ODHA Tolak Gunakan Microchip

JAYAPURA-Mencuatnya wacana tentang rencana penggunaan microchip yang dimasukkan dalam Draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Papua, terus menuai protes. Tidak hanya mendapat penolakan dari KPA Provinsi Papua, tapi juga ditentang aktivis AIDS dan orang yang terinfeksi AHIV-AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
Dua ODHA yang ditemui secara terpisah secara terang-terangan menolak recana itu. Seperti diungkapkan Wesli K, salah seorang ODHA. "Kami punya hak untuk tidak menggunakan itu, sebab itu justru akan menambah diskriminasi, karenanya kami menolak dan masalah microchip itu tidak perlu dimasukkan dalam Perdasi," tutur Wesli saat ditemui di Pondok Christami, kemarin.
Orang terinfeksi HIV lainnya, Enita R yang merupakan Ketua Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTI) juga menolak wacana penggunaan microchip itu. "Kami menolak penggunaan microchip, termasuk penandaan-penandaan lainnya terhadap orang yang terinfeksi, karena itu akan menambah diskriminasi," tandasnya sambil menegaskan bahwa semua rekan-rekannya yang terinfeksi juga menolak microchip itu.
Penolakan yang sama juga datang dari para pendamping atau aktivis AIDS. Mereka adalah masing-masing, Kepala Pondok Christami, Johns P. Kusmawan, Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) T Butarbutar dan Koordinator Jayapura Suport Group (JSG) Kota Jayapura Robert Sihombing, S.Sos. Intinya mereka tidak setuju jika rencana ini dipaksakan, karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip penanganan orang dengan HIV/AIDS.
"Kami tidak setuju, karena microchip akan diberikan kepada orang-orang yang terinfeksi HIV dan AIDS. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang belum tes HIV tetapi sudah memasuki masa jendela (periode 0-6 bulan) dan masa asimtomatik (tidak bergejala yaitu periode 2-10 tahun). Mereka secara otomatis merupakan sumber penularan HIV," tutur Johns P Kusmawan saat ditemui Cenderawasih Pos di Pondok Christami, yang beralamat di Jalan NKRI No 33 Macan Tutul Dok V Atas, Jayapura.
Menurutnya, apabila diketahui bahwa seseorang dinyatakan terinfeksi HIV, maka seorang konselor akan membimbing untuk terjadinya sebuah perubahan perilaku. "Kemudian yang terinfeksi itu akan didampingi oleh LSM-LSM yang bergerak di bidang HIV dan AIDS, dengan demikian akan terjadi perubahan perilaku. Sebab diajarkan bagaimana pola hidup yang sehat dan benar, yang sesuai dengan etika dan ajaran-ajaran norma agama. Sekarang permasalahnnya, bagi orang yang terinfeksi akan dipasang microchip, lalu bagaimana bagi orang-orang yang di masa jendela dan dimasa asimtomatik tadi. Padahal itu yang paling berbahaya, karena mereka tidak tahu di dalam tubuhnya ada virus HIV," terangnya.
"Saya sebagai orang yang mendampingi teman-teman yang terinfeksi virus HIV, saya sangat tidak setuju dan menolak microchip dimasukkan dalam Perdasi," tegasnya.
Sementara aktifis AIDS lainnya, T. Butarbutar yang merupakan Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) saat dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya sudah sejak dulu menolak microchip. "Saya menolak karena sudah menjadi prinsip universal, artinya sudah ada kesepakatan dunia dan di belahan dunia mana pun tidak ada diberlakukan microchip. Resolusi PBB sudah mempertegas bahwa penghormatan terhadap orang yang terinfeksi HIV itu jauh lebih penting dalam upaya untuk memberdayakan. Sehingga bisa berdampak untuk mengurangi stigma dan diskriminasi," tuturnya.
Jika diberlakukan microchip itu maka akan ada diskriminasi antara orang yang sehat dengan orang yang terinfeksi. 'Mengapa demikian, karena orang yang sehat belum tentu dia tidak terinfeksi. Kelihatannya sehat, tetapi dia tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi, sebab dia tidak memeriksakan diri. Kalau yang diberlakukan microchip itu kepada orang yang terinfeksi, berarti ini jelas-jelas telah terjadi diskriminasi yang sangat kuat dan otomatis tidak memberdayakan, tetapi memperdayakan artinya kalau memperdayakan berarti menjadikan dia sebagai objek. Kita bayangkan saja kalau dipasang microchip pasti akan mendatangkan fasilitas. Akan memasang satelit, berarti uang begitu banyak dan berarti hal itu tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.
Menurutnya, upaya yang menyelesaikan masalah adalah bagaimana melibatkan orang yang terinfeksi di dalam proses penyadaran perubahan perilaku. "Bagaimana didampingi, diberikan dukungan dan diberdayakan dalam kapasitasnya. Kalau sudah terinfeksi, dia ingin produktif, disitulah dia dilibatkan supaya dia bisa menyampaikan informasi ke orang lain bahwa virus itu sangat berbahaya dan menyampaikan ke orang lain agar merubah perilaku yang beresiko menjadi tidak beresiko," terangnya.
Sedangkan Robert Sihombing yang juga penanggungjawab rumah singgah ODHA ( orang dengan HIV-AIDS) JSG Abepura, mengatakan pembahasan Raperdasi pencegahan HIV/AIDS belum melibatkan stacholder yang ada, baik Dinas Kesehatan Provinsi, KPA Provinsi, Lembaga Agama, Lembaga Adat, LSM dan elemen masyarakat lainnya.
" Kami kurang setuju dengan pemberlakuan penggunaan Microchip pada ODHA, karena kurang manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penangganan orang terinfeksi HIV," ujar Robert Sihombing kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Berdasarkan kajian dan analisa, penggunaan Mircoship bagi pengidap HIV-AIDS itu kurang efektif. Sebab, penggunaan alat itu bukan subtansi dalam upaya penangganan dan pencegahan HIV/AIDS. Yang terpenting lagi masalah tersebut jangan dipolemikkan berapa pengidap HIV di Papua.
Tapi persoalannya adalah bagaimana masalah HIV-AIDS di Papua ini ditangani secara komprehensif, bukan secara parsial (sepotong-potong). Ketika ada orang ditemukan telah pengidap HIV-AIDS, bagaimana langkah pengobatan dan perawatannya hingga sampai kematianya nantinya.
" Saya pikir ini yang terpenting yang harus dijadikan suatu layanan terpadu, tidak hanya sebatas mengungkap atau menemukan kasus-kasus HIV-AIDS setelah itu dibuang ke masyarakat tanpa ada penangganan yang jelas," ujarnya.
Berkaitan dengan Microchip sendiri menurut Robert, itu merupakan buah dari diterimanya informasi yang salah atau bias terhadap masyarakat termasuk anggota dewan sendiri. Sebab, setelah dikonsultasikan kepada ODHA, mereka menangis dan sedih atas Raperdasi tentang pengunaan Microship.
Sebab, pengunaan Microship itu sama saja mengekang kebebasan ODHA yang juga bagian dari warga masyarakat sendiri. Sebab, pengunaan Microship tersebut memiliki kesan seolah-olah ODHA itu merupakan komunitas masyarakat yang termarjinalkan (dikucilkan).
" Kamis kemarin saya dan beberapa ODHA binaan saya datang menghadap Ketua DPRP untuk memberikan masukan terkait pengunaan Microship. Apalagi sekarang ini banyak ODHA yang sudah mulai terbuka dan ingin hidup mandiri serta berdaya seperti orang lain," tandasnya.
Ditambahkan, hal mendasar dan paling penting yang harus dilakukan saat ini adalah soal bagaimana HIV-AIDS itu ditangani secara komprehensif. Sebab, untuk para ODHA mengunakan Microship jika tidak mendapat penanganan yang serius dikemudian hari.
Karena itu, keberadaan masyarakat adat, tokoh-tokoh gereja dan pemuka-pemuka agama sesuatu yang penting dalam upaya penanggulangan secara komprehensif. Harusnya sebelum ada KPA (Komisi Penanggulangan HIV-AIDS) pihak-pihak gereja dan adat mempunyai peran lebih awal sebelum KPA terbentuk. Sebab, KPA ini merupakan lembaga baru ketika ada kejadian HIV. Sebab, jika lembaga itu mampu berperan efektif di masyarakat, maka KPA tidak perlu dibentuk. " Karena, rata-rata ODHA ini berasal dari masyarakat adat, masyarakat jemaat dari kelompok gereja tertentu. Sebab, bagaimanapun juga kelangsungan hidup mereka itu ada di kelompok tersebut. (mud/fud)

Pasien RS Jiwa Abepura Divonis 6 Bulan di PNG: "Gara-Gara Masuk Lintas Batas Tanpa Bawa Dokumen"

JAYAPURA- Orang gila ternyata bisa juga dipenjara. Kondisi inilah yang saat ini sedang dihadapi Seblum Toam. Pasien RS Jiwa Abepura itu selama 6 bulan kedepan hidupnya dihabiskan di penjara Pemerintah Papua New Guenie (PNG). Akhir Oktober lalu, mantan anggota TNI-AU yang dinonaktifkan karena mengalami gangguan jiwa (gila) masuk wilayah PNG dan ditangkap oleh petugas keamanan setempat.
Karena saat ditangkap tidak memiliki surat-surat seperti Visa dan Pasport, dia langsung ditahan oleh polisi setempat hingga diajukan ke Pengadilan PNG. Selanjutnya, dalam persidangan yang digelar pertengahan November, hakim PNG menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan.
Dokter Jiwa (Pskiater) RS Jiwa Abepura dr. Samo Adi, Sp,Kj mengungkapkan, dirinya mengetahui jika pasiennya divonis pengadilan PNG dari dokter Satgas Pamtas RI-PNG Lettu CKM Irawan.
" Dia mengabarkan ke saya ( ke RS Jiwa) bahwa ada warga Jayapura (Indonesia) bernama Seblum Toam dipenjara karena telah masuk wilayah PNG tanpa membawa dokumen-dokumen resmi. Makanya saya kaget, bagaimana mungkin yang namanya terganggu jiwanya (gila) masak harus membawa dokumen resmi. Yang jelas saya menyesalkan sikap Pemerintah PNG yang bertindak sewenang-wenang terhadap pasien saya," ujar dr. Samo Adi saat dihubungi Cenderawasih Pos, kemarin.
Menurut dr. Samo Adi, sebenarnya disidangkankan Seblum Toam oleh Pengadilan PNG, pihaknya sudah mengirimkan 2 (dua) kali surat keterangan dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing mengenai kondisi kejiwaannya. Namun, surat keterangan yang dikirimkan ke pihak pengadilan PNG tidak diterimanya, bahkan mereka menuduh surat tersebut hasil rekayasa.
Yang sangat disesalkan, pihak pengadilan PNG tidak memberikan rasa keadilan kepada warga tersebut. Harusnya, untuk membuktikan atau menindaklanjuti surat keterangan tersebut, pihak pengadilan atau kepolisian setempat harus memiliki inisiatif untuk memeriksa kondisi kejiwaannya.
" Yang jelas kami sangat menyesalkan sikap kesewenang-wenangan pihak pengadilan PNG yang memberikan vonis 6 bulan terhadap warga yang jelas-jelas mengalami gangguan jiwa," tandasnya.
Disinggung riwayat hidup pasien tersebut, menurut dr. Samo Adi pada 2006 lalu dia pernah dirawat di RS Jiwa karena mengalami gangguan jiwa. Setelah sembuh, penyakitnya kambuh lagi akibat kurang teratur minum obat. Akibatnya, dia dinon aktifkan dari dinas militernya di TNI-AU.
Sekitar Oktober, kejiwaanya kembali terganggu akibat persoalan pembagian warisan keluarga yang menurutnya tidak adil. Dalam kondisi kejiwaan kurang stabil itu (agak gila), dia jalan-jalan ke arah Skouw hingga memasuki lintas perbatasan wilayah PNG. Saat itulah aparat keamanan PNG menangkapnya dan diadili ke Negara PNG.
"Kami rencananya bersama petugas perbatasan akan menunjukkan raport medical (catatan kesehatan) selama dia menjalani perawatan di RS Jiwa. Yang jelas kejadian ini sangat disayangkan karena ada warga yang jelas-jelas kejiwaanya terganggu bisa-bisanya di bawa kepengadilan. Namanya orang gila mana tahu dia ini berjalan atau masuk wilayah siapa," ujarnya penuh kesal. (mud)

