Barnabas Suebu, SH : "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat, Harga Mati"

Jayapura, Fajar Papua
Saat ini pemerintah provinsi mulai melakukan pemotretan tentang keadaan kampung-kampung sebagaimana ada pada hari ini. Pemotretan dalam artian menyangkut perumahan, pendidikan, kesehatan, makanan dan gizi yang belum bagus, untuk itu dari situ pemerintah akan memulai dan dengan membangun kampung secara berencana, bertahap serta secara berkesinambungan.
Hasil yang akan diharapkan pemerintah provinsi papua adalah akan mengukur apakah makanan dan gizi itu bertambah baik dari ibu hamil yang sehat dan balita yang sehat, karena kita mau masukan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak balita. Maka akan diukur ketika anak-anak ini sehat atau ketika air muka mereka itu berseri-seri, ketika badan mereka sehat berarti kita bisa mengukur kemajuan dari perbaikan ini.”ujar kaka bas (nama sapaan) dari Barnabas Suebu, SH Gubernur Provinsi papua.
Lanjut Gubernur, demikian juga dengan kesehatan dan pendidikan, sedangkan kalau perumahaan itu fisik makanya bisa dilihat, itulah yang ingin kita capai dari waktu-ke waktu dan kita harus berjalan secara konsisten atau kita konsisten selama lima tahun.
Maka selama 5 tahun kedepan, tutur orang nomor satu di pemerintahaan provinsi papua ini bahwa akan mendekati 10 Triliun dana yang pemerintah provinsi papua dedikasikan untuk pembangunan di kampung, kalau orang kampung yang kerjakan dan bukan pemborong yang kerjakan maka uang itu akan beredar di kampung.
Dengan mereka kerjakan maka uang akan masuk ke kantong mereka, dana inilah yang akan merancang pertumbuhan ekonomi kampung, karena jika adanya pertumbuhan ekonomi kemudian masyarakat tidak pegang uang itu sama saja dengan bohong, maka itu mulai saat ini diwajibkan rakyat harus pegang uang, maka siapa jual kepada siapa, siapa beli kepada siapa akan terjadi dan merancang ekonomi kemudian ada pasar dan mereka bisa dapat pendapatan bertambah lagi dari pertumbuhan ekonomi itu.
Dana blok yang akan diperuntukkan untuk 4300 kampung itu, pertama adalah system mekanisme dan prosedur dari dana APBD provinsi dan APBD kabupaten, kita sebut blok grand karena ini adalah dana iba yang diturunkan langsung kepada rakyat dan tidak boleh dipotong satu sen pun ditengah jalan, maka kita tidak lewatkan prosedur birokrasi karena bisa dipotong itulah sebabnya blok grand.”jelas kaka bas.
Menurut Suebu, dana ini akan di turunkan melalui Bank Papua, maka semua kampung diseluruh papua harus mempunyai akses ke Bank Papua yang terdekar dari kampung itu. Selanjutnya ketika uang itu ada di bank sebelumnya masyarakat akan didik, dilatih, diberi petunjuk untuk bagaimana melihat diri mereka sendiri dan mereka melihat masa depan mereka sendiri, kemudian dilatih untuk mereka mengindentifikasi potensi yang ada pada mereka serta mengindentifikasi kebutuhan mereka maka berdasarkan itu mereka dilatih untuk membuat perencanaan dikampung sesudah itu barulah masuk tahap pelaksana oleh mereka sendiri.
Kita sudah siapkan pelatih disemua distrik, kemudian aparatur pemerintah pada tingkat distrik kita perkuat, dimana sejak lima tahun yang lalu distrik ini diperkuat untuk tugas ini, mereka inilah yang akan menjadi pendamping disamping itu akan ada LSM yang nantinya turun, serta juga ada mahasiswa atau sarjana turun kampung untuk membantu masyarakat.”uarainya.
Dikatakannya, mereka adalah pendamping sebab masyarakat bukan adalah objek tetapi masyarakat adalah subjek maka mereka sendirilah yang harus mengerjakan. Inilah konsep pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, sesudah mereka mengerjakan maka mereka akan dilatih untuk mengawasi serta mempertanggung jawabkan dana ini.
Maka pengelolaan dana ini seperti APBN ditingkat Negara, APBD di tingkat provinsi, APBD di tingkat kabupaten maka selanjutnya APBD tingkat kampong, untuk itu tegas Gubernur Papua bahwa rakyat sendiri harus kumpul karena perlu adanya transparansi untuk mencegah korupsi di tingkat kampung, tetapi kalau tidak transparan maka kepala kampung bisa menyalagunakan dana ini alias main kucing-kucingan dengan siapa, karena itu harus transparan diawasi oleh rakyat, kemudian kita ajarkan kepada mereka untuk bisa mempertanggung jawabkan dana itu.
Atas dasar dan pertanggung jawaban itu maka tahun depan kita berikan lagi itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban itu yang kita latih public di tingkat kampung. Yang akan menilai ini atau itu sudah berhasil adalah pemerintah diatasnya, mulai dari distrik, bupati dan provinsi untuk mengecek apakah kesemuanya itu sudah berjalan atau belum.
Ketika kebisaaan ini menjadi budaya maka pada puluhan bahkan ratusan tahun mendatang, dimana anggaran belanja pemerintah kita turunkan ke rakyat, maka rakyat sendiri mengerjakan semuanya untuk dia sendiri maka inilah yang kita sebut roh dari pembangunan itu, dimana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan apa yang ada pada mereka kemudian kita akan dampingi.”sambung bas polos dengan nada senyum. (jim)