MRP Dukung Pemindahan Rp 1,2 Triliun dari Bank Papua

JAYAPURA- Kendati awalnya menjadi orang yang sempat menanyakan pemindahan dana Rp 1,2 Triliun dari Bank Papua ke Bank Mandiri, tetapi Sekretaris Pokja Agama MRP Vitalis Yumte, S.Pd memandang sah - sah saja hal itu. Asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang transparan dan rakyat harus diberikan penjelasan. "Jadi kalau saya simak keterangan pihak eksekutif tentang pemindahan dana itu, kita bisa pahami," katanya kepada Cenderawsih Pos kemarin.
Menurut dia, selama hal itu berjalan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan prosedur yang berlaku tentunya tidak ada masalah asalkan Bank yang di tuju itu adalah bank yang sehat dan mampu memberikan jaminan keamanan kepada dana yang disimpan oleh pemerintah daerah. "Jadi kalau memang tujuannya seperti itu membantu jalannya pembangunan Papua dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebenarnya tidak masalah," katanya.
Kata Yumte, ia melihat sepertinya antara eksekutif dan legislative melakukan kesepakatan internal akan pemindahan dana pembangunan ini sehingga dirinya bisa memahami. Yang penting baginya, pemerintah harus memberikan penjelasan yang benar dan rinci kepada masyarakat sehingga kelak tidak menimbulkan multitafsir ataupun interperestasi yang negatif di kalangan masyarakat. "Ini yang penting sebab bagaimanapun, uang itu adalah uang untuk kepentingan pembangunan rakyat sehingga apapun yang terjadi dengan uang itu sudha sepantasnya rakyat juga harus mengetahui," terangnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar sebaiknya Pemprov Papua memberikan penjelasan yang lebih transparan kepada rakyat sehingga rakyat tidak bertanya - tanya lagi. "Kenapa yang itu dipertanyakan, tentunya karena tidak ada transparansi, jadi jangan heran kalau kemarin dipertanyakan," ujarnya lagi.
Karena itu kata Yumte sikap MRP yang mempertanyakan keberadaan dana tersebut tak lain merupakan bagian dari tugas dan fungsi MRP dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap APBD dan pelaksanaan pembangunan Papua. "Kalau tidak seperti itu, rakyat tentu tidak akan pernah bisa mengerti dan selamanya akan bingung, kalau tersu seperti ini, rakyat bisa-bisa akan demo mempertanyakan langsung ke dewan," tuturnya. Untuk itu, apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah ia mengaku bisa memahami tetapi ia tetap meminta agar rakyat harus diberikan penjelesan yang rinci.(ta)