Warga Suku Mee Ikut Pelatihan KSP

TIMIKA – Sebanyak 30 warga suku Mee mengikuti pelatihan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang digelar Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) di Hotel Serayu, Jumat (28/11). Puluhan warga ini diberikan pemahaman seputar KSP melalui pemutaran film dengan judul Embro dan Pipo.
Kepala Biro Ekonomi Suku Mee, Martinus You, saat ditemui Radar Timika, Jumat kemarin mengatakan, pelatihan kali ini merupakan gelombang kedua setelah pelatihan gelombang pertama dilaksanakan Kamis (27/11).
"Masyarakat suku Mee yang ikut pelatihan ini diharapkan betul-betul mengerti apa itu KSP. Sehingga dapat mensejahterakan rakyat dan meningkatkan taraf ekonomi suku Mee," ujar Martinus.
Hal yang sama disampaikan Prastiyanto, Konsultan Biro Ekonomi Bina Swadaya LPMAK dari Jakarta. Kata dia, tujuan dari pelatihan ini adalah memberi mekanisme serta penugasan kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana berusaha, dan apa usaha itu serta bagaimana mereka belajar untuk menabung.
"Agar mereka bisa lihat hasil usaha itu, dan akan dipantau terus bagaimana perkembangan dari penerima bantuan dana tersbut kita akan pantau terus," ujarnya.
Lanjut dia, warga juga diajarkan bagaimana mengetahui peluang yang dilakukan, bagaimana mempunyai keterampilan, bagaimana mempunyai modal usaha yang cukup, serta bagaimana agar usaha mereka dapat mensejahterakan masyarakat.
Menurut dia, hingga kini sudah ada 34 KSP yang dibentuk Suku Mee, dan 185 kelompok swadaya masyarakat yang menggeluti 13 jenis usaha, diantaranya adalah Perikanan, Usaha Kios, Peternakan, Pertanian, dan Perkebunan.
"Tahun depan akan dilaksanakan pelatihan lanjutan yaitu pelatihan secara tekhnis. Jika tidak ada halangan, dana akan cair,cuma masih dalam proses," jelasnya. (cr-54/cr-59).

Jelang 1 Desember, Makam Theys Dibersihkan: "Forkorus: 1 Desember Tak Ada Pengibaran Bintang Kejora"

SENTANI-Menjelang peringatan 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdakaan Papua Barat (West Papua) ke- 47, sejumlah persiapan mulai dilakukan sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komite Nasional Papua Barat, tepatnya di belakang pusara almh Theys Eluay Selasa (25/11).
Kelompok masa yang dipimpin langsung Buchtar Tabuni itu, mulai melakukan persiapan berupa pembersihan pembabatan rumput yang terlihat meninggi di sekeliling makam Theys. Selain itu, mereka juga sudah mendirikan 2 buah tenda di belakang makam sebagai tempat berteduh.
Buchtar Tabuni yang ditemui sore kemarin mengatakan, maksud pendirian 2 tenda tersebut untuk menampung sekitar 900 mahasiswa asal Papua yang mengenyam pendidikan di luar Papua dan kini sedang melakukan eksodus kembali ke Papua karena mendapat intimidasi dari oknum-oknum yang menaruh benci kepada masyarakat Papua.
"Dua tenda ini sengaja kami buat untuk menampung saudara-saudara kita yang melakukan eksodus dari pulau Jawa karena terintimidasi," ujarnya. Dari 900 mahasiswa tersebut, 500 orang lainnya sudah bergabung ke 2 tenda darurat tersebut. Namun tujuan kedatangan lainnya juga untuk mengikuti perayaan akbar tahunan yang tidak pernah terlupakan bagi rakyat Papua yakni perayaan HUT kemerdekaan yang konon telah terjadi sejak tanggal 1 Desember 1961.
Ketika disinggung soal kegiatan inti 1 Desember nanti, Buchtar mengatakan hal tersebut tidak bisa dipastikan, karena semuanya tergantung ekspresi dari rakyat yang akan hadir saat itu. Namun dirinya memastikan yang jelas tidak ada aksi pengibaran bintang kejora saat perayaan 1 Desember nanti.
"Untuk kegiatan 1 Desember tidak ada pengibaran Bintang Kejora, namun kegiatan yang akan dilakukan tergantung ekspresi rakyat Papua nanti pada saat itu," tambah Buchtar serius. Sementara Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut ketika dihubungi mengatakan, pembersihan makam merupakan bentuk kepedulian terhadap almh Theys sebagai tokoh yang selalu disanjung dan dikenang oleh rakyat Papua, karena gebrakannya dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua.
Forkorus juga menambahkan bahwa aksi pembersihan tersebut sudah diketahui oleh dirinya, karena kegiatan tersebut semua akan bermuara ke perayaan 1 Desember nanti. Dan dirinya sudah menyampaikan pemberitahuan resmi ke Polda Papua dan sekaligus tembusan ke Polres-Polres agar masyarakat Papua diizinkan untuk melakukan kegiatan peringatan sejarahnya, tanpa mendapat halangan dari pihak manapun.
Forkorus juga menghimbau agar tidak dilakukan pengibaran bintang Kejora, bagi masyarakat di seluruh tanah Papua. Namun apapun aksi yang dilakukan 1 Desember nanti dirinya sudah siap untuk mempertanggung jawabkannya. Walaupun dirinya tahu menjelang 1 Desember nanti akan ada banyak isu murahan yang sengaja dihembuskan oknum-oknum yang tidak menginginkan rakyat Papua melakukan perayaan HUT kemerdekaannya.
"Saya menghimbau agar seluruh rakyat Papua dari 7 suku di Papua untuk tidak melakukan pengibaran bintang kejora, walaupun nantinya saat jelang 1 Desember banyak isu murahan yang bakal dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," ujar Forkorus.
Masih terkait agenda 1 Desember nanti Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Mohammad Alhamid ketika dihubungi via telpon selulernya mengatakan bahwa dirinya belum mendapat informasi apapun ataupun dihubungi terkait aksi yang akan dilakukan 1 Desember, karena memang dirinya sedang mengikuti kegiatan di Universitas Indonesia saat ini.
Sementara Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin ketika dihubungi semalam mengatakan, masyarakat yang mempunyai agenda kegiatan pada 1 Desember nanti silahkan saja. Hanya saja, tidak boleh mengarah kepada aksi yang melawan tindakan hukum. Karena apabila hal tersebut didapati pihaknya, maka tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku. "Bagi masyarakat yang mempunyai agenda kegiatan pada 1 Desember nanti silahkan saja, asal tidak keluar dari aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolres. (jim)

Tembakan Misterius Resahkan Warga

MERAUKE-Setelah beberapa bulan lalu warga diresahkan dengan adanya tembakan misterius, maka kejadian yang sama terulang kembali. Tembakan misterius itu terjadi Minggu (23/11) sekitar pukul 11.00 WIT dan mengenai rumah seorang warga Jalan Pendidikan Merauke bernama Imam Hanafi (33).
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun tembakan tersebut sangat meresahkan warga, apalagi mengenai kaca rumah korban dan tembus ke dinding tembok ruang tamu. Wakapolres Merauke Kompol Sondang RD Siagian, SIK didampingi Kasat Reskrim Iptu Fahrurozi, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tembakan misterius itu.
"Ya kami telah mendapat laporannya dari Imam Hanafi di Jalan Pendidikan, namun kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini," kata Wakapolres. Bahkan, Senin kemarin, petugas dari Reserse Kriminal langsung mendatangi TKP terkait laporan tersebut.
Dari laporan yang diterima, lanjut Wakapolres, istri korban bernama Yani Yati bersama kedua anaknya sedang berada di dalam rumah. Tiba tiba mendengar suara ledakan yang membuat istri dan kedua anaknya terkejut karena ledakan itu sangat dekat. Saat mengecek, ternyata kaca bagian depan sudah lubang dan tembus dinding rumah bagian ruang tamu. Namun sebelum kejadian itu, lanjut Wakapolres, kedua anak korban yang sedang berada di ruang tamu sempat melihat sebuah mobil tertutup jenis Avanza warna Silver berhenti di depan rumah. Dan setelah ledakan itu, mobil tersebut langsung bergerak dengan kecepatan cukup tinggi.
Untuk diketahui, beberapa bulan lalu, penembakan misterius yang sama dialami oleh seorang tukang penjual nartabak di samping Hotel Nirmala dan seorang warga di Jalan Brawijaya. Meski tidak ada korban, namun motif dari tembakan itu sampai saat ini belum terungkap. (ulo)

Disprindang Jayawijaya Sita 17 Ton Raskin: "Diselundupan dari Biak Numfor"

WAMENA- Sebanyak 17 ton beras miskin (Raskin) yang diselundupkan dari Biak Numfor berhasil disita oleh petugas Dinas Perindag Kabupaten Jayawijaya, Senin (24/11). Pelaku penyelundupan ini masing-masing berinisial IM (29) dan AB (33). Dari data yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, informasi penyelundupan itu berasal dari Dinas Perindag Kabupaten Biak Numfor yang melaporkan kepada Dinas Perindag Kabupaten Jayawijaya bahwa ada 17 ton Raskin diselundupkan ke daerah itu. Setibanya di Wamena sekitar pukul 06.00 WIT, beras yang dikirim menggunakan pesawat Hercules itu langsung diamankan oleh petugas Dinas Perindag Kabupaten Jayawijaya dan dibawa ke Kantor Dinas Perindag untuk diperiksa lebih lanjut.
Kepala Dinas Perindag Kabupaten Jayawijaya, Wiklif Wakerkwa, S.Sos saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Dikatakan, tindakan yang dilakukan IM dan AB itu tidak dibenarkan karena telah melanggar aturan hukum, di mana Raskin itu diperuntukkan bagi rakyat miskin bukan untuk diperjualbelikan.
Beras itu sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Biak Numfor, Supiori dan salah kabupaten yang terdekat, namun berhasil diselundupkan oleh pelaku ke Wamena. "Jika beras lain seperti jenis Cianjur atau Betet, boleh saja namun Raskin itu sangat dilarang karena beras tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan dikelola oleh pihak Dolog,"ujarnya.
Sementara itu, AB kepada petugas Dnas Perindag Jayawijaya mengatakan, ia mendapatkan beras itu dari salah seorang PNS Kabupaten Supiori berinisial ML. Bahkan IM dan AB berani memberikan uang muka sebagai jaminan masing-masing Rp 13 juta lebih.
"Perbuatan keduanya sudah sangat meresahkan masyarakat, namun keduanya hanya kami peringatkan sebagai bentuk pembinaan kepada mereka selaku pengusaha kecil. "Tapi jika mereka tetap membandel maka terpaksa SIUP dan SITU-nya akan dicabut dan kami laporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses selanjutnya,"ujarnya.(jk)

Warga Merauke Dihebohkan Video Mesum: "Diduga Dilakukan Oknum Pelajar"

