Papua Merdeka Hanya Akal-akalan Elite Papua, Menghindari KPK

Jayapura,-Isu Pembentukan InternasionalParliament For West Papua(IPWP), maupun isu Papua merdeka hanya akal-akalan elite lokal guna menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Demikian ditegaskan, Kepala Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cenderawasih, Drs. Muhammad Musaad kepada Pasific Post dibalik telepon selulernya kemarin(19/10).
"Masalah Papua memang unik, tapi jangan melihat masalah ini secara parsial atau dari kacamata politik belaka, melainkan harus dilihat aspek hukumnya juga," katanya. Menyikapi persoalan Papua dewasa ini, bagi Musaad bahwa kesemuanya harus berjalan secara bersamaan entah politik maupun masalah hukum. Persoalan Papua makin kompleks sehingga memerlukan perhatian semua pihak dengan melihat pararel yang menjadi subtansi permasalahan.
"Okelah, semua berbicara masalah politik dengan tuntutan agar masalah Papua segera diselesaikan, tapi yang harus diingat masalah hukum juga penting, Papua sarang koruptor," katanya.
Keributan ini terjadi, justru karena ketakutan elite Papua sendiri yang saat ini menjadi target KPK, bahkan publik sendiri sudah tahu siapa orang-orangnya, tapi kenapa mau saja dipecundangi, sungguh tragis rakyat diarahkan untuk membela koruptor.
Sementara itu, menangapi isu mobilisasi massa mahasiswa besar-besaran ke gedung DPRP yang dikomandoi beberapa BEM dan sekelompok parlemen jalanan dengan tuntutan meminta Presiden mengeluarkan izin kepada KPK untuk memeriksa elite lokal Papua Termasuk Gubernur sebelum Presiden mengunjungi Papua Desember mendatang.
Menurut pendapat Musaad, bahwa tanpa surat izin sekalipun dari Presiden, KPK sudah punya landasan hukum untuk memeriksa pejabat yang terindikasi korupsi. Andaikata, dukungan ini merupakan dukungan moril kepada KPK untuk menginjakan kakinya ke Papua, mewakili kalangan akademisi dirinya mendukung.
Ia mengingatkan, isu-isu politik yang diwarnai demonstrasi akhir-akhir ini, hanya sebatas permainan segelintir elite lokal saja sejak dikeluarkannya peryataan Ketua KPK satu minggu lalu kalau Papua target selanjutnya. (Laporan : Saly)