Gubernur Undang Ketua KPK ke Papua

MERAUKE –Dugaan pejabat atau pimpinan daerah yang melakukan tindakan korupsi di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua akan terkuak. Minggu depan, Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) Antashari, SH, dijadwalkan akan turun ke Papua. Kedatangan orang nomor satu di lembaga pentolan pemberantas korupsi itu atas undangan Gubernur Papua. Barnabas Suebu, SH.
"Minggu depan Ketua KPK akan datang atas undangan kita," ujar Gubernur Papua Barnabas Suebu SH, menjawab pertanyaan wartawan soal pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi di Papua, di Merauke, Rabu kemarin.
Menurut Gubernur, undangan tersebut terkait dengan adanya temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti. Karena itu, lanjut dia, semua pihak akan diundang termasuk bupati dan tokoh masyarakat di seluruh Provinsi Papua untuk menghadiri pertemuan dengan Ketua KPK tersebut.
Menurut Gubernur, undangan terhadap semua pihak tersebut agar semua kalangan bersama-sama berperan melawan korupsi. "Ini supaya kita sama-sama berperan melawan korupsi," jelasnya.
Dikatakan, ada dua penyakit di Papua yang harus dihadapi secara bersama. Pertama adalah korupsi dan kedua adalah HIV/AIDS.
Ditanya wartawan soal tim yang dibentuk langsung Gubernur beberapa waktu lalu, menurutnya, tim tersebut tetap bekerja. Jika ada temuan, maka tim tersebut melakukan audit kemudian dibahas. Jika kesalahan yang ditemukan berbentuk admistratif maka penindakannya akan dilakukan Gubernur. Sementara bila bersifat tindak pidana akan diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Gubernur membantah jika tim yang dibentuk itu belum menunjukan kerja secara maksimal. "Hasilnya ada, bahkan sudah ada yang diadili," katanya tanpa menyebut kasus yang dimaksud.
Menyinggung soal aspirasi masyarakat di Selatan Papua tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Gubernur mengungkapkan bahwa soal pemekaran provinsi secara keseluruhan tersebut Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan study yang lebih mendalam.
"Berdasarakan study yang mendalam itu untuk keperluan jangka panjang. Kita menambah pemekaran ini, intinya harus berkembang dari bawah," jelasnya.
Alasan soal study yang lebih mendalam yang akan disiapkan Pemerintah Provinsi Papua tersebut tampaknya tidak seirama dengan keluarnya rekomendasi Gubernur terhadap Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Sebab, meski aspirasi Pembentukan Provinsi Papua Selatan lebih awal diproses dan dikumandangkan serta gaungnya dapat dikatakan jauh lebih lebih besar di banding pembentukan Provinsi Papua Tengah, namun Papua Tengah sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Papua bahkan Amanat Presiden (Ampres) sudah diturunkan oleh Presiden.(ulo)