MERAUKE- Dalam beberapa hari belakang ini, warga Kota Merauke dihebohkan dengan beredarnya video mesum. Video berdurasi 6 menit tersebut diduga melibatkan oknum pelajar di Kota Rusa Merauke. "Perempuannya pelajar kelas III di salah satu SMPN di kota ini. Sedangkan laki-lakinya pelajar kelas II SMAN,"kata salah seorang sumber koran ini. Dari video yang beredar luas tersebut, sang laki-laki masih menggunakan seragam sekolah (baju putih,red) dipadukan dengan rompi putih warna hitam. Belum diketahui kejadiannya kapan dan tempatnya di mana. Namun informasi yang beredar jika hubungan laiknya suami istri yang dilakukan kedua oknum pelajar ini terjadi di sebuah rumah kos-kosan di salah satu sudut Kota Merauke. "Sebenarnya, gambar mereka itu sudah 3 kali dengan ini, tapi baru yang terakhir ini yang beredar luas," kata sumber itu lagi.
Sejak video kedua sejoli yang masih berbau kencur ini mulai beredar di kalangan masyarakat, keduanya langsung meninggalkan Kota Merauke. "Keduanya sudah tidak ada di Merauke langsung kabur setelah mengetahui video mereka beredar,"lanjut sumber tersebut. Wakapolres Merauke Kompol Sondang RD Siagian, SIk didampingi Kasat Reskrim Iptu Fahrurozi, ketika dikonfirmasi membenarkan beredarnya video mesum yang diduga sdari kalangan pelajar tersebut. "Kami masih melakukan penyelidikan dan hari ini baru dibuatkan laporan polisinya. Mungkin besok kami mulai lakukan panggilan terhadap kedua orang yang ada dalam gambar itu,"jelas Wakapolres. (ulo)

Dua Korban Berkisah Tentang Aksi Kekerasan John Key Cs di Maluku: "Tak Bisa Kerja Setelah Kehilangan Tiga Jari"

Dua korban kekerasan kelompok John Key Cs siap memberikan kesaksian tentang insiden "potong jari" yang menimpa mereka. Ada apa di balik peristiwa di Tual, Maluku Tenggara, yang sidang pengadilannya dipindahkan ke Surabaya itu?
KARDONO SETYORAKHMADI, Surabaya-YEMRI Refra, 24, dan Charles Refra, 22, mengaku masih agak lelah setelah perjalanan jauh dari Maluku. Namun, saat ditemui Jawa Pos (Grup Cenderawasih Pos) di sebuah tempat di Surabaya tadi malam, keduanya bersemangat ketika bercerita soal kasusnya dengan John Key.
''Pernah minta damai. Tapi, beta tak kasih. Ini harus selesai di pengadilan,'' kata Yemri Refra, salah seorang korban yang jarinya dipotong. ''Kalau John Key bilang ada adat potong jari, maka beta tegaskan, tidak ada adat itu,'' sambung Charles Refra.
Keduanya kemudian bercerita secara rinci mengenai malam mengenaskan itu. Kata Yemri, peristiwa nahas itu dimulai pada 18 Juni 2008 lalu. Saat itu ada insiden di kampung mereka, Tual, Maluku Tenggara. ''Memang ada keributan, tapi saya tak tahu apa-apa,'' ucapnya.
Konflik internal di keluarga Refra itu kemudian dilerai Yohanis Refra. ''Namun, Yohanis kemudian melapor ke ibu John Key, kalau sayalah biang keladinya. Padahal, saya tidak tahu apa-apa,'' tuturnya. Kabar yang berkembang, Yemfi dituding mengancam menghabisi bapak John Key itu.
Kabar itu kemudian terdengar di telinga John Key alias John Refra yang saat itu berada di Jakarta. Dia kemudian datang ke Tual dan membuat janji bertemu dengan Yemfri. Pada 19 Juli 2008 keduanya bertemu di rumah salah seorang keluarganya.
''Pas saya di rumah, tiba-tiba dia (John Key) datang dan langsung memukul saya. Dia menuduh saya mau membunuh dia punya bapak,'' tutur Yemfri dengan logat Maluku yang kental.
Yemfi langsung berkata, "Bu (Kakak, Red), bukan saya!" Tapi, John Key terus memaki dan kemudian menendang ulu hati Yemfri. Setelah itu, turun pula Fransiscus Refra alias Tito Refra, yang tak lain adik John Key. Sempat terjadi pergumulan antara Tito dan Yemri, namun kemudian turun lagi Pedro Tanlain -anak buah John Key- seraya membawa parang.
Melihat parang itu, Yemfi langsung menghentikan perlawanan. Dengan mudah dia diseret ke dalam mobil. Yemfi kemudian dibawa ke rumah Tito. Sepanjang perjalanan sekitar tiga kilometer itu, setiap kata pembelaan Yemfri dibalas dengan jotosan John Key.
Rombongan itu tiba di rumah Tito sekitar tengah malam. Tetap saja Yemri dituduh mau menghabisi bapak John Key, tapi tetap pula Yemfri membantah dan berkata, "Bu, bukan saya". Meski begitu, tetap pula makian dan tendangan mampir ke sekujur badannya. Hampir semua orang yang ada di sana menganiaya Yemfri. ''Yang saya ingat adalah Pedro Tanlain, Obut Renfra, Ifo Rahantoknam, dan Antonius Tanlain,'' ceritanya.
Ketika terjatuh, John Key masih terus menganiaya. Bahkan, batu dan bangku dipukulkan John Key ke tubuhnya. Selanjutnya, Yemfri diseret dan John Key menempelkan sebilah parang ke lehernya. ''Tebas leher kau. Kau mau bunuh beta punya bapak!" kata John Key. Namun, si adik, Tito, punya ide lain.
''Jangan, Bu. Jangan potong leher, potong jari saja,'' ucap Tito seperti yang ditirukan oleh Yemfri. Selanjutnya, Yemfri meletakkan tangan kirinya ke meja. Namun, kemudian diteriaki oleh Tito. ''Tak usah tangan kiri, pakai tangan kanan''.
Yemfri berusaha tegar dan bahkan bertanya, ''Bu, satu jari atau semua?'' ucapnya. ''Tak usah pakai tanya-tanya,'' bentak Tito. Dia kemudian menebaskan parangnya. Namun, jari itu tak langsung patah. Selanjutnya, Tito meminta parang baru, kemudian menebas lagi. Akibatnya, jari telunjuk, tengah, dan jari manis pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu putus. Darah segar menyembur.
John Key kemudian menendang meja itu sehingga Yemfri, meja, dan potongan jari-jari tersebut ikut terlempar. Selanjutnya, Yemfri bersama Charles -yang jarinya sudah dipotong terlebih dahulu- dibawa ke Hotel Felia di Kota Tual. Di dalam kamar itu, Yemfri sempat dipukul dengan kunci oleh John Key hingga kepalanya berdarah. Setelah mata, tangan, dan kakinya dilakban, Yemfri dibuang di depan rumah Damianus Refra di kawasan Ohebun. ''Damianus itu merupakan bapak angkat saya,'' ucapnya.
Seperti Yemfri, pengalaman yang menimpa Charles Refra tak kalah berat. Bahkan, Charles hingga tadi malam tetap tak mengetahui kenapa jarinya dipotong oleh John Key cs. ''Malam itu (19 Juli 2008), saya berada di rumah Damianus Refra. Saya asyik main kartu dengan teman saya,'' katanya. Tiba-tiba saja, muncul John Key bersama sejumlah orang. Katanya, mereka masuk begitu saja dan langsung bertanya, "Ada yang namanya Charles?".
''Saya langsung kasih muka. Ingin tahu kan siapa yang mencari?'' ucap pria yang istrinya tengah mengandung lima bulan itu. Tiba-tiba bogem mentah dari John Key melayang. Saking kerasnya, Charles langsung terbanting ke tanah. ''Bu, salah saya apa?'' ujarnya.
Tetap saja, yang diterima Charles bukan jawaban. Tapi, makian dan sebuah injakan keras di dadanya. Tanpa banyak kata, Tito Refra dan sejumlah temannya langsung menyeret Charles ke dalam mobil. Malam itu pula, Charles dibawa ke rumah Tito Refra.
Cerita selanjutnya kurang lebih sama dengan nasib yang dialami Yemfri. Hanya, Charles benar-benar tak mengetahui sedikit pun alasan dirinya juga jadi sasaran. Bahkan, ketika tangan kanannya disiapkan di meja, Charles mengaku takut dan bingung. ''Bu, berapa jari?'' tanyanya. Namun, seperti Yemfri pula, Tito menjawabnya dengan makian dan bentakan.
Tito kemudian meminta parang dari Ifo Rahantoknam. Parang itu diangkat tinggi-tinggi dan ditebaskan ke jari-jari Charles. ''Sakit rasanya,'' katanya tentang kejadian mengerikan tersebut. Namun, itu hanya awal dari sakit yang lebih pedih karena jari-jari Charles belum terpotong.
''Lalu, ditatah seperti ini,'' ucap Charles seraya menirukan tukang mi mencacah sayuran. Akibatnya, jempol, jari manis, dan jari kelingking Charles hilang. Setelah itu, Charles dibawa ke bagian belakang rumah untuk dilakban kaki dan tangannya.
Pas kembali ke depan, Charles melihat Yemfri baru saja "dieksekusi" jarinya. Dengan kondisi kaki dan tangan dilakban, keduanya dimasukkan mobil dan dibawa ke Hotel Felia. Cerita selanjutnya, keduanya "dibuang" begitu saja di depan rumah Damianus Refra sore sekitar pukul 17.00.
Setelah berembuk dengan keluarga, keduanya langsung melapor ke Polsek Kei Kecil dan polres setempat. Namun, laporan tersebut tidak mendapat tanggapan berarti. ''Baru dua minggu kemudian, setelah Kapolda sendiri turun tangan, kasus kami ditangani,'' katanya.
Yemfri dan Charles mengaku pernah ditawari penyelesaian damai, tapi keduanya sepakat menolak.''Tidak bisa seperti itu. Saya sudah cacat dan tak bisa bekerja,'' tegas Yemfri. (el)

Obama Kangen Nasi Goreng, Bakso, dan Rambutan: "Telepon Presiden SBY, Berbahasa Indonesia"

JAKARTA - ''Mr President, apa kabar?'' itulah ucapan pertama Barack Obama, presiden terpilih Amerika Serikat, saat kontak telepon dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mendengar sapaan khas bahasa Indonesia tersebut, SBY langsung menyahut dengan penuh keakraban, ''Alhamdulillah, baik.''
Itulah kontak pertama SBY dengan Obama. Komunikasi kedua tokoh dunia tersebut berlangsung saat SBY transit 2,5 jam di Seattle, AS, dalam perjalanan pulang dari KTT APEC di Lima, Peru, kemarin. Obama menyempatkan berkomunikasi di tengah sibuk rapat mempersiapkan pemerintahannya nanti.
''Wah, pengucapan kata-kata Indonesia-nya masih sangat baik,'' ungkap SBY kepada Dahlan Iskan, chairman Jawa Pos (Grup Cenderawasih Pos), yang ikut dalam rombongan itu. Yang membuat SBY juga terkesima adalah Obama lebih dulu menyapa dengan bahasa Indonesia.
Obama yang menghabiskan empat tahun masa kecilnya di Jakarta tersebut, tampaknya, masih ingat pada bahasa ayah tirinya, Lolo Soetoro. Saat berusia enam sampai sepuluh tahun, Obama bersekolah di SD Katolik Fransiskus Asisi dan SD Negeri 01 Besuki (sekarang SDN Menteng 01) Jakarta Pusat. Dia mengikuti ibunya, Ann Dunham, yang menikah dengan Lolo.
Dalam percakapan berikutnya, SBY mengucapkan selamat atas terpilihnya Obama dan menyampaikan harapan agar kerja sama Indonesia-AS terus ditingkatkan pada masa mendatang. ''Selain komitmen kami berdua untuk meningkatkan kerja sama ke depan, presiden terpilih Barack Obama menggarisbawahi pentingnya peran Indonesia,'' jelas SBY.
Obama, kata dia, juga terus memantau langkah-langkah Indonesia dalam berbagai bidang. Termasuk dalam mengatasi krisis keuangan global dan climate change. ''Itu tentu memberikan harapan untuk masa depan Indonesia sekaligus kerja sama di antara kedua negara,'' ujarnya.
Setelah berbicara resmi dengan bahasa Inggris, Obama kembali mengajak SBY berbahasa Indonesia. SBY pun mengundang presiden AS pertama keturunan Afrika tersebut ke Indonesia. ''Dalam kesempatan hadir di APEC tahun depan di Singapura, kami mengundang Mr President terpilih ke Indonesia,'' ungkapnya.
Obama menyambut baik undangan itu. Kedatangan Obama nanti tak hanya mengandung arti strategis dalam hubungan bilateral, tapi juga untuk melepas kangen. Dia mengaku kangen rambutan, bakso, dan nasi goreng. ''Saya sudah lama dan ingin sekali merasakan bakso, rambutan, dan nasi goreng,'' kata SBY menirukan jawaban Obama.
Pada akhir pembicaraan sekitar lima menit itu, SBY menceritakan bahwa dirinya membawa titipan dari teman-teman Obama saat bersekolah di Menteng. Yakni, album foto kenangan saat mereka bersekolah. Karena keduanya tak bisa bertemu langsung, SBY menjelaskan akan menitipkan oleh-oleh tersebut lewat Dubes RI di Washington.
Mendengar titipan tersebut, Obama merasa surprise. Dia menyatakan ingin sesegera mungkin melihat foto kenangan bersama teman-teman kecilnya itu.
Dini hari tadi, pukul 03.30, SBY dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma. Dia melakukan rangkaian kunjungan ke AS dan Amerika Latin selama dua minggu, sejak 13 November 2008. SBY sempat menghadiri pertemuan G-20 di AS. Selain itu, dia berkunjung ke Brazil dan terakhir menghadiri KTT APEC di Peru. (tom/dis/tof)

