”terangnya.
Efendi lebih lanjut mengatakan, kehadiran kedua belah pihak kalau itu menjadi pertanyaan saat ini di mata publik, maka ketua dan wakil ketua itu hadir mengatasnamakan pribadi, karena pihaknya sebagai BK dan dewan tidak ada suatu pertemuan untuk nyatakan bahwa mereka hadir disana sebagai pimpinan dalam artian sebagai ketua ataupun wakil ketua.
Ia mengharapkan agar, pihak masyarakat di daerah ini jangan pernah berfikir yang bukan-bukan bahwa kehadiran beliau berdua disana sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong. Walaupun yang pastinya kedua status itu kadang-kadang tidak bisa dipisahkan baik antara jabatan dengan kegiatan pribadi.
”Memang susah dipisahkan, tetapi kalau atas nama kelembagaan beliau tidak memberitahuakan hal itu kepada pimpinan lain, dalam hal ini wakil ketua I maupun kepada kami BK dan anggota DPRD.”jelasnya.
Hingga berita ini naik cetak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong belum bisa dihubungi wartawan koran ini. (jga)
Sorong, Fajar Papua
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Sorong, Andi Efendy Simanjuntak mengatakan dalam kaitannya dengan kehadiran Ketua DPRD Kota Sorong, Yahya Salosa, A.Md dan Wakil Ketua II DPRD, Yosafat Kambu beberapa waktu lalu saat adanya demo di Kabupaten Sorong dan kegiatan di Maranatha terkait masalah letak ibu kota kabupaten maybrat menurutnya dilihat dari sisi tata tertib (tatib) DPRD Kota Sorong, kehadiran kehadiran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong ini disana, itu adalah berstatus individu dalam artian sebagai warga dari suku maybrat.
”Jadi kalau memang mereka terangkat dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD itu tentunya ada pleno di sini (ruang sidang dewan-red), bahwa kita akan beritahukan kehadiran mereka disana sebagai pimpinan, namun tidak ada pleno sehingga sudah barang tentu kehadiran kedua pimpinan dewan itu hadir secara pribadi atau sendiri dan tanpa lembaga DPRD ini mengetahui, sehingga itu jelas kehadiran mereka disana sebagai pribadi dan keluarga dari maybrat”terangnya.
Efendi lebih lanjut mengatakan, kehadiran kedua belah pihak kalau itu menjadi pertanyaan saat ini di mata publik, maka ketua dan wakil ketua itu hadir mengatasnamakan pribadi, karena pihaknya sebagai BK dan dewan tidak ada suatu pertemuan untuk nyatakan bahwa mereka hadir disana sebagai pimpinan dalam artian sebagai ketua ataupun wakil ketua.
Ia mengharapkan agar, pihak masyarakat di daerah ini jangan pernah berfikir yang bukan-bukan bahwa kehadiran beliau berdua disana sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong. Walaupun yang pastinya kedua status itu kadang-kadang tidak bisa dipisahkan baik antara jabatan dengan kegiatan pribadi.
”Memang susah dipisahkan, tetapi kalau atas nama kelembagaan beliau tidak memberitahuakan hal itu kepada pimpinan lain, dalam hal ini wakil ketua I maupun kepada kami BK dan anggota DPRD.”jelasnya.
Hingga berita ini naik cetak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong belum bisa dihubungi wartawan koran ini. (jga)
Subscribe to:
Posts (Atom)
