Masyarakat Puncak Jaya Ancam Boikot Pemilu. Jika Anggota KPUD-nya Tidak dilantik

25 Oktober 2008 09:24:55
JAYAPURA- Sekitar 30 orang lebih massa yang mengatasnamakan diri masyarakat dan mahasiswa Puncak Jaya mendatangi Gedung DPR Papua. Mereka mendesak agar anggota KPUD Puncak Jaya segera dilantik, jika tidak mereka mengancam akan memboikot Pemilu. Pantauan Cenderawasih Pos kemarin, massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum Puncak Jaya itu tiba di Gedung DPR Papua sekitar 08.45 WIT, sebagian dari mereka datang sendiri - sendiri dan ada juga yang datang berkelompok dengan menggunakan kendaraan. Mereka tak sepereti yang hendak demo karena tidak ada mike untuk meneriakan aspirasi, mereka juga tidak membawa pamflet atau spanduk seperti yang biasanya digunakan dalam setiap aksi demo. Mereke berorasi bergantian antara lain oleh koordinatornya Marius Elenggi dan , mereka meminta agar anggota KPUD yang sudah diseleksi oleh Tim Seleksi KPUD segera dilantik. "Sekarang ini tahapan Pemilu sudah berlangsung tetapi kenapa KPUD Puncak Jaya belum juga dilantik," teriaknya.Marius juga mengkritisi KPUD Provinsi Papua seolah membiarkan masalah di KPUD Puncak Jaya berlarut - larut. "Kami pertanyakan KPUD Provinsi kenapa tidak melantik anggota KPUD Puncak Jaya sama-sama dengan KPUD lainnya," teriaknya. Pada intinya massa tersebut ingin agar anggota KPUD Puncak Jaya segera dilantik sehingga semua tahapan Pemilu di daerah itu dapat terlaksana dengan baik.Tak lama berorasi, mereka di temui oleh Wakil ketua II DPRP bersama dengan Ketua Komisi A Yance Kayame, SH dan Sekretaris Komisi A Yanni, SE serta Frans Koromat juga dari Komisi A di ruang panitia anggaran. Di depan anggota DPRP itu, Marius menyampaikan pernyataan sikapnya antara lain berbunyi jika anggota KPUD Puncak Jaya belum juga dilantik, maka 1, KPUD Puncak Jaya dan Puncak akan ditutup selama 5 tahun, 2, Masyarakat Puncak Jaya dan Puncak tidak akan mengikuti pesta demokrasi atau Pemilu yang diselenggarakan tahun 2009 mendatang, 3, mengancam akan terjadi konflik horizontal dan sebagai biang keladinya di tuding KPU provinsi.Selain itu, dalam pernyataan sikap itu mereka juga menulis bahwa KPU Provinsi Papua dinilai telah mematikan demokrasi dan pendidikan politik bagi kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak. Hanya saja, meskipun pernyataan sikap itu telah dibacakan, dewan enggan menerima pernyataan sikap itu. Oleh Yance Kayame, para mahasiswa itu diminta melampirkan latar belakang persoalan yang terjadi di KPUD Puncak Jaya dan kronologinya. Mereka dijanji pernyataan sikapnya akan di terima kembali pada Selasa pekan mendatang.(ta)