Persiwa (4) vs PKT Bontang (1)

Wamena, Tim kebanggan masyarakat Jayawijaya Persiwa Wamena tampil perkasa dengan menghabisi Bontang PKT 4-1 di Stadion Pendidikan Wamena, kemarin. Persiwa akhirnya lolos ke babak 32 besar dengan agregat 5-2.
Tekad punggawa-pungawa Persiwa untuk lolos ke babak selanjutnya sangat besar, hal ini terlihat ketika kick off dibunyikan wasit Andi Hafid. Tuan rumah langsung menyerang dan terus menekan tim tamu.
Upaya untuk menjebol gawang Bontang PKT tercipta di menit 21 melalui penyerangnya Tutug Widodo. Mantan striker Bontang PKT ini menciptakan gol melalui heading dimana memanfaatkan umpan tandemnya Pieter Rumaropen. Ya, meski dikawal ketat Tutug berhasil memanfaatkan peluang itu dengan baik.
Persiwa yang berambisi untuk mencetak gol membutuhkan waktu 22 menit lagi untuk menjebol gawang Bontang PKT. Kali ini yang menciptakan gol giliran Pieter Rumaropen, juga melalui heading cukup keras, satu menit kemudian giliran sang kreator Immanuel Padwa yang membuat anak-anak PKT tertunduk lemas.
Tertinggal 0-3 Imral Usman dkk tak mau menyerah begitu saja.Tim besutan Mansur ini berusaha memperkecil kekalahan. Upaya yang dilakukan anak-anak PKT ini membuahkan hasil. Menit ke 70 Imral Usman berhasil memperdayai penjaga gawang Timotius Mote dengan tendangan kerasnya dari luar kotak finalti.
Merasa mendapat perlawanan memanfaatkan waktu yang tersisa Persiwa Wamena terus menggempur ke kubu lawan. Tak percuma usaha yang dilakukan anak asuhan Suharno ini. Erick Week Lewis berhasil menambah goal bagi timnya setelah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti tak dapat diantisipasi David Arianto.
Dalam press conference seusai pertandingan pelatih Suharno menyatakan kepuasannya atas hasil yang diperoleh anak asuhannya meski banyak kekurangan yang terjadi. "Saya sangat puas dengan hasil ini karena anak-anak berhasil menguasai lapangan tengah sebagai center serangan," tegas Suharno.
Suharno memberi apresiasi kepada pemain muda yang diturunkan dalam laga sore kemarin, ia berjanji akan lebih banyak dan menambah jam terbang bagi pemain.
“Ini menjadi kesempatan yang paling baik bagi para pemain muda untuk mengembangkan permainan bagi mereka, tapi hal itu tak menjadi masalah dan akan dibenahi agar tampil lebih solid dalam laga berikut,” ujarnya. yos (Sumber tugupos)

Polda Siap Razia Miras, Prostitusi Jalanan & Perangi Premanisme: "Amankan Kebijakan Gubernur"

JAYAPURA-Kepolisian Daerah Papua tidak akan tinggal diam dalam upaya membantu pemerintah daerah memerangi virus HIV-AIDS di Tanah Papua.
Apalagi, Gubernur Papua dalam pernyataannya pada acara Temu Pemangku Kepentingan dalam Percepatan dan Pencegahan HIV-AIDS sudah menyatakan melarang penjualan miras di semua tempat, kecuali hotel dan juga melarang prostitusi di pinggir jalan.
"Pada prinsipnya, kami tidak akan tinggal diam," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs Agus Rianto ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Kamis (20/11) kemarin.
Diakui bahwa untuk masalah minuman keras di Papua, masih ada daerah - daerah yang memperbolehkannya atau bebas diperjualbelikan, namun ada juga daerah yang sudah melarang peredaran dan penjualan miras.
Pada prinsipnya, kata Agus Rianto, aparat kepolisian sifatnya melaksanakan peraturan perundangan-udangan yang ada, dimana peraturan ini sampai di tingkat terendah yakni peraturan daerah atau perda yang dikeluarkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, seperti di Manokwari dan Kabupaten Yahukimo yang telah mengeluarkan perda tentang larangan miras.
"Mana kala itu tidak ada, berarti itu khan dilarang. Dan, kami selalu melakukan razia seperti di Manokwari yang sudah mengeluarkan perda dimana polisi bersama satpol PP menegakkan perda tersebut," ujarnya.
Disisi lain, di daerah lain masih memperbolehkan adanya peredaran dan penjualan miras secara bebas, dengan kategori alcohol dengan prosentase tertentu.
"Jika misalnya gubernur seperti itu, yakni Perda No 11 Tahun 1994 tentang tata cara pemasukan minuman keras antar pulau ke wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, khan bisa dicabut saja, artinya melarang dan polisi melakukan peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya.
Ia menegaskan pada prinsipnya polisi melaksanakan peraturan perundang-undangan, bahkan aparat kepolisian selalu melakukan razia terus terhadap minuman keras ini, termasuk minuman keras racikan sendiri atau dari alcohol murni yang dicampur dengan minuman lain atau yang biasa disebut Sari Buah Yes (SBY) atau ocong dan minuman lokal.
Hanya saja, untuk alcohol murni ini, bisa dijual bebas di toko dan apotik, namun disalahgunakan yakni dengan dicampur minuman sari buah menjadi minuman keras yang tidak memenuhi standar kesehatan yang justru disalah gunakan masyarakat untuk dikonsumsi, bahkan akibatnya sering jatuh korban jiwa akibat menenggak minuman ini.
Polisi juga berupaya terus untuk memerangi prostitusi terselubung dengan menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat). Untuk itu, bagi masyarakat yang mengetahui adanya prostitusi terselubung pihaknya mengharapkan melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat atau melalui website resmi Polda Papua, yakni www.papua.polri.go.id yang akan ditindaklanjuti.
Sementara itu genderang perang terhadap premanisme yang ditabuh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana instruksi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso, kini juga akan ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Papua. "Kami juga ikut melaksanakan perang terhadap premanisme di Tanah Papua sesuai dengan perintah Kapolri," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Drs Agus Rianto saat dihubungi Cenderawasih Pos, Kamis (20/11) kemarin.
Hanya saja, perburuan premanisme yang sekarang ditabuh polisi ini, menurut Kabid Humas Agus Rianto, untuk di wilayah hukum Polda Papua belum menjadi target prioritas, karena pimpinan mengutamakan daerah-daerah tertentu dan Polda Papua kena imbangan dalam perang melawan premanisme ini.
Namun, lanjut Agus Rianto, Polda Papua siap untuk memburu para preman yang membuat masyarakat resah dalam upaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi warga masyarakat.
Dalam perang terhadap premanisme ini, diakui Kabid Humas, sebenarnya sudah dilakukan Polda Papua bersama jajaran baik polresta dan polres di seluruh Tanah Papua.
Bahkan, sebelum adanya perang melawan premanisme ini, Polda Papua telah menggelar operasi penyakit masyarakat alias pekat, dimana premanisme juga menjadi sasaran operasi pekat, disamping senjata tajam, perjudian, miras, narkoba, pemabukan dan pemalakan serta lainnya.
"Premanisme ini kan merupakan penyakit masyarakat dan kami telah berupaya memberantasnya melalui operasi pekat," imbuhnya. Dan, operasi pekat yang bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini, akan dilakukan secara kontinyu.
Sebelumnya, Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso mengatakan premanisme di wilayah hukum Polresta Jayapura berbeda dengan daerah lain. "Disini belum ada preman yang terorganisir seperti di kota-kota besar di Indonesia, biasanya preman ini melakukan pemalakan dan itu pun diawali dengan pemabukan," kata Kapolresta Roberth Djoenso.
Meski demikian, tegas Kapolresta, pihaknya juga sudah sering melakukan kegiatan razia terhadap premanisme di Kota Jayapura selama ini dan pihaknya berkomitmen untuk memberantasnya. "Melalui operasi pekat, kami menggelar operasi dengan sasaran salah satunya aksi premanisme dan nanti kami akan lakukan secara kontinyu di beberapa titik rawan yang biasa terjadi premanisme terutama aksi pemalakan," tandas Kapolresta.
Upaya Polisi untuk memberantas preman di seantero Indonesia, rupanya mendapat dukungan positif dari Ketua Komisi F DPR Papua Ir Weynand Watori yang membidangi hukum dan HAM. Kepada Cenderawsih Pos ia mengatakan bahwa upaya Kapolri itu sangat baik dan harus disambut positif. "Tetapi satu yang saya ingatkan bahwa kalau mau berantas preman harus dari level atas baru ke level bawah," katanya kemarin.
Sebab kata dia, praktik premanisme tidak hanya terjadi di level bawah tetapi juga di level atas di berbagai kalangan dan lembaga institusi, baik lembaga Sipil, TNI hingga Polri. "Jadi preman itu bukan hanya ada di terminal, pasar atau pinggir jalan, tetapi juga di tubuh pemerintah, TNI maupun Polri juga ada preman," katanya serius. Bahkan kata dia, di kalangan Menteri, Dirjend, Gubernur, Bupati sampai Camat pun ada yang preman.
Karena itu, ia meminta aparat Polisi agar tidak tebang pilih dalam memberantas premanisme di tanah air karena menurut dia praktek premanisme itu ada dimana-mana di seluruh Indonesia tak terkecuali di Papua. Untuk itu, Weynand mengatakan agar ada batasan atau defisnis yang jelas tentang klasifikasi preman itu. "Karena jangan sampai orang bicara politik di pasar dianggap preman lagi, jadi harus jelas klasifiksi preman itu seperti apa," terangnya.
Menurut dia, penertiban preman itu harus dilakukan dari level atas. Karena terjadinya illegal logging, illegal mining dan illegal fishing juga adalah hasil kerja atau permainan dari para preman, bahkan sampai yang lolos dari jerat hukum sekalipun juga permainan preman. "Itu yang illegal - illegal itu kan semua kerjaannya preman mau dari Pemerintah di pusat, Menteri, Dirjen, gubernur, bupati camat, Polisi, atau TNI," katanya lagi.
Tak hanya itu, peredaran Miras, Narkoba yang masih terus merajalela hingga krisis yang dialami Indonesia sekarang ini sesungguhnya tak hanya disebabkan karena pengaruh krisis global, tetapi juga akibat permainan para preman, bahkan Otsus Papua gagal dan belum bisa dinikimati rakyat Papua juga karena akibat permainan para preman. Itu artinya, kalau sekarang rakyat Indonesia masih banyak yang miskin sementara negara ini sangat kaya, maka itu tandanya banyak preman di negara ini.
Sehingga, kalau di level bawah sekarang ini terjadi praktik premanisme itu tak lain karena masyarakat mencontoh pimpinannya di atas. (bat/ta)

Yahamak: Penjual Miras Harus Ditindak: "Beragam Komentar tentang Miras"

TIMIKA - Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) meminta pemerintah daerah (Pemda) menindak tegas oknum penjual minuman keras (Miras) di Kabupaten Mimika. Miras dinilai secara tidak langsung telah membunuh banyak orang di Papua khususnya Kabupaten Mimika melalui beberapa kasus. Contohnya kecelakaan lalu lintas, pemunuhan atau kriminalitas lainnya yang menyebabkan korbannya meninggal dunia.
Demikian disampaikan oleh Wakil Direktur Yahamak, Arnold Ronsumbre ketika ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Rabu lalu (19/11). Menurut Arnold, Miras juga tak jarang memicu terjadinya kasus pemerkosaan maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Miras sangat berbahaya, karena Miras adalah akar dari semua permasalahan," katanya.
Sehingga Arnold meminta pemerintah menindak tegas oknum yang sengaja menjajakan Miras di Tanah Amungsa dengan alasan tanpa disadari Miras telah membunuh manusia secara perlahan-lahan.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan yang sudah mengambil langkah tegas terhadap Miras," ujarnya. (cr-59)
KNPI: Miras Rusak Anak Muda
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika mendukung langkah aparat keamanan dan pemerintah memberantas minuman keras. KNPI menilai Miras merupakan salah satu penyebab rusaknya moral sebagian anak-anak muda di Timika yang menjadi mengkonsumsinya.
Tanggapan itu disampaikan Sekretaris KNPI Kabupaten Mimika, Mathius Way, SE. Ia merasa prihatin terhadap dampak Miras bagi generasi muda penerus bangsa, apalagi selama ini minuman memabukkan itu dijual secara bebas sehingga tingkat konsumsi di masyarakat meningkat.
Mathius mengharapkan pemerintah jeli melihat persoalan ini, sebab Miras dianggap sebagai suatu masalah yang besar. Dalam mengambil keputusan, menurutnya pemerintah harus bisa melibatkan sejumlah komponen yang ada, seperti tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh lapisan masyarakat.
"Harus ada tindakan tegas kepada para pemasok dan penjual Miras, karena (Miras) merusak moral pemuda yang ada di daerah ini," kata Mathius kepada Radar Timika di Hotel Serayu, Rabu (19/11) lalu. (cr-59)
Lemasko Menentang Miras
Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menentang peredaran Miras di Mimika sebab bertentangan dengan adat istiadat. Minuman beralkhohol alias Miras dinilai sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga Lemasko mendukung razia yang dilakukan pemerintah dan aparat keamanan.
"Lemasko tidak mendukung adanya Miras, karena barang haram itu berbahaya. Akibat dari Miras, banyak terjadi kecelakaan, perkelahian, pembunuhan dan pencurian," kata Frans Waropea, Ketua Lembaga Adat Budaya Kamoro yang ditemui Radar Timika, Rabu lalu (19/11) di ruang kerjanya.
Kata Frans, setelah meminum Miras lalu mabuk karena terpengaruh alkhohol, banyak warga mengunjungi tempat-tempat terlarang, contohnya lokalisasi. Perilaku seperti itu, menurutnya membahayakan diri sendiri, sebab bisa saja kemudian terjangkit penyakit HIV/AIDS. Belum lagi kemudian timbul masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Miras berbahaya karena secara tidak langsung telah merusak harga diri orang Kamoro, untuk itu pihak lembaga (Lemasko) meminta agar jangan menjual Miras di Timika, karena merusak orang Papua terlebih khusus orang Kamoro," tegasnya.
Pemerintah melalui instansi terkait pun diharapkan secara rutin tiap bulan memeriksa tempat-tempat penjualan Miras. Bersama aparat keamanan, pemerintah juga diminta tegas menerapkan Perda Miras yang sudah ada.(cr-59)
Razia Miras Harus Merata
Tindakan Penjabat Bupati Mimika, A. Allo Rafra bersama Ketua DPRD Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan anggota Muspida pekan lalu menggerebek beberapa gudang tempat penyimpanan minuman keras, mendapat acungan jempol masyarakat yang menghendaki peredaran Miras dihentikan. Langkah tegas itu dinilai akan lebih baik jika dilakukan merata pada semua pemasok dan penjual Miras yang berada di Timika, agar tidak menimbulkan pertanyaan mengapa razia hanya dilakukan di beberapa tempat pengusaha saja.
Demikian dikatakan Mashuri, salah satu caleg dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) kepada Radar Timika, Kamis (20/11). Dampak Miras menurutnya sudah sangat jelas diketahui masyarakat umum, misalnya menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus kriminal termasuk pembunuhan dan lainnya.
"Langkah Muspida sangat efektif, artinya ketegasan yang sudah ada hendaknya dapat dikemas rapi lagi untuk memberi kesan bahwa niat tersebut benar-benar dijalankan bukan untuk sementara saja," kata Mashuri.
Ia menyarankan agar penertiban yang dilakukan bupati dan Muspida tidak hanya dilakukan di gudang utama tempat menyimpan Miras, tapi juga menyusuri kios-kios di Jalan Budi Utomo, Jalan Cenderawasih sampai lorong di Koperapoka yang selama ini diduga jadi tempat penjualan Miras secara sembunyi-sembunyi.
Dukungan lain dalam penindakan terhadap Miras dan pengusahanya datang dari Ny. Martina Wapdaron, warga Kelurahan Kwamki Baru. "Miras bukan masalah baru yang harus dihangatkan kembali oleh Bupati Allo Rafra sekarang ini, namun sudah saatnya Miras dihentikan demi kemanusiaan," pintanya.
Ia prihatin melihat dampak Miras yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan, pencurian sampai KDRT.
"Sangat disayangkan bila ada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dimana kepala keluarganya pencandu Miras, nilai-nilai buruk secara tidak langsung tertanam di dalam diri anak itu," katanya.
Yang lebih membuatnya miris, kata Martina, bila ada seorang ayah yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu memukul istrinya dan dilihat secara jelas oleh anaknya. "Contoh itu bisa saja dilakukan juga oleh anak ketika dewasa dan menikah," katanya.
Sehingga Martina mengucapkan terima kasih kepada Bupati Mimika dan Muspida yang sekarang berani mengambil langkah menindak pemasok Miras. (xiy)

Obama Tunjuk Loyalis Clinton

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Barack Obama mulai menyusun kabinet. Di tengah spekulasi penunjukan menteri luar negeri dan menteri keuangan, tim transisi dikabarkan sudah menentukan dua posisi menteri yang lain. Yakni, menteri keamanan dalam negeri serta menteri kesehatan dan layanan masyarakat.
Pilihan Obama dan tim transisinya jatuh kepada Gubernur Arizona Janet Napolitano dan Tom Daschle. Tiga sumber Partai Demokrat yang merahasiakan identitas mereka mengatakan kepada CNN bahwa Napolitano akan menjabat menteri keamanan dalam negeri. Sedangkan Daschle akan menjadi menteri kesehatan dan layanan masyarakat. "Tapi, keputusan akhirnya tetap berada di tangan para anggota senat Demokrat, sama seperti penunjukan Eric Holder sebagai jaksa agung," ujar seorang sumber kemarin (20/11).
Sejauh ini, Napolitano belum buka suara tentang penunjukannya. Perempuan pertama yang menjabat jaksa agung Negara Bagian Grand Canyon itu mengungkapkan belum mendengar langsung tawaran tersebut dari Obama atau pejabat Demokrat. Namun, jika nanti pemimpin 47 tahun itu benar-benar meminangnya, dia akan bersedia. Selain ditunjuk sebagai menteri keamanan dalam negeri, perempuan 50 tahun tersebut pernah dirumorkan bakal ditawari posisi jaksa agung.
Senada dengan Napolitano, Daschle masih enggan mengomentari rumor penunjukannya. Menurut sumber Demokrat yang terlibat dalam tim transisi Obama, politikus 60 tahun itu juga dipromosikan menjadi "komandan" kesehatan Gedung Putih. Dengan demikian, dia punya tanggung jawab langsung kepada presiden. "Dengan memegang dua jabatan sekaligus, Daschle punya kewajiban menyusun rencana kesehatan untuk diserahkan kepada Kongres," katanya.
Munculnya banyak nama tokoh lama dalam pemerintahan yang baru membuat sejumlah analis mempertanyakan kesungguhan Obama dalam mewujudkan perubahan. Terutama, para cendekiawan Republik. Sebab, lebih dari separo posisi kabinet AS yang baru ditempati mantan pejabat-pejabat Bill Clinton. "Saya rasa, banyak warga yang kecewa karena presiden terpilih Obama hanya menjumput politisi Demokrat yang menjabat di era (Bill) Clinton," ujar Leslie Sanchez, strategist Republik.
Karena itu, Robert Kuttner mengimbau Obama memperluas kabinetnya. "Bukan berarti orang-orang yang berkompeten hanyalah mereka yang pernah menjabat sebagai abdi pemerintah atau veteran dalam pemerintahan Clinton," tandas tokoh liberal dan pengarang buku Obama's Challenge tersebut. Dia juga berpesan kepada Obama agar berhati-hati dalam merangkul Clintonista (pendukung loyal Clinton) ke dalam pemerintahannya. (AP/Rtr/hep/ami)

Pemalangan Uncen Berbuntut ke Polisi: "Diwarnai Bentrok, 1 Luka-luka"

JAYAPURA- Aktivitas perkuliahan di Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Waena, Kamis (20/11) kemarin, terhenti. Itu, menyusul aksi pemalangan yang dilakukan mahasiswa sendiri di pintu utama menuju kampus. Akibat pemalangan itu, para pembantu rektor, para dekan, pembantu dekan, para dosen dan para mahasiswa yang akan masuk ke kampus terhenti di pintu gerbang.
Pemalangan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIT itu, sebenarnya tidak sepenuhnya didukung para mahasiswa. Pasalnya, aksi pemalangan itu sebagian besar hanya dilakukan kalangan mahasiswa dari Fakultas FISIP. Mereka kecewa, atas tidak efektifnya proses belajar mengajar di kampus akibat banyak diantara dosen tidak melaksanakan tugas mengajar.
Namun, karena orasi-orasi yang disuarakannya mulai menyinggung soal kebijakan-kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa seperti mahalnya biaya SPP, SPF (Sumbangan Pendidikan Fakultas) dan uang praktek, akhirnya aksi mereka mendapat dukungan mahasiswa dari sejumlah Fakultas.
Mahasiswa yang tadinya hanya duduk-duduk dan berdiri di luar aksi pemalangan, akhirnya mereka ikut bergabung dan saling bergantian dalam membawakan orasi. Dalam orasinya yang dilakukan silih berganti itu, mereka mengkritik kinerja lembaga Uncen sebagai lembaga pendidikan yang dinilai tidak maksimal dalam menciptakan kualitas lulusan Uncen.
Uncen dinilai sudah mulai meninggalkan tugas utamanya sebagai pencetak generasi intelektual di Papua. Sebaliknya, Uncen saat mulai masuk wilayah politik dan proyek dengan dibukanya kelas-kelas pararel di sejumlah daerah yang mengakibatkan para dosen cenderung lebih memilih mengajar di daerah yang ada uangnya ketimbang mengajar di kampus.
" Berdasarkan pengamatan kami banyak persoalan di kampus Uncen mulai jadwal perkuliahan yang tidak efektif, dosen meninggalkan tugas, penerimaan pegawai yang tidak memperhatikan putra Papua hingga tidak diakomodirnya kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik oleh senat mahasiswa maupun pembantu rektor dan pembantu dekan yang membidangi kemahasiswaan. ," ujar Ketua Koalisis Mahasiswa Peduli Pendidikan Uncen, Natan Pekey dalam orasinya yang diiringi yel-yel hidup mahasiswa berulang-ulang.
Selain itu, mahasiswa juga kecewa dengan kinerja para dosen yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana mereka sering meninggalkan tugas di kampus. Untuk memenuhi jadwal mengajar, dosen sering kali membebankan kepada asistennya, pada hal mereka belum lama diterima di Uncen sehingga pengalaman mengajarnya belum memadai.
Mahasiswa sebenarnya tidak mau menyalahkan orangnya, tapi system yang diterapkan di kampus tidak efektif seperti system akademiknya. Dimana yang berjalan selama ini proses belajar mengajar di kampus tidak efektif. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya minta pihak rektor segera melakukan perubahan untuk menyelamatkan fungsi Uncen sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya.
Dalam aksinya itu, mereka mengancam tidak akan membuka palang sebelum Rektor hadir untuk menemui mereka. 2 jam kemudian, Rektor Uncen Prof. Bert Kambuaya, MBA tiba di lokasi dan langsung menemui para mahasiswa.
Di depan para mahasiswa yang melakukan pemalangan, Rektor sangat menyesalkan aksi pemalangan itu. Sebab, aksi pemalangan itu tidak mencerminkan sebagai seorang mahasiswa dan dinilai tidak santun dalam memperlakukan rektornya sendiri. Jika ingin melakukan aksi, seharusnya dilakukan di halaman rektorat yang tempatnya cukup luas. Sebab, jika dilakukan dengan cara pemalangan seperti ini, jelas sekali akan mengganggu aktivitas lainnya.
Seharusnya, jika ingin menyampaikan sesuatu ada jalur atau struktur organisasinya. Sebab, untuk apa ada senat mahasiswa di tingkat program studi, jurusan dan Fakultas jika organisasi itu difungsikan.
Menurut Rektor, mengenai dosen-dosen yang meninggalkan tugas pokoknya, pimpinan sudah memberikan teguran, termasuk memperhentikan dosen yang tidak mengindahkan surat teguran, termasuk juga para dosen-dosen yang melaksanakan studi lanjutan diluar waktu yang ditentukan.
" Aturannya studi S2 batas waktunya hanya 2 tahun, sedangkan S3 bisa 4- 5 tahun. Bagi dosen-dosen yang melampaui batas waktu, kami telah melakukan teguran dan banyak dosen telah membuat surat pemberitahuan tentang waktu penyelesaian," ujarnya.
Berkaitan dengan kelas-kelas pararel di sejumlah daerah, menurut Rektor itu bukan program Uncen, tapi merupakan permintaan para bupati untuk memenuhi jumlah guru-guru di daerahnya.
Begitu halnya dengan penerimaan dosen, itu bukan kewenangan Uncen. Sebab, Uncen adalah lembaga structural dimana semua kewenangan penerimaan dosen diatur dari Jakarta. Uncen sifatnya hanya melakukan test, sementara hasil atau penentuan kelulusan ditentukan dari Jakarta.
Menurut dosen, sesuai Permen Diknas kemampuan atau kompetensi dosen asli putra Papua masih minim atau jauh dibawah standar. Apalagi, sesuai aturan yang ada dosen PTN minimalnya harus S2, sementara dosen S2 asli Papua jumlahnya sangat minim. Namun begitu, dirinya telah memperjuangkan ke pusat agar di Papua ini diberikan kekhususan, terutama mengenai standar kompetensi penerimaan dosen asli Papua.
Selain itu mengenai biaya SPP menurut Rektor, dari sekian PTN biaya SPP Uncen termasuk yang paling murah di seluruh Indonesia. Karena mahasiswa jangan protes, jika fasilitas di kampus minim mengingat minimnya anggaran yang dimilikinya. Dari hasil pembayaran SPP mahasiswa yang disetor ke pusat dan dikembalikan ke Uncen, total anggaran yang dimiliki hanya sekitar 8- 10 M setiap tahun.
" Dengan anggaran sebesar itu maka belum cukup memenuhi kebutuhan mahasiswa seperti ketersediaan layanan IT ( informasi tehnologi), layanan data on line dari setiap mahasiswa serta penunjang belajar lainnya. Dengan anggaran yang minim ini, saya sendiri binggung sementara banyak keinginan-keinginan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Uncen," paparnya.
Setelah diberikan pemahaman secara gamblang, akhirnya mahasiswa paham dan menerima penjelasan itu. Namun begitu, untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa itu, Rektor akan melakukan pertemuan dengan seluruh dekan terkait apa yang disuarakan para mahasiswa.
Beberapa menit, setelah aksi pemalangan usai dan para mahasiswa mulai membubarkan diri, tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang juga nota bene mantan ketua senat Uncen Yanto berusaha masuk ke Kampus Uncen mengambil jalur jalan yang salah, sehingga nyaris menabrak seorang mahasiswa.
Atas ulahnya itu, para mahasiswa spontan emosi dan langsung mengeroyoknya. Sadar keselamatannya terancam, Yanto yang juga mahasiswa FE semester akhir ini berusaha melarikan diri, namun tetap dikejar mahasiswa lainnya.
Dalam pengejaran itu, mahasiswa berhasil mendekatinya sehingga dia kembali menjadi bulan-bulanan aksi pemukulan dari mahasiswa sendiri. Dalam aksinya itu, bahkan ada yang memukulnya dengan balok dan batu. Akibatnya, leher dibagian belakangnya mengalami luka robek cukup serius hingga mengeluarkan banyak darah.
Tidak terima dengan perlakuan itu, Yanto berusaha membalas dengan memukul rekannya. Saat itulah tiba-tiba sejumlah mahasiswa terlibat adu jotos dan saling lempar batu sambil kejar mengejar. Terhadap insiden itu, Yanto didampingi teman-teman melaporkan kejadian itu untuk diproses lebih lanjut.
Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Romarupen, S.Sos saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, penyidik telah memanggil tiga orang saksi, termasuk saksi korban untuk memberikan keterangan. " Pelaku pemukulan maupun pengeroyokan masih dalam penyelidikan. Saat ini masih sebatas pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut," ujar Kapolsekta kepada Cenderawasih Pos, kemarin. (mud)

Pelaku Penembakan Diketahui: "Bentrok Anggota Brimob-TNI di Wamena"

JAYAPURA- Siapa pelaku penembakan terhadap salah seorang anggota TNI dalam insiden antara aparat Brimob Polda Papua dengan TNI Yonif 756/WMS di Wamena, November 2008 lalu, akhirnya diketahui.
"Dari kasus tersebut, 8 oknum anggota Brimob resmi tersangka dan siapa berbuat apa sudah jelas, termasuk pelaku penembakan sudah diketahui," ungkap Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw kepada wartawan, Kamis (19/11) kemarin.
Seperti diketahui, dalam insiden ini diawali penganiayaan terhadap 2 anggota Brimob, Bripka Erick Alvons dan Briptu Jusman hingga berbuntut bentrok yang menyebabkan 1 anggota TNI Yonif 756/WMS, Bharada La Harirabu tewas.
Bahkan menurut, Paulus Waterpauw, dari 8 oknum anggota Brimob yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diketahui perannya masing-masing dalam insiden bentrok tersebut.
Ditanya soal pelaku utama penembakan anggota TNI tersebut? Direskrim Paulus Waterpauw mengatakan bahwa dari 8 tersangka sudah diketahui perannya masing-masing.
"Jadi, yang menyuruh dan yang melakukan aksi dan penembakan sudah diketahui, namun apa tembakan itu yang menyebabkan kematian korban atau korban masih hidup baru dibuang ke kali, sehingga masih menunggu hasil uji forensik," ujar Waterpauw yang tidak menyebut inisial tersangka yang melakukan penembakan tersebut.
Hanya saja, Direskrim mengakui pihaknya masih kesulitan mencari saksi yang melihat secara langsung kasus itu, karena prosesnya tidak pada satu titik atau dari awal hingga akhir tubuh anggota TNI dibuang ke Kali Baliem.
Untuk itu, saat ini pihaknya masih memintai keterangan antar 8 orang tersangka ini, sedangkan dari masyarakat baru dapat saksi, namun alat bukti sudah terpenuhi sesuai KUHAP.
Yang jelas, tegas Direskrim Paulus Waterpauw, dalam pemeriksaan 8 orang tersangka yang sudah ditahan di Mapolda Papua ini dilakukan terbuka dan transparan.
"Kami juga minta saksi dari Kodam XVII/Cenderawasih, termasuk Prada Lamek yang turut menjadi korban dalam insiden tersebut, untuk melengkapi keterangan saksi," imbuhnya.
Dalam kasus bentrok ini, Pomdam XVII/Cenderawasih juga telah menetapkan 10 oknum anggota Yonif 756/WMS sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anggota Brimob, bahkan telah melakukan penahanan terhadap mereka.(bat)

Demi Nyawa Manusia, Rawat Inap dan Rawat Jalan Tetap Buka: "Aksi Mogok Kerja PNS di Kabupaten Mimika"

Meskipun aksi mogok besar-besaran sedang digelar Pewagai Negeri Sipil (PNS) khususnya di lingkungan kesekretarian daerah dan kantor-kantor instansi, namun tidak dengan PNS yang bekerja di Puskesmas-Puskesmas. Meskipun secara umum pegawai Puskesmas mogok, tapi pelayanan kesehatan demi menyelamatkan nyawa manusia tetap mereka kedepankan.
Hal itu tergambar dari keterangan sejumlah kepala Puskesmas yang dimintai tanggapan dan hasil pantauan wartawan Radar Timika, Rabu kemarin (19/11). Misalnya Kepala Puskesmas Timika Jaya, H. Abdul Jabar Minggele. Ditemui Radar Timika di Graha Eme Neme Yauware kemarin, Abdul mengatakan aktivitas Puskesmas Timika Jaya utamanya administasi ditutup. Pihaknya hanya membuka pelayanan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan.
Kata Abdul, berdasarkan arahan Dinas Kesehatan & Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, aktivitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan tetap dibuka seperti biasanya.
"Kita sudah telepon kepala Dinkes dan menyarankan ruang rawat inap tetap buka, karena itu masalah nyawa dan kemanusiaan," katanya.
"Selain itu takut ada bentrok dengan pihak Forum PNS. Mau tidak mau harus ikut, tetapi untuk saya pribadi pada prinsipnya tetap mendukung aksi ini (mogok kerja, Red) karena ini menyangkut orang banyak," tambahnya.
Abdul menambahkan terhitung mulai Kamis (19/11) Puskesmas Timika Jaya tutup sampai ada keputusan soal tuntutan pembayaran tunjangan dan lain-lain. Meski demikian, masyarakat yang membutuhkan pengobatan akan tetap dilayani.
"Puskesmas ini akan tutup sampai ada keputusan. Jika ada yang mau berobat, akan diarahkan ke emergency karena ruang itu juga berfungsi sebagai rawat inap. Yang saya khawatirkan itu jika ada pasien yang perlu penanganan secara serius, lalu kita tidak bisa melayani. Itu kita sayangkan. Tetapi pada prinsipnya kita tetap ikuti forum pegawai (FPNS) karena menyangkut kepentingan umum.
"Karena itu vital untuk kesehatan, kesan saya pribadi untuk forum saya minta maaf jika ruang emergency kami masih buka dan karena menyangkut kesehatan. Pada prinsipnya kami dukung. Ini bisa dibuktikan, kami dan semua pegawai hadir di sini (graha)," katanya.
Sedangkan Kepala Puskesmas Timika, Since R mengatakan, ada empat poli yang ditutup, yaitu poli umum, poli kebidanan, poli gigi dan poli VCT. Sedangkan lainnya tetap buka.
"Keempat poli tersebut kami tutup, hanya ruang rawat inap emergency yang tetap buka. Untuk pegawainya diwakilkan, karena semua pegawai ada di graha ini," ujarnya.
Selanjutnya Since mengatakan Puskesmas Timika akan buka setelah ada keputusan dari pemerintah daerah terjadap tuntutan pembayaran tujangan kinerja daerah. "Kita tunggu dari Pemda, jika sudah selesai baru kami akan membuka kembali Puskesmas ini," katanya.
Ini berbeda dengan keputusan yang diambil Kepala Puskesmas Limau Asri, Gregorius Kwalik, AMK. Dia mengatakan Puskesmas Limau Asri di Kampung Limau Asri (SP V) tutup total tanpa ada pelayanan kepada masyarakat.
"Kami juga sepakat dan sudah dari Senin (17/11) kemarin kami tutup, semua pelayanan tutup termasuk pustu-pustu yang ada juga kami tutup," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa semua tenaga medis dari Kampung Limau Asri ada di Graha Eme Neme Yauware (ENY)."Semua pegawai ada disini dan kami bersyukur karena dari pedalaman sudah ada semua disini,"katanya.
Kata Gregorius, karena berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama Puskesmas ditutup, maka jika ada pasien akan diarahkan ke RSMM. "Setelah ada keputusan dari bupati, kami akan buka kembali, namun jika belum ada keputusan kami tetap akan tutup walaupun satu sampai dua minggu kedepan,"ujarnya.(Laporan: Achmad Muzammil)

Puskesmas Tutup,Pasien Kecewa

TIMIKA - Mogok kerja yang dilakukan PNS termasuk petugas Puskemas Timika berdampak pada aktifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti hasil pantauan Radar Timika, Kamis kemarin (19/11), pasien kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan semestinya, padahal mereka telah datang sejak Pukul 08.00-11.00 WIT.
Sesampainya di Puskesmas, mereka tak bisa berobat. Kekecewaan itu muncul sejak membaca selembar kertas putih di tembok bertuliskan pengumuman bahwa Pelayanan Puskesmas hari Rabu (19/11) ditutup sementara. Namun tidak ada rincian alasan penutupan pelayanan.
Beberapa warga yang datang kemarin mengatakan sehari sebelumnya (Rabu), mereka telah datang dengan maksud ingin berobat. Tapi tak bisa karena pelayanan Puskesmas ditutup. Mereka mengira penutupan hanya sehari, tak tahunya berlanjut hingga Kamis kemarin.
"Sampai kapan ini berlangsung, coba kalau mau mogok kerja tolong perhatikan pelayanan umum terutama kesehatan," keluh salah satu warga.
Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kehadirannya ke Puskesmas di pusat Kota Timika itu untuk membawa anaknya yang memerlukan pengobatan, sebab biaya berobat di klinik cukup mahal. Harapan dia bisa mendapatkan pelayanan di Puskesmas milik pemerintah tersebut, tapi harapan itu tak terkabulkan. (cr-53)
Demi Nyawa Manusia, Rawat Inap dan Rawat Jalan Tetap Buka

Untuk Siapa Mahasiswa Papua Berpolitik?

SEBENARNYA saya sangat menyadari kemampuan dan keberadaan saya sebagai seorang pelajar. Dan saya rasa, tidak pantas saya menulis artikel seperti ini. Tapi ada satu pertanyaan: kalau bukan saya yang suarakan, siapa lagi?
Karena saat ini mahasiswa Papua sedikit “buta” dengan perkembangan Papua saat ini, bahkan ada segelintir mahasiswa yang sedang berusaha menghancurkan semua mimpi yang senantiasa didambakan dan dinantikan oleh semua orang Papua.
Rabu (29/10), DPR RI dan Mendagri telah menyetujui dimekarkannya tiga kabupaten baru di Papua dan Papua Barat. Yakni Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai dari Kabupaten Induk Paniai, serta Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Induk Sorong.
Mekarnya tiga kabupaten baru ini tentunya akan menimbulkan teka-teki bagi publik di Papua. Karena apa? Beberapa kabupaten baru yang telah dimekarkan di Papua, tidak menunjukan perubahan yang signifikan, padahal kucuran dana Otsus telah tumpah ruah begitu saja. Fakta di lapangan menunjukan, bahwa pemekaran dan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) bukanlah jawaban semata wayang untuk mendongkrak segala sektor yang tertinggal di Papua.
Sudah barang tentu masyarakat Papua akan tegas menolak adanya pemekaran, karena pemekaran biasanya lebih menguntungkan kalangan birokrat pemerintah. Pemekaran hanya memperkaya “raja-raja kecil” dan kroni-kroninya. Ini bukan cerita fiksi belaka, tetapi ini kebenaran fakta. Selain itu, pemekaran hanya menambah luka batin warga masyarakat dengan pendropan militer sebanyak-banyaknya di Tanah Papua.
Dengan dilema pemekaran wilayah baru ini, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang beragam pula. Betulkah pemekaran ini murni dari hati nurani masyarakat? Betulkah pemekaran untuk lebih mensejahterakan rakyat? Betulkah rakyat akan bahagia hidup di daerah pemekaran? Setujukah mereka dengan pemekaran daerah baru?
Atau sebaliknya, jangan-jangan ide pemekaran ini hanya datang dari oknum pejabat serta kroni-kroninya yang tidak puas dengan memegang uang Otsus 1 Milyar, tidak puas dengan pangkat, golongan serta kedudukan bahkan tidak puas juga dengan Avaza yang hanya tinggal di garasi mobil, mungkin ingin memiliki lagi lima buah mobil Avanza.
Ini suatu fenomena yang telah terbukti di seantero Papua. Dimana egoisme para pejabat dan kroni-kroninya sangat tinggi. Tidak mau anak mereka pergi sekolah dengan motor Kawasaki, maunya menyekolahkan anak mereka dengan mengendarai mobil Avanza. Ini kan lucu, menggelikan. Mama-mama “dorang” di kampung berjalan berkilo-kilo untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka, adik-adik “dorang” menangis terus menerus karena tidak ada gizi yang imbang dengan perkembangan pola pikir mereka. Dibalik semua itu pejabat hanya bersorak girang di atas segala penderitaan.
Dalam tulisan ini, saya tidak akan menyinggung keenakan mereka (pejabat Papua) karena sedikit lagi mereka tinggal masuk jurang neraka. Dan bukan berita baru lagi, kalau para pejabat berpolitisi dengan nama “pemekaran” untuk memperkaya diri mereka.
Saya mau soroti adalah, para mahasiswa Papua yang telah nyata ikut berpolitisi untuk mendukung berbagai perkembangan dan gejolak di Papua yang ujung-ujungnya akan menghancurkan Papua serta menenggelamkan mimpi-mimpi untuk mencapai Papua yang bebas dari segala ikatan. Salah satu diantaranya: mendukung pemekaran daerah baru di Tanah Papua.
Surat Kabar Harian Papuapos Nabire, edisi 5 November 2008 menulis keberadaan sejumlah oknum mahasiswa Papua asal Deiyai yang dituding ada dibalik pemekaran kabupaten baru itu. Oknum mahasiswa yang mendukung pemekaran Kabupaten Deiyai itu sebenarnya biasa bersuara atas nama kebenaran dan pembebasan bagi Papua.
Ungkapan kekecewaan itu seperti diungkapkan salah satu mahasiswa Papua dari Yogyakarta, Agus Mote. “Kenapa mahasiswa juga ikut terlibat dalam permainan politik. Saya melihat tindakan mereka itu hanya karena kepentingan segelintir orang di masa mendatang. Tapi jangan atas namakan mahasiswa Papua asal Deiyai, nanti apa tanggapan orang terhadapa kami.”
Terhadap kenyataan itu, Agus menilai mahasiswa asal Deiya bertopeng dua. “Dimana merekalah yang menghancurkan masyarakat di sana. Termasuk mereka telah menjual tanah adat mereka. Bahkan yang lebih mengherankan, kenapa mereka bisa tergoda oleh rayuan tim pemekaran?”
Istilahnya mereka (penghianat) adalah musuh dalam selimut. Dalam orasinya maupun diskusi publik selalu menolak pemekaran kabupaten baru di Papua, mereka juga selalu menyuarakan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, kemudian mereka juga selalu menuntut untuk diperiksa apabila ada pejabat Papua yang terlibat dalam korupsi uang Otsus, dan lain-lainnya.
Padahal tanpa mereka sadari, dengan pemekaran kabupaten baru akan menambah jumlah korban akibat pelanggaran HAM yang akan terus terjadi, serta meningkatnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Aneh bukan, kembali telah muntahnya. Memalukan sekali, cara seperti begini. Dengan jelas mereka telah menjadi “tiang garam” di tengah kebobrokan bangsa Papua.
Selain peristiwa penghianatan diatas, Marthen Tipagau, salah satu mahasiswa asal Sugapa yang dikabarkan sangat mendukung pemekaran daerah baru di Papua, usahanya sangat terbukti dengan dimekarkannya kabupaten dari daerah asalnya yaitu Kabupaten Intan Jaya.
Intah Jaya mekar antara tangisan dan dukacita warga disana. Dimana kaum intelektual acuh tak acuh terhadap kehidupan mereka. Padahal kaum intelektual punya andil yang sangat besar dalam perkembangan daerah di sana. Sehingga tidak heran perang adat menjadi suatu tradisi yang sering terjadi. Hingga saat ini, beberapa permasalahan dalam perang suku di daerah ini belum juga diselesaikan. Pada hal beberapa bulan lagi Surat Keputusan (SK) dari Mendagri akan turun atas nama Kabupaten Intan Jaya.
Puluhan warga Biandoga seperti yang diberitakan Papuapos Nabire, edisi 9 November 2008, meninggal dunia. Jenis penyakitnya belum diketahui. Ironisnya, tidak satupun mahasiswa asal suku Moni yang memberikan suara agar tim Dinas Kesehatan turun langsung ke lokasi wabah. Tidak hanya itu. Beberapa waktu lalu, PT Freeport yang beroperasi di Sugapa mem-PHK-kan puluhan karyawan pribumi. Mereka terpaksa menggangur lagi tanpa adanya harapan pasti untuk menghidupi keluarga dan sanak saudara mereka.
Beberapa pengamat menilai, Kabupaten Intan Jaya dimekarkan terlalu dini. Sebab sampai saat ini belum adanya persiapan maupun kesiapan dalam menyambut pemekaran itu. Banyak warga yang masih primitif dan tidak tahu menahu apa tujuan pemekaran dan manfaatnya untuk masyarakat Papua. Perang suku yang tidak kunjung selesai, salah satu alasan paten kenapa Intan Jaya belum bisa dimekarkan.
Di situs www.kabarindonesia.com, ditulis tentang ketidaksetujuan mahasiswa dan pelajar asal Sugapa, lantaran Marthen Tipagau berjalan dibawah kendali para pejabat. Yang hanya mengejar jabatan, kedudukan, maupun pangkat di kabupaten baru itu. Berikut kutipan komentarnya: “Saudara Marthen Tipagau jangan asal minta kabupaten baru untuk dimekarkan karena ambisi pegawai negeri, ambisi jabatan dan ambisi kedudukan. Selain itu, jangan juga memiliki keinginan tinggi, seperti; saya punya uang banyak boleh dan mobil segalanya dan jangan mengurus diri anda sendiri. Anda harus memikirkan masyarakat kelas bahwa yang selalu menjerit, karena saudara Marthen koi juga datang dari masyarakat kelas kecil seperti mereka. Koi ada bukan dari orang kaya atau orang Jawa dorang. Paham kan….] Dari Mahasiswa dan Pelajar suku Moni se Jawa-bali. By Weyabumala.
Masih banyak unek-unek yang dipaparkan karena ketidapuasan mereka terhadap beberapa mahasiswa asal Sugapa yang diduga berpolitik praktis untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dibiayai oleh para pejabat Papua untuk bersuara atas nama mahasiswa Papua di DPR RI agar ada persetujuan dari DPR dan Mendagri. Sebuah skenario yang tersusun sangat rapi, tidak nampak kejahatan dan kemunafikan mereka.
Renungan Untuk Mahasiswa Papua
Kedua contoh diatas saya paparkan, agar ada penguatan bukti dalam judul tulisan ini. Dimana tidak semua mahasiswa Papua bersuara atas nama kebenaran dan untuk masyarakat Papua. Ternyata masih ada segelintir mahasiswa Papua yang bersuara karena keegoisan dan kepentingan perut mereka semata.
Masih ada mahasiswa Papua yang ragu dan bimbang, dengan pendidikan serta keahlihan yang mereka tekuni di pulau Jawa. Merek takut, ketika pulang ke Papua mereka tidak akan dipakai, kemudian akan nggangur, bahkan mereka juga akan menjadi pengemis antar lamaran dari kantor ke kantor tidak diterima.
Sebenarnya alasan beberapa mahasiswa Papua ikut berpolitis karena semua itu. Memikirkan, apa yang mereka makan dan minum di era Otsus yang dananya triliunan rupiah. Dimana mereka akan tinggal, bahkan dimana mereka duduk. Ambisi jabatan, kedudukan, serta uang menjadikan nomor satu dalam mendukung pemekaran beberapa kabupaten baru di Papua yang disinyalir telah dan sangat gagal di Papua.
Tidak salah mendukung adanya pemekaran, tapi jangan jadi serigala berbulu domba yang bisa menghianati semangat teman-teman seperjuangan anda di tanah perantauan. Di depan bicara begini, tapi dibelakang sudah lain lagi. Ini sikap memalukan yang tak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa calon intelektual.
Bagi mahasiswa Papua yang masih suka bermain politik praktis demi kepentingan perut: sebaiknya Anda tidak usah ikut berorasi, menyampaikan argumentasi Anda dimanapun dengan iming-iming kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab sama saja Anda telah menjadi serigala di tengah-tengah domba. Saya bisa istilahkan hati Anda bercabang dua: antara mendukung kesejahteraan rakyat Papua dan mendukung kebobrokan masyarakat Papua oleh pemerintah Pusat.
Selain itu, mahasiswa Papua yang berpolitisi untuk kepentingan perut sendiri: sebaiknya tidak usah bersuara atas nama pembebasan (Merdeka) karena Anda telah menjadi batu penghalang di tengah mulusnya jalan kemerdekaan bangsa Papua. Anda menjadi musuh, yang telah nyata hancur-leburkan mimpi seluruh masyarakat Papua untuk menuju kemerdekaan dan pembebasan yang sesungguhnya.
Jangan kira, dengan adanya pemekaran jalan untuk menuju kemerdekaan semakin terbuka lebar. Sama sekali tidak. Dengan adanya pemekaran, mimpi-mimpi indah untuk kemerdekaan hanya tingga kenangan. Mahasiswa Papua yang berpolitisi cacat, hanya menjadi hama di tengah rerumputan yang siap bertumbuh dan berkembang. Anda menjadi batu karang, yang siap menghambat segalanya di Tanah Papua.
Tulisan ini tidak bermaksud menghakimi teman-teman mahasiswa sekalian. Tetapi hanya menjadi bahan renungan yang layak untuk dipertimbangkan. Perlu diperhatikan antara perbedaan bersuara untuk rakyat, dan bersuara untuk kepentingan perut sendiri.
Menjadi perenungan, agar tidak lagi menjual, membunuh dan membinasakan mahasiswa lainnya dan masyarakat Papua. Hanya karena iming-iming kepentingan perut dan sejenisnya. Tidak pantas kita berbicara kemerdekaan, kalau kita sendiri masih belum bisa membebaskan diri kita dari hal-hal kecil seperti ini. Tidak pantas kita bicara keadilan, kalau kita sendiri terjun dalam dunia ini untuk menunjukan ketidakadilan di bumi Papua. Tidak pantas kita bicara HAM kalau kita sendiri mendukung terjadinya pelanggara HAM di Papua. Bahkan tidak pantas kita bicara merdeka, kalau kita jadi penguasa yang masih dan ingin tetap menjajah.
Tidak beda jauh antara pejabat dan mahasiswa. Ketika kita menjadi mahasiswa kita akan menjadi kaum intelektual yang seolah-olah memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua melalui perkembangan yang terjadi di Papua. Tetapi ketika kita menjadi seorang pejabat, kita akan menjadi manusia bejat yang menelan semua sumpah zina yang pernah kita keluarkan saat bersuara maupun berargumen.
Pada intinya, pikirkan dulu ke jalan mana kita mau melangkah. Mau jadi pejabat dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat Papua? Ataukah kita mau jadi mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan nasib dan keadaan rakyat Papua, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Kekurangan tapi pasti lebih penting, dari pada kelebihan tapi tidak pasti. Kekurangan dengan menghasilkan sesuatu lebih penting, dari pada kelebihan tetapi sama sekali tidak menghasilkan apa-apa.
Semoga apa yang saya paparkan, menjadi kerinduan dan renungan panjang untuk semua kita yang selalu dan selalu bersuara untuk, dan atas nama seluruh rakyat dan masyarakat Papua yang sedang tertindas di tanah perjanjian yang dikaruniakan Tuhan kepada semua kita.
Salam perjuangan buat semua teman-teman. Berjuang dan mengabdilah untuk Papua. Papua membutuhkan kalian untuk mengisi kemerdekaan yang sedang kita rintis bersama saat ini. (Oleh : Oktovianus Pogau)

Tuntut Direktur Mundur, Pegawai RS Jiwa Abe Mogok: "Sejumlah Pasien Terpaksa Dipulangkan ke Keluarganya"

JAYAPURA- Pelayanan Rumah Sakit (RS) Jiwa Abepura, Rabu (19/11) lumpuh. Hampir semua tenaga medis dan pegawai di RS tersebut menghentikan aktivitasnya termasuk pelayanan kepada pasien. Selain itu, mereka juga enggan menerima pasien yang ingin menjalani pengobatan dan perawatan di tempat tersebut.
Akibat tidak efektifnya pelayanan di RS tersebut, hampir sebagian pasien yang selama ini telah menjalani perawatan terpaksa dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dari pantauan Cenderawasih Pos di RS itu, di setiap pintu-pintu bangsal pasien dan ruang pelayanan tampak ditempel pamflet berukuran besar yang isinya, sebuah pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya bahwa untuk sementara pelayanan administrasi dan medis di RS Jiwa ditutup sehubungan dengan Direktur RS Jiwa dr Ferry Geddy, DPH, MM yang tidak mau turun dari jabatannya padahal telah diberhentikan oleh Gubernur Papua 31 Juli Agustus 2008.
Berkaitan dengan hal itu, pelayanan administrasi dan medis RS Jiwa akan dibuka kembali apabila ada nota dinas PLH direktur sementara sambil menunggu menunggu direktur definitif dari Gubernur Papua.
Kasie Perawatan RS Jiwa Abepura yang juga koordinator aksi mogok Daniel Simunapendi, SKM mengatakan, aksi mogok pelayanan ini sebagai wujud kekecewaan seluruh pegawai RS Jiwa terhadap arogansi Direktur RS Jiwa yang tidak mau turun dari jabatannya.
"Sesuai SK Gubernur Papua No 821.2-2543 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional dokter terhitung sejak 1 Agustus dr Ferry Gedy telah diperhentikan dari jabatan Direktur RS Jiwa Abepura dan kembali menempati jabatan fungsional semula sebagai dokter madya. Tapi, kenyataannya sampai sekarang ini dia tidak mau turun dari jabatannya,"ujarnya penuh kesal.
Parahnya lagi kata dia, hampir seluruh tenaga medis dan pegawai RS Jiwa tidak ada yang tahu, jika dr Ferry Gedy sudah diperhentikan dari jabatannya sebagai direktur.
Hampir 3 bulan lebih, masyarakat dan seluruh pegawai RS Jiwa telah ditipu oleh keabsahan dr Ferry Gedy sebagai direktur RS Jiwa. Herannya, permasalahan yang terjadi di RS Jiwa tidak pernah mendapat respon dari Pemerintah Provinsi.
"Yang jelas kami sudah tidak tahan lagi dengan suasana kerja yang penuh dengan kepalsuan. Apalagi selama 2 tahun menduduki direktur tidak membawa perubahan terhadap pelayanan RS Jiwa. Hampir semua pelayanan, baik pelayanan anggaran, birokrasi dan pelayanan-pelayanan lainnya tidak berjalan maksimal,"harapnya.
Ditambahkan, sebenarnya sejak dia masuk di RS Jiwa menjadi direktur sudah bermasalah sehingga kehadirannya tidak diterima pegawai. Hanya saja, sikap para pegawai saat itu tidak ditanggapi dan terkesan memaksakan diri menjadi direktur.
Tidak itu saja, selama menjabat 2 tahun, pegawai sulit untuk berkomunikasi dengan pimpinan dikarenakan selama ini tidak pernah ada di tempat. Sering kali pegawai ingin minta tandatangan surat-surat, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat, selalu pergi ke Jakarta.
" Tuntutan kami hanya satu direktur yang lama segera turun dari jabatannya karena SK pemberhentian dari gubernur sudah turun 3 bulan lalu dan segera ditunjuk direktur baru yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai kebutuhan RS Jiwa. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi, maka pelayanan RS akan ditutup sampai ada penunjukkan direktur yang baru," ancamnya.
Sementara itu, Direktur RS Jiwa dr. Ferry Gedy, DPH, MM saat hendak dikonfirmasi Cenderawasih Pos terkait aksi tersebut tidak berada di kantor.(mud)

2009, Dana Otsus Difokuskan Bagun Perumahan Masyarakat Lokal

MERAUKE - Selain difokuskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, dana Otsus 2009 akan difokuskan pada pembangunan perumahan masyarakat lokal yang sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Selain itu juga akan digunakan untuk membangun perumahan bagi aparat pemerintah yang ada di kampung-kampung. Hal itu diungkapkan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze , pada pembagian 457 SK CPNS formasi tahun 2006, Rabu (19/11) kemarin.
''Jadi tahun anggaran 2009 mendatang selain perumahan rakyat dan perumahan pegawai juga aparat kesehatan yang layak di kampung-kampung supaya bisa membuat pegawai itu tinggal betah. Jadi sekarang kita persiapkan dana Otsus untuk warga lokal termasuk aparat yang melayani masyarakat lokal yang di daerah terpencil,'' jelas Bupati Gebze.
Perumahan bagi aparat pemerintah yang ada di daerah terpencil tersebut akan dipercepat dibangun sehingga para pegawai yang ditempatkan ke daerah-daerah terpencil itu bisa segera menempati hunian yang layak. Namun, sebelum perumahan bagi aparat tersebut dibangun, Bupati Gebze minta agar untuk sementara tinggal bersama dengan masayarakat.
Selain itu pembangunan perumahan bagi warga lokal dan aparat pemerintah tersebut, menurut Bupati Gebze pada tahun 2009 mendatang, Pemerintah Kabupaten Merauke akan juga akan mulai membangun sejumlah Lapangan Terbang (Lapter) di beberapa distrik yang selama ini sulit dijangkau lewat darat.
Pembangunan sejumlah Lapter tersebut ungkap Bupati, selain memudahkan dalam memberi akses dalam melakukan evakuasi jika ada warga yang sakit parah dan perlu di rujuk, juga untuk dapat memudahkan aparat pemerintah bagi yang memiliki uang ke tempat tugasnya. Sejumlah Lapter yang akan dibangun tersebut selain di Distrik Wan Pulau Kimaam, juga di Distrik Ngguti dan antara Distrik Muting, Ulilin atau Elikobel.(ulo)